Legislator: Seperatisme Lebih Berbahaya Dibanding Terorisme

Jakarta (SIB)- Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengatakan isu separatisme jauh lebih berbahaya untuk Indonesia dari pada isu terorisme, karena separatis menggunakan segala cara untuk mengganggu kedaulatan NKRI.

"Teroris tidak punya sistem yang bisa mengganggu kedaulatan NKRI tapi para separatis menggunakan segala cara untuk mengganggu kedaulatan NKRI," kata Mahfudz kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

Dia mencontohkan kekhawatirannya ketika Komisi I DPR RI berkunjung ke Aceh dan bertemu para "stakeholder" di sana.

Mahfudz mengatakan para "stakeholders" di sana sudah mulai membiasakan diri untuk mengucapkan bahwa ada "pemerintahan kami" dan  "pemerintah Indonesia".

"Kedua masalah Papua, ada isu perpanjangan kontrak Freeport dan lain-lain. Saya rasa pemerintah harus cermat karena bagaimanapun Amerika Serikat punya kepentingan terhadap keberadaan Freeport," ujarnya.

Selain itu, menurut dia, mereka juga memanfaatkan isu Melanisia, bersama Papua Nugini, Vanuatu, Viji dan Salomon Island.

Padahal, katanya, apabila mau dilihat lebih mendalam, justru suku Melanisia paling banyak ada di Indonesia, selain di Papua ada juga di Maluku dan NTT.

"Jadi seharusnya yang berhak mengklaim sebagai suku Melanisia itu yah Indonesia. Mereka mau membangun sentimen ras, ini tidak boleh," katanya.

PAHAM ISIS TIDAK BISA DIANGGAP REMEH
Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan penangkapan lima terduga teroris dan pelajar SMK di Jambi yang diduga dipengaruhi paham Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) tidak bisa dianggap remeh.

"ISIS mengklaim menerapkan sistem khilafah yang penerapannya menembus batas-batas teritorial. Tidak ada batas-batas teritorial yang menghalangi mereka melebarkan pengaruh dan kekuasaannya, termasuk ke Indonesia," kata Saleh Partaonan Daulay dihubungi di Jakarta, Rabu.

Karena itu, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu meminta semua elemen masyarakat untuk bersatu padu menyamakan persepsi dan aksi untuk menghentikan penyebaran paham ISIS, katanya.

Menurut dia, sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim, Indonesia tentu saja menjadi perhatian khusus sebagai target operasi.

"Aparat keamanan harus bekerja mencari simpul-simpul jaringan kelompok ISIS di Indonesia sehingga gerakan mereka bisa dipetakan dan tidak meluas. Rakyat masih percaya aparat negara bisa menangani persoalan itu," tuturnya.

Selain itu, sosialisasi tentang bahaya paham ISIS juga harus dilakukan melalui mata rantai jaringan sosial yang sudah ada di masyarakat agar lebih efektif.

"Jaringan sosial bisa melalui organisasi kemasyarakatan, organisasi pemuda, lembaga swadaya masyarakat, karang taruna, pramuka dan lain-lain. Melalui sosialisasi, diharapkan terbangun kesadaran kolektif mengenai bahaya ISIS," katanya.

Polisi telah menangkap lima terduga teroris dan lainnya yang  dipengaruhi paham ISIS, dan barang-barang terkait ISIS.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno juga sempat menyampaikan kecurigaannya bahwa ada 514 warga negara Indonesia yang telah bergabung dengan ISIS.  (Ant/d)