Indonesia Perlu Strategi Matang Hadapi MEA

Jakarta (SIB) - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Irman Gusman, mengatakan pemerintah, perguruan tinggi, dan  para ahli perlu bersinergi dan segera mengkaji dan menyiapkan secara mendalam tentang strategi dan penyelesaian kendala terkait pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Berbagai studi serta persiapan maksimal perlu dilakukan agar Indonesia bisa mengambil manfaat sebesar-besarnya pelaksanaan MEA di akhir tahun 2015. 
Hal ini penting mengingat setiap daerah juga harus bersinergi dan mempersiapkan diri untuk lebih jeli melihat peluang MEA.

Hal ini dikemukakan Ketua DPD RI dalam Orasi Ilmiah Dies Natalis ke-50 Tahun Universitas Negeri Semarang, di Kota Semarang, Senin (30/3). 

Irman Gusman menyampaikan pesan tersebut dalam Orasi Ilmiah dengan tema "Pembangunan Sumber Daya Insani yang Unggul dan Berkarakter Menghadapi Era Masyarakat Ekonomi ASEAN" di hadapan Rektor Universitas Negeri Semarang Prof. Dr. Fatkhurrohman, M.Hum, senat guru besar, para dekan dan 1.500 civitas akdemika Universitas Negeri Semarang.

Acara ini juga dihadiri Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, tokoh nasional Siswono Yudhohusodo, Hayono Suyono, Subiyakto Tjarawerdaya, Sekjen DPD RI Prof Dr Sudarsono Harjosoekarto, dan empat anggota DPD RI asal Jawa Tengah. 

"Tahapan-tahapan yang realistis perlu dipikirkan untuk menekan dampak negatif yang mungkin timbul dari pelaksanaan MEA. Indonesia harus mampu menjadi pemenang dan mengambil manfaat dari  perjanjian komunitas ASEAN yang cepat atau lambat  dampaknya akan kita rasakan," kata Irman Gusman.

Dalam orasi ilmiahnya, Irman Gusman menjelaskan sedikitnya tiga hal akan kita hadapi seiring diberlakukannya MEA. Pertama, perdagangan antar negara akan berlangsung sangat bebas, jauh lebih bebas dari era AFTA saat ini.

Di dalam AFTA, pemerintah masih dimungkinkan misalnya menerapkan bea masuk 1 sampai 5 persen atau juga mengeluarkan kebijakan khusus untuk melindungi industri atau barang-barang produksi dalam negeri yang sangat sensitif. Sebaliknya, dalam era ASEAN Economic Community barang-barang produk Indonesia akan sepenuhnya bersaing dengan barang-barang produksi negara lainnya.

Kedua, pergerakan tenaga kerja akan terjadi secara bebas yang bisa memberikan dampak luar biasa bagi Indonesia. Di satu sisi, persaingan tenaga kerja di dalam negeri akan sangat kompetitif.

"Pekerja kita tidak hanya akan bersaing dengan sesama WNI, tetapi juga dengan seluruh warga ASEAN. Konsekuensinya, tenaga kerja Indonesia harus memiliki kemampuan yang lebih tinggi atau minimal sama dengan tenaga kerja luar agar bisa memperoleh pekerjaan yang layak," kata Irman.

Padahal, Irman melanjutkan kualitas pendidikan kita termasuk yang paling buruk diantara negara-negara ASEAN. Di lain pihak, Indonesia harus sadar betul bahwa negeri-negeri tetangga kita menawarkan berbagai "kenyamanan" untuk menarik ahli-ahli kita agar mau hijrah ke luar negeri.

"Kasus hengkangnya sejumlah doktor ke Malaysia, Singapura dan Brunei akhir-akhir ini adalah contoh yang sangat nyata. Hal ini merupakan kasus brain drain, Jadi masuknya tenaga asing ke Indonesia serta keluarnya tenaga Indonesia ke luar negeri sama-sama bisa menimbulkan efek yang luar biasa besar," kata Irman mengingatkan.

Pada kesempatan tersebut, Irman juga mengingatkan pentingnya peran perguruan tinggi dalam melahirkan sumber daya manusia yang berkarakter dan unggul.
Karena SDM berkualitas adalah motor penggerak perekonomian bangsa dalam menciptakan inovasi dan kreativitas. Hal tersebut adalah Senator asal Sumatera Barat ini mencontohkan profesi sebagai pendidik dan pengajar juga digeluti Proklamator Bung Hatta.

"Bung Hatta meyakini bahwa melalui pendidikanlah rakyat akan mampu mencapai kemerdekaan," kata Irman disambut tepuk tangan ribuan mahasiswa
Ketiga, persaingan untuk menarik investasi bagi kelangsungan pembangunan juga akan semakin berat dengan adanya prinsip free movement of capital. "Jika dilihat dari kacamata ini, perusahaan-perusahaan besar akan menanamkan modalnya di negara-negara anggota ASEAN demi mencapai efisiensi yang lebih baik. Indonesia harus siap," tegasnya.

Ketua DPD RI juga mengingatkan peran penting Ki Hajar Dewantara yang mendirikan Perguruan Taman Siswa pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta.

"Ki Hajar Dewantara menghendaki guru sebagai teladan dan penggerak kebangsaan. Saya berharap prinsip ini tetap dipegang kampus-kampus yang melahirkan tenaga pendidik," ujarnya. (SP/h)