Australia Paksa Perahu Pencari Suaka Balik ke RI, Menlu Marty Menentang

Jakarta (SIB)- Australia dikabarkan telah mencegah sebuah perahu pencari suaka memasuki perairan negara itu, dan memaksanya kembali ke wilayah perairan Indonesia. Menlu Marty Natalegawa menentang hal itu.

"Saya tidak akan mengomentari itu. Karena pergeseran gerakan kapal Indonesia atau Australia itu ditangani kantor Menko Polhukam. Namun sebagai kebijakan, Indonesia menolak dan menentang hal tersebut. Karena apabila itu kita tetapkan, hal ini tidak akan ada ujungnya," kata Menlu Marty saat ditanya tanggapannya tentang penghalauan kapal pencari suaka oleh AL Australia itu.

Hal itu disampaikan Marty dalam jumpa pers di kantornya, Jalan Pejambon, Jakarta Pusat, Selasa (7/1). Dia menambahkan, Indonesia berharap nanti akan ada penyelesaian yang lebih baik antara kedua belah pihak mengenai kebijakan kapal imigran.

Sedangkan mengenai hubungan Indonesia-Australia secara umum, Marty mengakui bahwa hubungan bilateral ini tidak optimal. Namun, dia yakin bahwa nanti hubungan ini akan pulih kembali.

"Tapi perbaikan hubungan adalah proses. Dan tidak serta merta penandatanganan dokumen saja. Dan roadmap-nya ke arah sana sudah dipaparkan oleh Presiden SBY dalam six point rule-nya," imbuh dia.

Seperti diberitakan ABC Australia, patroli Angkatan Laut Australia dikabarkan telah mencegah sebuah perahu pencari suaka memasuki perairan negara itu, dan memaksanya kembali ke wilayah perairan Indonesia. Hal ini diketahui terjadi sebelum musim liburan Natal, namun baru dilaporkan dalam media di Indonesia saat ini. Sumber informasinya mengutip twitter dari aktivis pembela pencari suaka. Beberapa hari kemudian, tepatnya 19 Desember, perahu mereka ditemukan sudah kandas di sekitar Pulau Rote karena kehabisan bahan bakar. Saat itulah patroli Indonesia menjemput mereka.

Pemerintah Australia menolak berkomentar atas informasi ini dengan alasan keamanan operasi. Namun, Partai Buruh yang beroposisi dan juga Partai Hijau mendesak pemerintah terbuka atas masalah ini. Senator Sarah Hanson-Young dari Partai Hijau mengatakan, kejadian ini sangat serius dan harus diklarifikasi oleh Menteri Imigrasi Scott Morrison.

Pemerintah Australia sebelumnya menyatakan akan mencegah dan memaksa kembali setiap perahu yang masuk ke wilayah perairan negara itu, "jika kondisinya aman dan memungkinkan", sebagai bagian dari kebijakan pencari suaka.

Di bawah Operasi Kedaulatan Perbatasan, Menteri Morrison secara rutin memberikan keterangan pers mingguan setiap hari Jumat. Morrison biasanya menolak menjelaskan teknis operasi yang dilakukan petugas Australia dengan alasan keamanan. (detikcom/ r)