Jakarta (SIB)- Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanudin meminta Dirut PT Freeport Indonesia Maroef Syamsuddin tidak mengadu domba masyarakat Papua dengan pemerintah Indonesia dengan mengatakan bahwa orang di luar tidak mengetahui dan mengenal masalah Freeport.
Dalam komentarnya di berbagai media, Maroef dinilai hanya membuang energi karena pemerintah saat ini sangat peduli dengan masyarakat Papua.
“Maroef boleh saja bicara dengan masyarakat Papua, begitu juga dengan pemerintah. Tetapi, sebaiknya Maroef bicara ke pemerintah karena toh pemerintah menginginkan agar masyarakat Papua bisa mendapatkan keuntungan dari Freeport. Bahkan, pemerintah satu suara dengan masyarakat Papua†kata TB Hasanuddin kepada wartawan di Jakarta, Senin (28/12) seraya menyebutkan, upaya yang dilakukan Maroef dinilainya hanya membuang-buang energi, bahkan cenderung mengadu domba antara pemerintah dan masyarakat Papua.
Politisi PDIP ini yakin bahwa masyarakat Papua sudah jauh lebih dewasa dan tidak mungkin bisa diakal-akali lagi seperti zaman dulu.
â€Dari lubuk hati yang paling dalam, apa sebenarnya maksud Maroef ini. Seharusnya kan Maroef bicara dengan pemerintah, biar nanti pemerintah bersama masyarakat Papua yang menjawab apa yang paling baik untuk Indonesia secara umum dan khususnya bagi masyarakat Papua sendiri,†ujar Hasanuddin sambil menambahkan, ucapan Maroef seperti mengadu pemerintah dengan masyarakat Papua, seolah pemerintah tidak mengakomodir kepentingan masyarakat di sana.
Menurutnya, apapun keputusan pemerintah nantinya, apakah memperpanjang kontrak atau tidak, hasilnya harus menguntungkan masyarakat Papua. Jadi tidak boleh memutuskan kontrak atau memperpanjang kontrak, kalau masyarakat Papua tetap dirugikan.
“Paling penting adalah bagaimana masyarakat Papua diuntungkan,†ucap Hasanuddin seraya menambahkan, masyarakat Papua, saat ini sudah harus mendapatkan untung dan tidak lagi dirugikan seperti selama ini dengan keberadaan perusahaan tambang di daerahnya.
Seharusnya sama dengan perusahaan batu bara di Kalimantan, perusahaan minyak di Cirebon atau daerah lainnya, masyarakatnya diuntungkan.
Memang, sampai saat ini masyarakat Papua belum menikmati keberadaan Freeport di daerahnya.
“Hal ini jangan lagi terulang,†tukas Hasanuddin.
Dalam waktu terpisah, pengamat politik dari Universitas Indonesia, Muhammad Budyatna menilai Maroef Syamsuddin yang mewakil Freeport Mc Moran di Indonesia tidak tahu malu.
Sebab, setelah bertahun-tahun menguras kekayaan alam Papua dengan luar biasa, sekarang bertindak seolah-olah mau minta perlindungan pada masyarakat Papua.
“Freeport itu selama ini berkolaborasi dengan pemerintah untuk menguras kekayaan alam Papua. Masyarakat Papua harus memahami rakyat Indonesia dan negara Indonesia tidak pernah menikmati kekayaan alam Papua karena yang menikmati adalah Freeport dan pemerintah dengan pejabatnya yang korup,“ ujar Budyatna.
Menurutnya, sangat aneh kalau dia sekarang meminta perlindungan masyarakat Papua yang diperas dan disengsarakan oleh Freeport. Lebih aneh lagi kalau permintaan perlindungan ini diberikan oleh masyarakat Papua.
Budyatna, mengingatkan bahwa negara dan masyarakat Indonesia sangat peduli dengan masyarakat Papua. Selama ini alokasi angggaran pembangunan diambil dari pajak dan hasil daerah lain, karena dari Freeport, negara Indonesia tidak mendapatkan apa-apa.
â€Ini seperti mau memanfaatkan dengan membuat isu seolah masyarakat Papua membenci Indonesia. Padahal yang mereka benci justru selama ini adalah Freeport dan pemerintahan Indonesia yang korup. Mereka tidak pernah membenci Indonesia karena mereka sadar, bukan hanya Papua tidak mendapatkan apapun dari Freeport, bahkan Indonesia membiayai segala bentuk pembangunan disana,†tegasnya.
Selama ini, kata Budyatna, tuntutan orang Papua pun dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia agar mereka mendapatkan pendidikan, kesehatan, maupun hal lain yang didapatkan daerah lain di Indonesia.
â€Selama ini kan justru seperti disengaja, agar masyarakat Papua tidak mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan dan sebagainya yang layak dari pemerintah. Masyarakat Papua harus sadar, mereka sengsara karena kerjasama negatif antara Freeport dan pejabat di Indonesia. Jadi bukan negara Indonesia yang merugikan mereka,†ujarnya.
Sebelumnya dalam acara Ramah Tamah Manajemen PTFI Bersama Pemangku Kepentingan di Hotel Rimba Papua, Timika, Sabtu (26/12), Maroef meminta perlindungan pada masyarakat Papua.
Maroef terkesan mengadu masyarakat Papua dengan pemerintah Indonesia, bahwa hanya Freeport lah yang memahami masyarakat Papua.
Dia pun mengklaim bahwa orang di luar Papua hanya menunjukkan seolah-olah lebih mengetahui Papua, khususnya Freeport. Padahal yang paling mengetahui dan mengenal masalah Freeport adalah masyarakat Papua, khususnya di sekitar area pertambangan seperti suku Amungme dan Kamoro.
Maroef meminta perlindungan di tengah kondisi politik Jakarta menjelang berakhirnya kontrak Freeport tahun 2021 nanti.
"Tolong kawal kami sebagai keluarga besar," ujar Maroef. (G01/ r)
