Sah, PGN Bukan Lagi BUMN

Jakarta (SIB) -Status Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), Kamis (25/1) resmi luntur. Pembentukan Holding BUMN Migas segera terwujud.

Pada hari tersebut perseroan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Hasilnya para pemegang saham telah menyetujui perubahan anggaran dasar perusahaan, sehingga PGN tidak punya status Persero.

"Tadi sudah dilakukan putusan RUPS-nya. Terkait hasil sudah disetujui 77,8% dari investor yang hadir, jadi sudah kuorum, sah," kata Sekretaris Perusahaan PGAS, Rachmat Hutama di Hotel Four Season, Jakarta, Kamis (25/1).

Menurut data BEI, porsi kepemilikan Negara Republik Indonesia di emiten berkode PGAS itu sebesar 13,8 miliar lembar saham atau setara 56,9%. Saham itulah yang nantinya akan dialihkan ke Pertamina jika holding BUMN migas jadi terbentuk.

"Pemerintah dalam hal ini mengalihkan seluruh saham seri B milik negara di PGN menjadi setoran modal pada PT Pertamina," tambahnya.

Dengan pengalihan saham tersebut, maka Pertamina resmi menjadi induk usaha holding BUMN migas yang membawahi PGN. Sementara PT Pertagas anak usaha Pertamina kepemilikannya dialihkan ke PGN.

Pengusaha: Akan Saling Menunjang
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) sore ini akan bergabung dengan PT Pertamina (Persero) ke dalam holding BUMN migas.

Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin Indonesia Johnny Darmawan mengungkapkan, pembentukan holding bisa mendongkrak nilai dari BUMN migas. Kenaikan jumlah aset karena holding ini juga mampu meningkatkan kemampuan investasi migas ke depan.

"Semua yang bersifat holding meningkatkan bargaining untuk dapat pinjaman. Kedua dengan konsolidasi bisa semakin efisien," kata Johnny di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Kamis (25/1).

Ia berharap, eksekusi pembentukan holding BUMN migas bisa berjalan lancar. Penggabungan Pertamina dan PGN ke dalam holding juga diperkirakan bisa mendongkrak produktivitas.

"BUMN kan dulu mau kerja sendiri-sendiri. Dengan digabung bisa saling menunjang," ujarnya.

Namun dengan pembentukan holding BUMN migas ini dinilai belum mampu banyak menurunkan harga gas. Pasalnya, banyak komponen biaya yang dimasukan ke dalam penjualan harga gas.

"Kita selalu ngomong kenapa sampai harga gas US$ 6/MMBTU. Kenapa presiden ngomong US$ 6. Kalau ditanyakan enggak bisa US$ 6/MMBTU plus transportasi udah bagus di bawah 2 digit (di atas US$ 10/MMBTU)," ujarnya. (detikfinance/h)