Kesejahteraan Petani Sumut Belum Pulih, Waspadai Ancaman Inflasi Besar

Medan(harianSIB.com)
Nilai Tukar Petani (NTP) Sumatera Utara pada Juli 2025 mengalami kenaikan 0,71% menjadi 139,78. Peningkatan ini didorong sejumlah subsektor, seperti tanaman pangan yang naik 1,13%, hortikultura 2,46%, dan perkebunan rakyat 0,63%. Sementara itu, subsektor peternakan dan perikanan masing-masing mencatat penurunan.

Pengamat Ekonomi Gunawan Benyamin, Rabu (13/8/2025), mengatakan, kenaikan harga gabah kering panen (GKP) di Sumut, yang sempat menyentuh Rp8.300 per kg, menjadi salah satu pemicu naiknya NTP. Saat ini, Sumut sedang memasuki musim panen raya padi yang berpotensi menekan harga GKP di tingkat petani. Namun, harga GKP diproyeksikan tidak akan turun di bawah Rp6.500 per kg selama pemerintah menjaga harga dasar.

"Kalaupun harga GKP turun, NTP tanaman pangan kemungkinan tetap berada di atas 101. Artinya, petani padi masih memperoleh keuntungan. Yang memprihatinkan, meski NTP hortikultura pada Juli naik, nilainya masih jauh di bawah 100, tepatnya 88," ujarnya.

Gunawan memprediksi, pada Agustus ini sejumlah komoditas hortikultura, seperti cabai merah, cabai rawit, cabai hijau, bawang merah, dan tomat, berpotensi mengalami penurunan harga. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petani karena kenaikan harga pada Juli tidak cukup mengembalikan daya beli mereka.

Untuk komoditas perkebunan rakyat seperti karet dan sawit, NTP pada Agustus diperkirakan stabil cenderung naik. Sementara itu, NTP peternakan diproyeksikan tetap stabil, dengan pasokan ayam potong, telur ayam, daging sapi, dan sumber protein lainnya diperkirakan aman sehingga tidak memicu gejolak harga.

"Namun, saya melihat NTP petani pada Agustus berpeluang turun. Penurunan ini bisa memicu kekecewaan petani hortikultura, melemahkan kemampuan finansial mereka, dan menggerus modal untuk tanam berikutnya. Jika produksi hortikultura, seperti cabai, menurun, potensi lompatan inflasi pada kuartal IV-2025 cukup besar. Inflasi yang tidak diimbangi pemulihan daya beli akan semakin melemahkan kemampuan belanja masyarakat di Sumut," tegasnya.(*)