Produksi Jagung Sumut Belum Mampu Penuhi Kebutuhan

Medan (SIB)- Komisi B DPRD Sumut menegaskan, Sumut  masih belum mampu memenuhi kebutuhan jagung sesuai permintaan industri dan masyarakat, terutama untuk pembuatan pakan ternak sehingga terpaksa harus diimpor dari luar negeri.

Hal ini diungkapkan anggota Komisi B DPRD Sumut Wasner Sianturi kepada wartawan, Kamis (15/1) di DPRD Sumut mengutip kesimpulan  Rapat Dengar Pendapat Komisi B DPRD Sumut dengan Dinas Peternakan Provsu dan PT JCI (Japfa Comfeed Indonesia) Tbk, selaku  pihak yang mengeluhkan kekurangan pasokan jagung untuk pembuatan pakan ternak.

Dalam pertemuan itu, tandas Wasner Sianturi, untuk mengatasi kekurangan pasokan Jagung, pihak PT JCI  terpaksa mengimpor dari luar negeri, jagung lokal yang tersedia 52,1 persen dan sisanya 47,9 persen harus diimpor, faktor utama yang mempengaruhi produksi jagung lokal saat ini adalah musim dan lahan,” ungkapnya.

Berkaitan dengan itu, Wasner mengatakan, ada beberapa hal yang dapat dilakukan saat ini guna mengatasi kekurangan pasokan jagung, yakni dengan melakukan penanaman di rumah kaca dengan mengatur kondisi musim, serta melakukan tumpang sari tanaman di perkebunan yang ada di Sumut.

Terkait hal itu, ungkap politisi PDI Perjuangan Sumut itu, Komisi B DPRD Sumut siap menjembatani antara pihak perkebunan swasta maupun negara dengan dinas terkait ,dalam memproduksi jagung kedepannya dengan sistem tumpang sari. “Kami siap membantu dinas terkait dalam menghubungkan komunikasi dengan perkebunan swasta maupun negara di Sumut untuk melakukan kerjasama," ujarnya.

Dikatakannya, melalui kerjasama itu diharapkan dapat memanfaatkan lahan tumpang sari dengan maksimal, sehingga tahun 2015 Sumut bisa swasembada Jagung.

Dalam rapat itu, Dinas Peternakan Sumut lebih menekankan pada peningkatan konsumsi hewan pangan seperti sapi dan unggas dalam mencapai swasembada pangan seperti daging. “Dinas Peternakan Sumut telah memperioritaskan pengembangan sapi mongolia di daerah Serdang Bedagai, sedangan untuk unggas sudah menjadi sebuah industri di masyarakat dan peran pemerintah sebagai pengawas dalam pengelolaannya. (A4/c).