Belanja Pemerintah Pusat di Sumut Capai Rp10,95 Triliun

Medan(harianSIB.com)

Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan perkembangan pelaksanaan APBN hingga 31 Agustus 2025.

Baca Juga:

• Warga Padanglawas Utara Tolak Hutan Register 40 Dikelola Tanpa Ijin

Paparan itu disampaikan Kepala Perwakilan Kemenkeu Sumut, Nofiansyah, bersama para pimpinan Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Pajak dan Ditjen Kekayaan Negara.

Ia memaparkan capaian belanja negara, transfer ke daerah, serta dukungan pembiayaan bagi UMKM di Sumut.

Dikatakan, hingga akhir Agustus 2025 realisasi belanja pemerintah pusat di Sumut tercatat Rp10,95 triliun. Komponen terbesar berasal dari belanja pegawai Rp7,10 triliun (69,11% dari pagu), yang digunakan untuk gaji, tunjangan kinerja, THR, dan gaji ke-13 aparatur negara. Disusul Belanja Barang Rp3,25 triliun (46,53%) untuk kebutuhan infrastruktur, layanan kesehatan JKN, pendidikan tinggi, dan pelayanan hukum.

Polri menjadi satuan kerja dengan realisasi tertinggi Rp583,36 miliar, diikuti Kemenkes dan Kemenag.

Sementara itu, Belanja Modal terealisasi Rp555,04 miliar (19,93%) dengan porsi terbesar dikelola Kementerian PUPR Rp242,55 miliar untuk pembangunan jalan dan jembatan.

Adapun Belanja Bantuan Sosial tercatat Rp47,15 miliar (67,94%) yang sebagian besar diserap oleh satuan kerja Kemenag.

Untuk Transfer ke Daerah (TKD), realisasi mencapai Rp28,52 triliun atau 62,93% dari pagu, sedikit menurun dibanding tahun lalu (65,09%). Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi yang terbesar Rp18,89 triliun, disusul DAK (Dana Alokasi Khusus) Non-Fisik Rp5,39 triliun, Dana Desa Rp2,66 triliun, DBH Rp1,26 triliun, dan Insentif Fiskal Rp108,57 miliar.

Realisasi DAK Fisik masih rendah, baru Rp213,68 miliar (10,82%).

Dukungan APBN juga diberikan melalui pembiayaan UMKM.

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumut tercatat Rp10,12 triliun kepada 171.786 debitur, dengan sektor pertanian menjadi penerima terbesar Rp4,88 triliun untuk 88.398 debitur.

Sektor perdagangan besar dan eceran menyusul Rp3,58 triliun, sementara sektor pertambangan dan penggalian menjadi yang terkecil Rp2,25 miliar hanya untuk 9 debitur.

Selain itu, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) telah mencapai Rp548,51 miliar kepada 95.457 debitur, mayoritas diserap sektor perdagangan besar dan eceran Rp534,79 miliar atau 97,5%. Sektor terkecil adalah jasa pendidikan Rp29,80 juta untuk 8 debitur.

Pemerintah pusat juga menyalurkan bantuan sosial (Bansos) langsung di Sumut senilai Rp2,58 triliun kepada 4,20 juta penerima manfaat. Rinciannya, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Rp1,56 triliun untuk 2,84 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat), Program Keluarga Harapan (PKH) Rp972,63 miliar untuk 1,28 juta keluarga penerima, serta Bantuan Atensi Yatim Piatu (YAPI) Rp42,13 miliar bagi 78.962 anak penerima manfaat. (*)

Infrastruktur Jalan dan Sumur Bor Dibangun, Warga Rayabosi Simalungun Nikmati Manfaat Dana Desa

Pemerintah Nagori Dolok Maraja Salurkan BLT Dana Desa kepada 45 KPM

Pemerintah Nagori Tanjung Maraja Salurkan BLT Dana Desa Periode April-Juni 2025

10 Desa di Kecamatan Dolokpanribuan Simalungun Terima DD 2025 Tahap I

Penyaluran BLT Dana Desa Simanosor Berlangsung Tertib

Pemerintah Desa Mombang Boru Salurkan BLT Dana Desa Triwulan I