Purbaya Tak Terima Diadukan ke DPR oleh BUMN

Jakarta(harianSIB.com)

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tidak terima dengan label 'juru bayar' yang disematkan padanya. Hal itu ia sampaikan usai diadukan sejumlah BUMN ke Komisi XI DPR.

Purbaya menilai seharusnya para pimpinan BUMN itu langsung menghadap dirinya, bukan mengadu ke DPR. Ia tak terima diperlakukan hanya sebagai juru bayar bagi BUMN.

"Saya bukan juru bayar saja. Saya akan masuk, saya akan lihat mereka jalankan apa enggak proyek-proyek yang diusulkan. Kalau enggak, kita potong uangnya. Saya kan pengawas, saya ganti saja dirutnya," kata Purbaya pada Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (30/9/2025) seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Ia memberi penjelasan soal tagihan subsidi dan kompensasi dari PLN dan Pertamina tahun 2024. Purbaya memastikan Kementerian Keuangan telah membayar lunas kewajiban-kewajiban itu tahun lalu.

Baca Juga:

• Purbaya Respons Kiriman Bunga Protes Cukai Rokok Tak Naik

Purbaya mengingatkan ada jeda waktu beberapa bulan karena proses audit serta verifikasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Namun, pembayaran tak mungkin molor hingga tahun berikutnya.

Namun, Menkeu Purbaya berjanji memangkas proses tersebut menjadi satu bulan saja. Ia menjelaskan pernah bekerja di sektor swasta sehingga paham cost of capital perusahaan bengkak imbas lamanya pembayaran tagihan tersebut.

Menteri BUMN: Kualitas Tol Indonesia Bisa Setara Eropa

Meneg BUMN Hapus-Bukukan 2.216 Ha Lahan Eks HGU PTPN II

Holding BUMN Tambang Targetkan Ekspor Rp 37 Triliun di 2018

Pelindo 1 Raih Golden Trophy Infobank BUMN Awards 2018

Lahan Eks Wisma Kartini akan Dijadikan Apartemen, Yayasan GWI Diadukan ke DPRD Medan

Bangga! BUMN Indonesia Bangun Istana Presiden Niger Senilai Rp 370 Miliar