Purbaya Tak Terima Diadukan ke DPR oleh BUMN

Jakarta(harianSIB.com)

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tidak terima dengan label 'juru bayar' yang disematkan padanya. Hal itu ia sampaikan usai diadukan sejumlah BUMN ke Komisi XI DPR.

Purbaya menilai seharusnya para pimpinan BUMN itu langsung menghadap dirinya, bukan mengadu ke DPR. Ia tak terima diperlakukan hanya sebagai juru bayar bagi BUMN.

"Saya bukan juru bayar saja. Saya akan masuk, saya akan lihat mereka jalankan apa enggak proyek-proyek yang diusulkan. Kalau enggak, kita potong uangnya. Saya kan pengawas, saya ganti saja dirutnya," kata Purbaya pada Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (30/9/2025) seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Ia memberi penjelasan soal tagihan subsidi dan kompensasi dari PLN dan Pertamina tahun 2024. Purbaya memastikan Kementerian Keuangan telah membayar lunas kewajiban-kewajiban itu tahun lalu.

Baca Juga:

• Purbaya Respons Kiriman Bunga Protes Cukai Rokok Tak Naik

Purbaya mengingatkan ada jeda waktu beberapa bulan karena proses audit serta verifikasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Namun, pembayaran tak mungkin molor hingga tahun berikutnya.

Namun, Menkeu Purbaya berjanji memangkas proses tersebut menjadi satu bulan saja. Ia menjelaskan pernah bekerja di sektor swasta sehingga paham cost of capital perusahaan bengkak imbas lamanya pembayaran tagihan tersebut.

"Mestinya Danantara harus lebih cerdas lagi. Ketika mood saya seperti itu, langsung dia ngadap saya, minta apa? Ini kan enggak, dia ngadap Anda (DPR RI) langsung. Padahal sama saya teman, saya pengawas Danantara, awas besok. Kenapa mereka enggak ke saya?" ujar Purbaya.

"Pada dasarnya, begitu masuk akal, kita akan ini (proses) secepatnya. Memastikan bahwa program PSO (public service obligation) kami tidak mengganggu cash flow dari Pertamina, PLN, dan lain-lain. Tapi nanti saya lihat, kalau enggak untung juga, awas! Kalau sudah cost diturunkan, jangan main-main mereka," ujarnya.

Purbaya sudah melihat sejumlah proposal proyek yang masuk ke Kemenkeu. Itu dilakukan sejak dirinya menjabat sebagai menteri keuangan pada Senin (8/9). Salah satu proposal yang dilihat adalah milik Danantara.

Purbaya menilai proposal Danantara masih belum jelas arahnya. Padahal, dirinya siap menindaklanjuti usul pembiayaan bagi proyek-proyek yang bisa melahirkan efisiensi.

Ia mencontohkan pembicaraan dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Presiden Prabowo Subianto pada pekan lalu. Purbaya mengungkapkan ada ide membuat pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) untuk menggantikan sumber pasokan listrik saat ini.

"Investasinya (PLTS) cukup besar, mungkin sekitar US$75 miliar kalau jadi. Tapi pada waktu diskusi pertama saya melihat cost-nya masih tinggi, 9 cent dolar per kwh. Saya bilang, kalau gitu sih subsidinya nambah. Mereka sedang berusaha terus dan kemarin sudah ada berita bagus, pada saat sekarang harganya bisa 6 cent dolar per kwh," tuturnya.

"Saya bilang, kalau itu betul, matangkan! Kita kalau perlu PMN (penyertaan modal negara), PMN. Karena pada akhirnya akan hilang subsidi yang terlalu besar untuk listrik. Jadi, kita enggak diam saja," tegas Purbaya. (*)

Menteri BUMN: Kualitas Tol Indonesia Bisa Setara Eropa

Meneg BUMN Hapus-Bukukan 2.216 Ha Lahan Eks HGU PTPN II

Holding BUMN Tambang Targetkan Ekspor Rp 37 Triliun di 2018

Pelindo 1 Raih Golden Trophy Infobank BUMN Awards 2018

Lahan Eks Wisma Kartini akan Dijadikan Apartemen, Yayasan GWI Diadukan ke DPRD Medan

Bangga! BUMN Indonesia Bangun Istana Presiden Niger Senilai Rp 370 Miliar