Kementerian BUMN Berubah Jadi Badan Pengaturan BUMN

Jakarta(harianSIB.com)

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) resmi berubah menjadi Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) usai DPR menyetujui revisi UU BUMN.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widiyantini menyampaikan persetujuan Presiden Prabowo Subianto atas revisi UU BUMN. Ia berkata perubahan nama Kementerian BUMN seiring transformasi kelembagaan.

"Transformasi kelembagaan yang semula Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara yang disingkat BP BUMN," kata Rini pada Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (2/10 /2025)

Dikutip CNN Indonesia, revisi UU BUMN juga mengatur larangan rangkap jabatan menteri dan wakil menteri sebagai komisaris ataupun direksi BUMN. Beleid baru itu menyebut rangkap jabatan hanya berlaku sampai dua tahun setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 128/PUU-XXIII/2025.

Baca Juga:

• UU BUMN Disahkan, Menteri dan Wamen Dilarang Rangkap Jabatan Komisaris

Revisi UU BUMN juga mengatakan karyawan BUMN dapat menduduki jabatan direksi, dewan komisaris, atau jabatan manajerial lainnya di BUMN. Hal itu dilakukan dengan berdasarkan kesetaraan gender.

Komisi VI DPR RI bersama pemerintah menyetujui Rancangan UU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Kementerian BUMN Semestinya Perbaiki Seluruh Perusahaan Negara

Korban Erupsi Sinabung Dapat Bantuan Rp 1,8 Miliar Lebih dari Kementerian BUMN

MA Putuskan Holdingisasi Tak Bertentangan dengan UU BUMN

Aset Rp 6.560 Triliun, Kementerian BUMN Incar Laba Rp205 Triliun

Kementerian BUMN dan Holding Setujui Usulan P3RI Soal Penghasilan Pensiunan

Kementerian BUMN: IPO Anak Usaha BUMN Tunggu Audit