Kementerian BUMN Berubah Jadi Badan Pengaturan BUMN

1. Pengaturan terkait lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang BUMN dengan nomenklatur Badan Pengaturan BUMN yang selanjutnya disebut BP-BUMN.

2. Penambah kewenangan peran BP-BUMN dalam mengoptimalkan peran BUMN.

Baca Juga:

• Ebenejer Sitorus Desak PTPN IV segera Hentikan Konversi Perkebunan Teh ke Kelapa Sawit di Sidamanik

3. Pengaturan dividen saham seri A Dwi Warna dikelola langsung oleh BP-BUMN atas persetujuan Presiden.

4. Larangan rangkap jabatan untuk Menteri dan Wakil Menteri pada Direksi Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 128-PUU-XXIII-2025.

5. Menghapus ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas bukan merupakan penyelenggara negara.

6. Kesetaraan gender bagi karyawan BUMN yang menduduki jabatan Direksi, Komisaris dan jabatan Manajerial di BUMN.

Kementerian BUMN Semestinya Perbaiki Seluruh Perusahaan Negara

Korban Erupsi Sinabung Dapat Bantuan Rp 1,8 Miliar Lebih dari Kementerian BUMN

MA Putuskan Holdingisasi Tak Bertentangan dengan UU BUMN

Aset Rp 6.560 Triliun, Kementerian BUMN Incar Laba Rp205 Triliun

Kementerian BUMN dan Holding Setujui Usulan P3RI Soal Penghasilan Pensiunan

Kementerian BUMN: IPO Anak Usaha BUMN Tunggu Audit