DMSI: Program Biodisel Harus Dijalankan Walau Diprotes

Medan  (SIB) - Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) berharap Pemerintah tetap komitmen  menjalankan program biodiesel walau kebijakan itu diprotes Eropa.

“Program peningkatan penggunaan biodisel hingga 10 persen harus tetap dijalankan walau Eropa mulai protes dengan dalih khawatir program itu bisa mengganggu pasokan bahan pangan,” kata Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), Derom Bangun di Medan, Rabu.

Kebijakan penggunaan  bahan bakar nabati (BBN) khususnya minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) menjadi biodiesel yang dicampur dengan BBM solar, bukan hanya menekan ketergantungan ekspor CPO.

Tetapi, kata dia juga bisa mengurangi kerugian Indonesia dari impor BBM yang selama ini masih cukup besar dan termasuk menekan isu negatif sawit.
“DMSI sendiri sudah menjelaskan ke berbagai negara seperti  Eropa soal kebijakan penambahan penggunaan CPO ke biodiesel,” katanya.

DMSI sendiri yakin, program peningkatan biodiesel itu tidak mengganggu pasokan untuk pangan mulai minyak goreng hingga mentega.

Keyakinan tidak mengganggu pasokan untuk pangan itu akan semakin kuat kalau CPO Indonesia sendiri tidak terus mendapat tekanan dari negara pembeli khususnya Eropa seperti dewasa ini dengan isu negatif sawitnya.

“Kalau ekspor CPO lancar dengan harga jual yang menguntungkan, tentunya eksportir juga tetap  melirik bisnis itu,”katanya.

Terkait untuk kelangsungan program biodiesel itu, kata Derom, Pemerintah Indonesia memang harus membuat skema yang benar dan kuat mengingat penggunaan minyak sawit untuk biodiesel juga sangat tergantung dengan harga jual CPO itu sendiri.

Kalau harga CPO terlalu mahal, maka sulit menjadikan produk ke biodiesel.

Untuk itu, kata Derom, perlu ada kontrak panjang dengan volume memadai terhadap CPO sehingga fluktuasi harga yang sering terjadi tidak langsung berdampak pada produksi biodiesel.

Pertamina juga sudah harus menambah investasi dalam hal penyediaan tangki pompa biodiesel di SPBU termasuk sosialisasi produk itu agar permintaan di dalam negeri juga memadai.

“Yang pasti Indonesia tidak boleh kendor dengan protes Eropa. Apalagi, Malaysia sendiri juga sudah menyatakan keseriusan memperkuat  komposisi bahan bakar solar itu,” katanya.

Kalau Indonesia menaikkan dari B7,5 yang mengandung 7,5 persen biodiesel sawit menjadi B10 yang mengandung 10 persen. Maka Malaysia  meningkatkan penggunaan biodisel di negaranya dari lima persen menjadi  7,5 persen.

Ketua Umum  Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Anizar Simanjuntak menyebutkan memang perlu upaya keras untuk meningkatkan harga jual CPO agar harga tandan buah sawit (TBS) juga terangkat.

Harga TBS perlu tetap bagus agar petani tetap semangat bertanam komoditas itu setelah petani karet kurang berminat menyusul harga jual yang terus turun.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM,  Rida Mulyana di Jawa Barat, Minggu  mengakui adanya protes Eropa soal keputusan Pemerintah mendorong penggunaan CPO untuk biodiesel.

Selain mengkhawatirkan gangguan pasokan CPO untuk pangan, Pemerintah Eropa mengkhawatirkan harga CPO itu naik tajam karena dipicu permintaan yang banyak.

Menurut Rida, Indonesia sendiri menyadari bahwa perlu antisipasi mengurangi besarnya kebutuhan CPO untuk bahan bakar dengan cara terus melakukan penelitian terhadap produk lain yang bisa jadi bahan bakar.

Dewasa ini misalnya sedang dikembangkan  kemiri sunan, tanaman yang menghasilkan cukup banyak bahan bakar nabati, tapi memang masih perlu jangka panjang.

“Yang pasti Pemerintah masih fokus pada penggunaan CPO,”katanya.

Menurut dia, Kementerian Keuangan sudah  menyetujui formula penghitungan pembelian bahan bakar nabati tersebut oleh PT Pertamina.

Dengan kesepakatan penggunaan biodiesel diharapkan realisasi subsidi energi tahun ini tidak akan melebihi pagu dalam APBN 2014.

(Antara/W)