OJK Terima 7000 Lebih Pengaduan, 90 Lebih Pengaduan di Regional Sumatera

Medan (SIB)- Kepala Eksekutif/Anggota Dewan Komisioner OJK (Otoritas Jasa keuangan ) Nelson Tampubolon mengungkapkan,sejak OJK mengatur dan mengawasi Industri Keuangan Non Bank (IKNB), pasar modal maka tahun 2013 dan hingga 31 Desember 2013, OJK menerima 7.000 lebih pengaduan dari masyarakat.
"Dari 7.000 pengaduan itu sebagian besar dari nasabah industri keuangan non bank seperti asuransi dan sisanya dari nasabah bank,ujar Nelson.

Ia mengatakan itu dalam konperensi pers kepada wartawan usai peresmian OJK Regional V Sumatera di Gedung BI Kantor Perwakilan IX Sumut/Aceh Jalan Balai Kota Medan, Senin siang (6/1).

Nelson didampingi wakilnya Iwan Lubis dan Kepala Regional 5 Sumatera OJK Achmad Fauzi

Menurutnya, pengaduan ke OJK tersebut umumnya atau kebanyakan sekedar meminta info yang sifatnya hanya menyampaikan informasi ke OJK. Untuk pengaduan yang sifatnya meminta informasi bisa cepat ditangani, namun pengaduan dari nasabah bank atau IKNB yang dirasakan nasabah mempunyai masalah maka mesti diolah dulu, dicek ke bank atau industri keuangan tersebut.

"Oleh karena itu kita membentuk Financial Customer Care (FCC) supaya jangan sampai ada pengaduan yang tidak tertangani," jelasnya.

Untuk Financial Customer Care dengan call center di 021-500655 dan fax 021-3866032. Jadi untuk pengawasan dan perlindungan terhadap nasabah ada beberapa strategi yang dilakukan OJK antara lain membentuk FCC, mengembangkan semacam inteligen untuk mencari informasi di masyarakat yang kerjanya seolah-olah intel ini ikut menjadi pelakunya sehingga tahu benar apa kerugian dari nasabah tersebut.

Di sisi lain juga membuat peraturan yang mengatur industri jasa keuangan.

Ketika disinggung soal BPSK(Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ) yang juga ada di Medan, Nelson mengatakan, pihaknya tetap akan bermitra agar tidak terbentur dalam menangani keluhan konsumen. "Kita sudah jumpa dengan pimpinan BPSK di sini dan soal ini sudah kita bicarakan,ujarnya.

90 Pengaduan

Sementara itu Kepala Regional 5 Sumatera OJK Achmad Fauzi menambahkan pengaduan nasabah ke Kantor Regional OJK Sumatera diterima dari Kantor Bank Indonesi Wilayah IX Sumut-Aceh sebanyak 90-an. Setiap pengaduan, katanya, OJK meminta konfirmasi lagi dari bank yang diadukan tersebut. Namun hampir 80 % tertangani dan berjalan dengan baik.

Menurutnya, selain melaksanakan tugas dalam bidang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, OJK juga melaksanakan tugas di bidang perlindungan dan edukasi konsumen yang merupakan pilar penting dalam sektor jasa keuangan.

"Kegiatan perlindungan dan edukasi konsumen meliputi kegiatan edukasi, pelayanan pengaduan konsumen dan pembelaan hukum," jelasnya.

Belum Terima Nama Direksi Bank Sumut
Ketika ditanya soal calon direksi Bank Sumut yang diajukan PSP (Pemegang Sham Pengendali ) yakni Gubsu, Fauzi enggan berkomentar. "

 "Kalau wartawan ini paling suka nanya soal direksi Bank ,ujarnya kepada wartawan dalam konprensi pers tersebut.

Ketika ditanya apakah sebuah bank sehat jika direktur utamanya seperti Bank Sumut sampai sekarang belum ada, Nelson mengatakan bahwa bank tersebut belum terganggu. Artinya, bukan berarti bank itu tanpa Dirut tidak sehat, namun kalau pengurusnya masih kosong maka bank itu kesehatannya bisa jatuh di level 2 atau 3. Sedangkan kalau pengurusnya lengkap maka kesehatannya di level 1. Nelson mengatakan, proses direksi Bank Sumut, termasuk Dirutnya sampai sekarang belum diterima OJK dari BI karena fungsi OJK juga baru beberapa hari . Namun proses direksi Bank Sumut itu harus tetap fit and proper tes yakni uji kepatutan dan kelayakan yakni penelitian administrasi, track recordnya selama bekerja di bank, kebersihan laporan keuangan dan interview.

Jadi apa yang dikerjakan BI atau peraturan BI untuk proses fit and proper test pengurus bank, ini yang tetap diadopsi oleh OJK.

"Kalau proses fit and proper test itu sudah berjalan setengah, maka akan dilanjutkan oleh OJK," katanya. (A3/c)