Dahlan : Hentikan Pembahasan Merger PGN-Pertagas

Jakarta (SIB)- Menteri Badan Usaha Milik Negara  (BUMN), Dahlan Iskan mengatakan akan menghentikan sementara pembahasan rencana penggabungan usaha (merger) antara PT Perusahaan Gas Negara (PGN) (Persero) Tbk dengan PT Pertamina Gas (Pertagas). Penghentian itu karena isu merger dianggap telah mengganggu semua pihak. "Saya hentikan dulu pembicaraan itu karena keburu bocor dan mengganggu semua pihak," ujarnya seusai peresmian sambungan pipa baru PGN di Perumnas Klender, Jakarta Timur, Selasa ( 25/3).

Meski begitu Dahlan tidak merinci siapa saja pihak yang terganggu dengan isu merger PGN-Pertagas. Dia juga tidak menjelaskan kapan pembahasan merger kedua perusahaan akan dilanjutkan kembali. 

Pada pertengahan Januari lalu, santer beredar bocoran hasil risalah rapat yang dilaksanakan di Kementerian BUMN pada 7 Januari. Dalam risalah tersebut, Deputi Kementerian BUMN Dwiyanti Tjahjaningsih, Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan, dan Komisaris Utama Pertamina Sugiharto termasuk di antara pejabat yang hadir dalam rapat. Hadir pula Komisaris Pertamina antara lain Bambang Brodjonegoro, Edy Hermantoro, dan Mahmuddin Yasin serta sejumlah Direktur Pertamina seperti Hari Karyuliarto dan Hanung Budya.

Dalam risalah rapat, Pertamina menyatakan penyatuan Pertagas dengan PGN merupakan langkah terbaik. Skenario yang diinginkan Pertamina adalah memerjerkan anak perusahaan, Pertagas dengan PGN dan selanjutnya hasil merger menjadi anak perusahaan Pertamina.

Komposisi saham perusahaan hasil merger Pertagas-PGN adalah Pertamina 30-38 persen sebagai hasil konversi 100 persen saham Pertamina di Pertagas. Kemudian, pemerintah selaku pemegang 57 persen saham mayoritas PGN, bakal memiliki saham sebesar 36-40 persen. Publik yang menguasai 43 persen saham PGN, akan memiliki 26-30 persen saham di perusahaan hasil merjer Pertagas-PGN tersebut.

Jika hak kepemilikan saham pemerintah   36-40 persen dikuasakan ke Pertamina, maka Pertamina akan menjadi pemegang saham mayoritas sekaligus pengendali perusahaan hasil merjer dengan porsi 70-74 persen. Pertamina menilai penyatuan Pertagas-PGN akan memberikan tambahan keuntungan bagi negara  US$ 2-3 miliar per tahun dari pengurangan biaya bahan bakar pembangkit, dampak terhadap produk domestik bruto, pengurangan subsidi, serta peningkatan pajak dan dividen.

Keuntungan merger lainnya adalah memangkas biaya pengembangan aset di sektor hulu migas dan menciptakan lapangan bagi 4.000 tenaga kerja.
Empat opsi yang disiapkan dalam merger PGN-Pertagas di antaranya Pertagas mengakuisisi saham PGN, baik sebagian atau seluruhnya melalui program privatisasi, dan harus melalui persetujuan DPR dan rekomendasi Menteri Keuangan. Opsi kedua, Pertagas mengakuisisi PGN dengan tukar guling (swap) saham. Mekanismenya melalui program privatisasi, dan harus melalui persetujuan DPR dan rekomendasi Menteri Keuangan. 

Opsi ketiga, PGN mengakuisisi Pertagas, mekanismenya melalui izin rapat umum pemegang saham Pertamina dan bukan privatisasi, namun memerlukan valuasi. Jika Pertamina mendapatkan dana dari penjualan saham Pertagas maka dana tersebut akan digunakan Pertamina untuk ekspansi di sektor hulu migas. Serta opsi keempat, pemerintah menambah saham di PGN dengan mengambil saham Pertagas. Mekanismenya harus melalui persetujuan DPR dan tidak ada dana tunai dari PGN ke Pertamina.

Dilengkapi Saluran Gas 
  Dahlan Iskan mengatakan pembangunan kawasan pemukiman baru sebaiknya dilengkapi saluran dan infrastruktur gas. Ia meminta pengembang perumahan maupun perusahaan real estate berhubungan dengan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) sebelum proses pembangunan.

"Direktur Utama Perumnas akan saya panggil. Semua rumah Perumnas yang baru harus dilengkapi infrastruktur gas," katanya dalam peresmian sambungan pipa baru di Perumnas Klender, Jakarta Timur, Selasa (25/3).

Dahlan menilai keberadaan infrastruktur gas di perumahan menjadi daya tarik pembeli. "Bakal laris," ujarnya. Permintaan Dahlan itu merespon belum adanya koordinasi antara pengembang perumahan dengan PGN.

"BUMN Karya yang sekarang punya perusahaan di bidang properti juga akan saya panggil untuk memasukkan infrastruktur gas di dalam pembangunan apartemen maupun rumah susun," katanya. 

Dahlan berencana meminta perusahaan katering, anak usaha Garuda Indonesia, di Cengkareng, Tangerang, menggunakan gas alam yang sudah tersedia di kawasan itu. Dapur katering beroperasi selama 24 jam. "Sudah ada instalasi gas, gunakan gas itu demi penghematan."

Dahlan mengatakan penggunaan gas dapat menghemat devisa dan subsidi sebab bukan berasal dari impor. Adapun bahan bakar minyak dan sebagian elpiji masih diimpor. (Tempo.co/w)