BPS Sumut Laksanakan Sensus Ekonomi 2016

Medan (SIB)- Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara akan melaksanakan Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) mulai 1 Januari-31 Mei 2016 dengan melibatkan  15.352 tenaga petugas  untuk mendata kondisi usaha, perdagangan yang sudah berlalu dan saat sekarang.

"Sensus ekonomi  2016 mensensus nama perusahaan baik rumah tangga, pemerintahan, nirlaba, koorporasi perusahaan. Jadi semua kegiatan di dunia ini diawali dengan data sehingga bisa melihat  pangsa pasar," ujar  Kepala BPS (Badan Pusat Statistik) Sumut Wien Koesdiatmono

Pada sosialisasi "Sensus Ekonomi 2016" (SE2016) bertemakan  "Menyediakan Informasi untuk Pengembangan Usaha dan Daya Saing Bisnis di Hotel Grand Aston Medan, Selasa (15/12).

Pada acara itu selain  Kepala BPS Sumut,  tampil sebagai pembicara Wakil Ketua Kadin Sumut Khairul Mahalli dan mewakili Bappeda Sumut  Khairul Azmi  dengan moderator Kabid Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Data Statistik (IPDS) Wunang Tjahjo.

Selanjutnya  Wien Koesdiatmono menyebutkan, BPS melaksanakan tiga sensus setiap 10 tahun sekali yakni Sensus Penduduk berakhiran tahun  2010 dan tahun 2020. Sensus Pertanian berakhiran 3 tahun 2003 dan tahun 2013, seterusnya tahun 2023. Sensus Ekonomi berakhiran 6 tahun 2006 seterusnya tahun 2016.

Dikatakan,  hasil SE ini datanya menggambarkan kondisi sekarang dengan potret masa lalu. Jadi masa lalu kelihatan dan ke depan mau diapakan data yang sudah ada itu. Data itu penting bagi pengusaha, pemerintah. Sebab kalau kita menguasai data sendiri maka kita mampu bersaing dan melihat pangsa pasar ke depan.  Jadi semua kegiatan  di dunia ini diawali dengan data sehingga bisa melihat pangsa pasar, ujarnya.

Ia mencontohkan, Singapura lengkap datanya tentang Indonesia sehingga Indonesia menjadi pasar empuk mereka, apalagi bangsa Indonesia  gemar belanja. Ibaratnya datang dengan koper kosong pulang  bawa  2 koper. “Umumnya  luar negeri bisa membaca data kita, karena Indonesia  merupakan pasar empuk  yang luar biasa. Karena itu   data ekonomi penting untuk mengatur strategi kita ke depan.

Menghadapi MEA, kita harus punya strategi dengan  data lengkap agar bisa bersaing dengan dunia luar. Untuk sensus ini BPS melibatkan 15.352 orang petugas di Sumut yang sebagian tamatan SMA, terutama di daerah-daerah di luar Medan,” katanya.

Wien berharap, para pengusaha dan kalangan rumah tangga yang mempunyai usaha, juga nirlaba dapat merespon para petugas BPS untuk mendata mereka. “Jangan khawatir data yang diberi kami rahasiakan dan  ada UU yang mengaturnya. Artinya jika kami bocorkan kami masuk penjara, karena itu kami taat azas,” tegasnya sambil menyebutkan data yang diperoleh tidak ada kaitannya  dengan pajak, tidak  ada dipungut biaya karena  petugas sudah ada honornya.

Ia menyebut hampir semua usaha ekonomi  disensus antara lain pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, aktivitas keuangan, real estate, pendidikan, aktivitas badan internasional dan pelayanan lainnya.

"Semua akan didata  sangat tergantung pada pengakuan responden, karena itu terimalah petugas  BPS yang akan mensensus dengan baik jangan takut memberi data karena dijamin  tidak ada kebocoran,” pintanya.

Wien juga menyinggung  bisnis  batu akik juga termasuk  yang akan disensus. Kalau tahun-tahun sebelumnya bisnis ini booming, mungkin saja, bisnis batu akik  ke depan  meredup, tapi berapapun jumlah tetap dalam pendataan. Data-data  yang disensus ini bukan untuk BPS tapi untuk kita semua," tegasnya.

Ia menyebutkan, pertanyaan yang diajukan pada responden  antara lain nama usaha/perusahaan, alamat usaha/perusahaan, kegiatan utama usaha, status badan usaha, jumlah tenaga kerja, jaringan perusahaan, nilai pengeluaran perusahaan, nilai pendapatan usaha, permodalan dan kendala serta prospek usaha.

Menanggapi sensus ekonomi ini, Wakil Ketua Kadin Sumut Khairul Mahalli menyebut Singapura sudah menguasai data karena mereka sendiri menerapkan Single Identification (SID) yang semua data ada dalam satu nomor. Sedangkan di Indonesia, setiap data beda nomor,  baik  untuk KTP atau parpor, NPWP, Air PAM, rekening listrik dan lainnya tidak sama.

Menurut Khairul, Sensus Ekonomi yang dibuat BPS ini, sangat dibutuhkan para pengusaha. Selama ini pengusaha juga kerap melakukan mapping atau pemetaan untuk usaha.

Khairul Azmi dari Bappeda menyebut dari sisi birokrasi pemerintahan, terus diupayakan ke arah lebih untuk datangnya investor ke daerah ini.  Ada Pelayanan Terpadu Satu Pintu online, lebih mempermudah urusan dari 45 hari menjadi 10 hari. 

Di satu sisi, tambahnya, kalau orang mau berinvestasi ke provinsi ini  tentu akan melihat bagaimana infrastruktur, gas, listrik dan lainnya. Jadi kebutuhan-kebutuhan seperti ini perlu dipenuhi  agar para investor mau berinvestasi di sini.

“Data penting, bukan hanya untuk pemerintah saja tapi juga berguna bagi pengusaha. Dengan data-data pengusaha bisa membaca peta usaha,” ujarnya sambil menambahkan  Sumut penghasil sawit terbesar dan 80% diekspor ke luar negeri. (A2/d)