AS (SIB)- Kandidat calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump, berjanji akan menghentikan dan memutarbalikkan sejumlah perubahan dalam kebijakan lingkungan AS yang dinilai ambisius, khususnya kebijakan yang disahkan pada masa kepemimpinan Presiden Barack Obama.
Dilaporkan Reuters, Jumat (27/5), Trump menilai memutarbalikkan kebijakan lingkungan yang ambisius dapat menghidupkan kembali sektor industri minyak dan batu bara AS yang anjlok serta meningkatkan keamanan nasional. Salah satu rencana yang dijanjikan Trump adalah menarik Amerika Serikat keluar dari kesepakatan iklim global PBB, menyetujui pipa minyak Keystone XL dari Kanada, dan membatalkan sejumlah kebijakan Obama untuk memotong emisi dan melindungi saluran air dari polusi industri.
"Setiap peraturan yang sudah usang, tidak perlu, dan buruk bagi para pekerja atau bertentangan dengan kepentingan nasional akan dihapus dan dibatalkan sepenuhnya," kata Trump di hadapan sekitar 7.700 hadirin Williston Basin Conference Petroleum di Bismarck, ibu kota North Dakota yang kaya minyak. "Kami akan melakukan semua ini sembari melakukan tindakan yang tepat untuk masalah lingkungan yang rasional," ujarnya.
Ini merupakan kali pertama Trump memaparkan kebijakan energinya jika ia terpilih sebagai presiden dalam pemilu November mendatang. Berbicara di depan pelaku industri perminyakan dan energi, sontak saja pidato Trump diiringi tepuk tangan yang meriah dari pada hadirin.
Dalam kesempatan itu, Trump tak luput menyerang dua rivalnya dari Partai Demokrat, Hillary Clinton dan Bernie Sanders, yang menurutnya memiliki kebijakan energi yang hanya akan membuat AS "berlutut memohon minyak" dari negara-negara produsen minyak di Timur Tengah. "Itu tidak akan terjadi. Tidak di bawah kepemimpinan saya," katanya. Hillary dan Sanders mempromosikan kebijakan energi yang menjauhi bahan bakar fosil dan perlahan beralih ke teknologi energi terbarukan untuk memerangi perubahan iklim.
Dalam pidatonya, Trump juga menyindir Hillary dengan menyatakan bahwa kebijakan energi dari mantan Menteri Luar Negeri AS itu akan lebih agresif dari Obama. Trump menyinggung bahwa Hillary beberapa kali menyebut akan memberhentikan para pekerja tambang batu bara. "Agenda Hillary Clinton adalah menghancurkan lapangan pekerjaan," ujar Trump.
Komentar Trump ini tak ayal memicu kritik dari para aktivis dan organisasi peduli lingkungan, yang menilai kebijakannya menakutkan. "Kebijakan energi Trump akan mempercepat perubahan iklim, melindungi perusahaan besar pencemar lingkungan yang mendapatkan keuntungan dari meracuni udara dan air kita, dan memblokir upaya perpindahan menuju energi bersih yang kita perlukan untuk memperkuat perekonomian dan melindungi iklim serta kesehatan kita," ujar Tom Steyer, seorang miliuner dan aktivis lingkungan.
Namun, pandangan berbeda diajukan para eksekutif industri energi. "Sederhana saja. Jika Trump menang, pekerja di sektor minyak akan senang. Jika Hillary menang, pekerja minyak tidak akan bahagia," kata Derrick Alexander, seorang manajer operasi di perusahaan jasa ladang minyak Integrated Productions Services. Dalam pidatonya di North Dakota, Trump berjanji, "Kita akan membantalkan perjanjian Paris," merujuk kepada kesepakatan iklim global PBB yang disetujui oleh 195 negara di Paris pada Desember lalu.
Trump yakin bahwa kebijakannya ini akan membantu AS meraih kemandirian energi dan mengurangi ketergantungan AS kepada sejumlah negara produsen minyak di Timur Tengah. "Bayangkanlah dunia di mana kartel minyak tidak lagi mempergunakan energi sebagai senjata," katanya. Menurut data statistik Departemen Energi Amerika Serikat, saat ini AS memproduksi sekitar 55 persen dari jumlah konsumsi minyak warganya. Seperempat dari total konsumsi minyak didapatkan dari Kanada dan Meksiko, sementara kurang dari 20 persen minyak berasal dari negara-negara OPEC.
Klaim Menangi Pencapresan
Donald Trump juga mengklaim telah memenangi pencapresan Partai Republik. Hal ini setelah Trump berhasil mencapai ambang batas delegate yang dibutuhkan untuk menjadi calon presiden dari Partai Republik. Seperti dilansir AFP, Jumat (27/5), perolehan delegate Trump saat ini melebihi 1.237 delegate, setelah delegate tak terikat dari negara bagian North Dakota menyatakan akan mendukung Trump. Delegate merupakan perwakilan partai yang mewakili setiap negara bagian dalam pemilihan awal AS. Batas yang dibutuhkan untuk memenangi pemilihan awal dan menjadi nominasi capres Partai Republik adalah 1.237 delegate yang merupakan separuh dari total 2.472 delegate yang diperebutkan dalam pemilihan awal Partai Republik, dalam beberapa bulan terakhir.
Pencapaian ini luar biasa mengingat Trump yang dianggap orang baru dalam politik, awalnya diremehkan saat mengumumkan maju pencapresan melalui Partai Republik pada Juni tahun lalu. Pada akhirnya, Trump menyingkirkan 16 kandidat Partai Republik lainnya. Awal bulan ini, Trump menjadi satu-satunya kandidat Partai Republik yang tersisa setelah dua pesaing terberatnya, Senator Texas Ted Cruz dan Gubernur Ohio John Kasich, mundur dari pencapresan. "Orang-orang di belakang saya ini, membawa kita ke puncak, dari North Dakota. Saya merasa sangat terhormat," ucap Trump dalam konferensi pers di Bismarck, North Dakota, yang didampingi 15 delegate Partai Republik yang menyatakan dukungan pada Trump.
Beberapa media AS, dengan mengutip analisis mereka sendiri soal delegate terikat dan delegate tak terikat yang mendukung Trump, menyatakan pada Kamis (26/5) waktu setempat bahwa perolehan delegate Trump telah melebihi batasan 1.237 delegate. Namun demikian Partai Republik belum akan meresmikan hasil itu hingga konvensi nasional partai digelar Juli mendatang. Dalam konvensi, para delegate akan memilih kandidat yang mereka jagokan.
Konvensi ini bisa diwarnai lobi politik dan juga perubahan aturan yang bisa membuat delegate yang telah memilih Trump, berubah pikiran dan memilih kandidat lainnya. Menjadi tugas Trump dalam hal ini, untuk bisa menyatukan partai dan memastikan para delegate tetap memilih dirinya dalam konvensi.
Selama ini Trump bersusah payah menarik dukungan dari tokoh penting dan elite Partai Republik, termasuk Ketua DPR AS Paul Ryan yang enggan mendukung Trump. Dua minggu lalu, keduanya bertemu dan pekan ini, berbicara via telepon untuk membahas persatuan partai. Ryan menyatakan, dirinya ingin melihat persatuan yang solid dalam mendukung satu kandidat capres, sebelum menentukan dukungan pada capres itu. (Rtr/CNNI/AFP/detikcom/l)
