IPW Minta Polri Tak Gentar dengan Gertak Sambal Pansus Angket DPR

Jakarta (SIB)- Ketua Presidium Indonesia Police Watch  (IPW) Neta S Pane meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk tidak gentar dengan ancaman Panitia Khusus Angket DPR-RI yang akan menyandera anggaran Polri.

" Meski hanya gertak sambal,  tapi ini sudah merupakan bentuk arogansi yang mempertontonkan gaya premanisme," ujar Neta S Pane dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (21/6).

Menurut Neta, ancaman yang dilontarkan segelintir oknum di Pansus pasca Kapolri menolak pemanggilan paksa terhadap Miryam lebih mempertontonkan gaya premanisme yang berlagak seperti teroris yang main ancam penyanderaan. Merasa punya kuasa dalam hal anggaran, Pansus seolah berlaku seenaknya ketika keinginannya tidak dituruti. Meski demikian IPW tetap menilai gertakan segelintir oknum Pansus itu tak lebih sebagai gertakan sambal yang menunjukkan oknum-oknum itu hanya mempertontonkan arogansinya ketimbang memikirkan nasib rakyat dan bangsa. Neta pun berharap rakyat di Dapil oknum-oknum anggota dewan  ini mencatat tingkah laku oknum-oknum itu sehingga di Pemilu 2019 tidak lagi memilih mereka. Selain itu KPK diharapkan bisa bekerja cepat untuk menciduk dan menyeret semua anggota DPR yang terlibat kasus korupsi e-KTP.

Setidaknya, kata Neta, ada tiga alasan kenapa Polri harus cuek dan mengabaikan gertak sambal segelintir oknum di Pansus Hak Angket DPR. Pertama, anggaran tersebut bukanlah milik DPR apalagi milik oknum oknum Pansus yang mengancam akan menyandera. Tapi anggaran itu milik rakyat dari pajak rakyat untuk membiayai Polri dalam menjaga keamanan rakyat. Oknum Pansus tidak punya hak atas anggaran tersebut.

Kedua, dasar hukum pemanggilan paksa itu tidak jelas karena tidak ada Juklak dari UU MD3. Sehingga jika polisi memanggil paksa Miryam sementara yang bersangkutan ada ditahan KPK, hal ini bisa menimbulkan benturan antara Polri dan KPK.

Ketiga, sebagian oknum DPR di sebut-sebut terlibat kasus korupsi e-KTP, sehingga warna kepentingan untuk mengamankan kelompok maupun pribadi lebih terasa menonjol.

Dengan mengabaikan ancaman oknum Pansus itu jajaran Polri bisa lebih fokus dan profesional dalam menjaga keamanan masyarakat, terutama di bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri. "Percayalah, meski segelintir oknum Pansus teriak- teriak akan membekukan anggaran kepolisian tapi rakyat akan berada di belakang Polri dalam mendukung tugas-tugas profesional kepolisian," katanya. (BR10/f)