Defisit Nisbar, AA Gulo Tuding Penggunaan Anggaran Seratusan Miliar Tidak Tepat Sasaran dan Tanpa Dasar Hukum

Nias Barat (SIB)- Menyikapi publikasi Bupati Nias Barat (Nisbar) Faduhusi Daely SPd soal defisit Nisbar karena pemerintahan lama, mantan Bupati A Aroziduhu Gulo MH berang dan menuding justeru penggunaan anggaran TA 2016 yang dinilai pemborosan serta tidak memiliki dasar hukum, mengakibatkan defisit hingga seratusan miliar rupiah, Sabtu (5/8).

Aroziduhu, yang akrab dipanggil AA Gulo, melalui pernyataan lisan disertai tertulis kepada SIB merinci sejumlah kebijakan Faduhusi serta kenaikan anggaran dengan tujuan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat bawah TA 2016. Antara lain, tambahan penghasilan ASN menjadi Rp 40.285.417.568 sementara tahun sebelumnya hanya Rp 29.820.230.009. Kemudian kenaikan biaya perjalanan dinas Rp 45.820.230.009 tahun sebelumnya hanya Rp 28.196.409.239, biaya makan minum Rp 10.769.894.600 sebelumnya Rp 7.642.590.000.

Selanjutnya, kenaikan honor ASN/PTT menjadi Rp 15.521.962988 sebelumnya Rp 7.542.316.000, penambahan PL sebesar Rp 11.000.000.000 (sesuai paparan BPKPAD dalam RDP dewan), belanja bahan habis pakai Rp 8.032.423.597 sebelumnya Rp 5744.624.842. Parahnya kenaikan anggaran itu tidak didukung perbaikan keuangan serta peningkatan PAD. Dikatakan, banyak lagi kenaikan dana yang tidak efektif serta tidak berpihak kepada masyarakat bawah.

Selain itu dikatakan AA Gulo yang juga fungsionaris Partai Demokrat Nisbar ini, ia menemukan penggelembungan pendapatan daerah yang sah Rp 67.438.839.000, tidak memiliki dasar hukum. "Saya tegaskan, setelah pemerintahan lama berakhir, pemerintahan saat ini menambahkan sejumlah kegiatan pada Perubahan APBD 2016 dengan nilai fantastis sehingga keuangan menjadi minus besar," tegasnya.

Ia juga mengkritik bupati serta jajarannya yang selalu mensosialisasikan kepada masyarakat desa, kecamatan serta masyarakat Nias di Medan dan Jakarta, bahwa defisit disebabkan pemerintahan masa dirinya.  AA Gulo meminta Pemkab Nisbar tidak melempar tanggung jawab kepada yang lain untuk menutupi permainan dan kelemahan yang ditampilkan.

"Saya minta Pemkab sadarlah, bekerjalah sesuai visi misi dan motto yang ditetapkan sebelum masyarakat bosan," katanya seraya mengatakan Pemkab harus mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran kepada masyarakat dan hukum.

WARISAN PEMERINTAHAN SEBELUMNYA
Sementara Bupati Faduhusi Daely sebelumnya "keukeh" menyatakan penyebab defisit Nisbar merupakan warisan beban keuangan pemerintah sebelumnya dari tahun 2013, 2014 dan 2015. Sayangnya Faduhusi tidak merinci penggunaan keuangan dimaksud. Sementara penambahan anggaran dan pendanaan pada PAPBD 2016 dikatakan sesuai kebutuhan pemerintahan saat itu.  (BR9/f)