Petani Unjuk Rasa ke DPRDSU, Tuntut Penyelesaian Konflik Agraria Berpihak ke Rakyat

Medan (SIB) -Ratusan petani yang menamakan diri Komite Rakyat Bersatu (KRB) unjuk rasa ke DPRD Sumut, Senin (25/9), menuntut penyelesaian seluruh konflik agraria dan penyelesaian lahan eks HGU PTPN II yang berasaskan keadilan dan berpihak kepada rakyat dengan melibatkan kejaksaan, kelompok tani, jurnalis, akademisi, aktivis agraria, sosial, LSM (lembaga swadaya masyarakat) dan lainnya.

"Agar tidak ada manipulasi dalam penyelesaian tanah eks HGU PTPN II seluas 5.873,06 hektare. Tim inventarisasi yang dibentuk Gubsu HT Erry Nuradi hendaknya melibatkan semua pihak dan dilakukan secara transparan dan terbuka, agar menghasilkan keputusan yang berkeadilan serta berpihak kepada rakyat," kata pimpinan aksi Unggul Tampubolon.

Ditambahkan, persoalan lahan akibat persinggungan antara kaum tani dengan pihak PTPN maupun perkebunan swasta merupakan hal yang masih terus terjadi hingga saat ini. Bahkan akibat lambatnya  penyelesaian eks HGU PTPN II  menjadi salah satu bukti rumitnya menuntaskan konflik agraria, karena banyaknya oknum-oknum yang terlibat di dalamnya.

"Tim yang dibentuk untuk menginventarisasi lahan  eks HGU PTPN II yang akan dilepaskan kepada masyarakat hingga saat ini belum  ada titik terangnya.
Karenanya, para petani Sumut meminta untuk dilibatkan dalam tim inventarisasi yang dibentuk Gubsu, agar persoalan ini segera tuntas," ujar mereka.

Menanggapi usulan tersebut, anggota DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan  berjanji akan menyampaikan aspirasi para petani kepada  Pansus DPRD Sumut yang sedang  membahas penyelesaian masalah eks HGU PTPN II. "Terkait tuntutan para petani antara lain data maupun peta lokasi  tanah yang dimiliki masyarakat, semuanya akan dibahas oleh Pansus," katanya. (A03/f)