Seluruh Fraksi di MPR Setuju Adanya GBHN

Jakarta (SIB)  -Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan, menyatakan, 10 fraksi yang ada di DPR ditambah kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) setuju perlu dihidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Namun, proses lebih lanjut untuk melahirkan kembali GBHN masih berjalan di tempat. Pasalnya, belum ada kesamaan pandangan mengenai isi dan format seperti apa model GBHN yang mau dihidupkan.

"Sesuai dengan pendapat fraksi dan kelompok DPD yang disampaikan pada Rapat Gabungan terakhir pada 25 Januari 2017, masih terdapat beragam pendapat mengenai Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN. Seluruh Fraksi dan Kelompok DPD di MPR berpendapat sama bahwa perlu adanya sebuah haluan negara untuk dijadikan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan nasional," kata Zulkifli saat membuka kegiatan Simposium Nasional bertema 'Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Model GBHN sebagai Haluan Penyelenggara Negara' di gedung MPR, Jakarta, Rabu (29/11).

Hadir pada acara itu, mantan Wakil Presiden (Wapres) ke-11 RI, Boediono, Gubernur Lemhannas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, Sekretaris Jenderal Wantannas Letjen TNI Nugroho Widyotomo dan Ketua Forum Rektor Indonesia Suyatno.

Zulkifli menjelaskan, hingga saat ini belum ada titik temu dan pemahaman yang beragam antara fraksi dan kelompok DPD soal GBHN. Di antaranya masalah dasar hukum pemberian kewenangan, pemaknaan lima haluan negara, sampai pada bentuk hukum, konsep, maupun konsekuensi tindaklanjut apabila haluan negara dibentuk.

"Kami masih mencari titik temu. Diupayakan sejauh mungkin melalui musyawarah-mufakat. Sepanjang masih terdapat perbedaan pandangan, tidak akan mendapat hasil yang optimal untuk dirumuskan menjadi sebuah kebijakan," ujar Zulkifli.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini melanjutkan, keberadaan suatu haluan negara sebagai sebuah kebutuhan mendasar dan harus dimiliki negara.
Sebagai sebuah negara yang besar, dalam proses pembangunan nasional, idealnya memiliki panduan arah dan strategi kebijakan yang terukur. Haluan juga menjadi pedoman seluruh penyelenggara negara, baik di pusat maupun daerah. Dengan demikian, target jangka pendek, menengah, dan panjang dapat terlihat capaiannya.

"Haluan negara untuk pembangunan merupakan instrumen untuk memastikan pembangunan nasional diselenggarakan untuk mencapai tujuan negara serta merupakan manifestasi dan implementasi dari dasar dan ideologi negara. Dengan adanya haluan negara dalam pembangunan, struktur dan proses perumusan kepentingan nasional tidak akan terpecah-pecah dan mudah berubah mengikuti platform dan program Presiden ataupun kepala daerah seiring dengan masa pemerintahannya. Jadi, ada konsistensi, kesesuaian program pusat dan daerah, serta kesinambungan akan mudah terwujud," jelas Zulkifli.

Dia menambahkan, simposium sebagai salah satu cara MPR untuk meminta masukan dari para penyelenggara negara dan pelaku-pelaku sejarah dalam penyusunan kebijakan nasional. MPR telah membentuk Badan Pengkajian MPR untuk membahas, sekaligus untuk menyerap aspirasi terkait proses menghidupkan kembali GBHN. (SP/f)