Golkar Tak Dapat Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Kategori Apresiasi Parpol

Jakarta (SIB) -Partai Golkar tidak mendapatkan apresiasi keterbukaan informasi publik dalam kategori apresiasi partai politik (parpol). Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menyebut akan segera memperbaiki tata kelola di lingkup internal Golkar.

"Saya baru dapat mandat Golkar, belum ada 12 jam. Kalau saya di capital market bagian dari tata kelola, nanti kita rapikan tata kelola, tapi kalau yang namanya politik, ada yang namanya back door negosiasi. Kalau back door negosiasi memang tidak untuk disampaikan ke publik," kata Airlangga di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (21/12).

Kehadiran Airlangga pada acara Penganugerahan Pemeringkat Keterbukaan Informasi Publik 2017 ini selaku Menteri Perindustrian. Lembaga pemerintah yang dipimpinnya itu berada di peringkat kedua soal keterbukaan informasi.

Ke depannya, Airlangga akan memaksimalkan peran-peran Golkar, khususnya di pihak legislatif.

"Tentu pekerjaan teman-teman di DPR, karena salah satu partai politik kan di DPR ada fungsi legislasi, fungsi pengawasan, konsultasi publiknya akan diperbanyak," ucapnya.

Dalam soal anggaran dana bantuan parpol, Airlangga menyebutkan hal itu telah diatur oleh Komisi Pemilihan Umum.

"Keterbukaan keuangan sudah diatur oleh KPU dalam bentuk publish, laporan keuangan, diaudit oleh KAP, dan dilaporkan oleh KPU, jadi itu sih normal-normal saja," ujarnya.

Namun Airlangga menegaskan parpol tidak mengurusi soal anggaran dan keuangan.

"Politik itu kan bukan ngurusin keuangan, yang ngurusin keuangan Menteri Keuangan," tegas Airlangga.

Pada kesempatan itu, dia juga mengakui telah mendaftarkan perubahan pimpinan Partai Golkar ke Kemenkumham.

"Kepengurusan nanti, saya kemarin sampaikan indah pada waktunya," kata Airlangga.

Perlu diketahui, pada kategori partai politik nasional, Komisi Informasi Pusat memberikan apresiasi atas implementasi keterbukaan informasi publik kepada parpol berdasarkan urutan alfabetis, yaitu Partai Amanat Nasional, Gerindra, PKS, dan Partai NasDem. (detikcom/d)