Medan (SIB) -Dinas Pendidikan Medan tidak boleh lagi beralasan untuk tidak merenovasi bangunan SD dan SMP negeri yang rusak. Pasalnya, DPRD Medan sudah mensahkan APBD senilai Rp 5,3 triliun yang di dalamnya ada anggaran untuk Dinas Pendidikan senilai Rp 1,2 triliun lebih. Keseriusan Hasan Basri yang menjabat Kadisdik Kota Medan untuk kedua kalinya ditunggu.
Hal itu dikatakan Ketua Komisi B DPRD Medan Rajudin Sagala SPd.I kepada wartawan, Kamis (8/2) di DPRD Medan menyikapi banyaknya gedung sekolah di Medan kondisinya rusak, tapi tidak direnovasi.
Disinggung tentang masih banyaknya gedung sekolah milik Pemko yang mau tumbang, Rajudin mengatakan, tahun-tahun sebelumnya untuk renovasi sekolah sudah dianggarkan tapi tidak dilaksanakan, sehingga jadi SiLPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran). Kepala Dinas Pendidikan dinilai tidak jeli dan tidak turun ke bawah untuk mencari gedung sekolah yang butuh perbaikan. Berdasarkan pantauan SIB, ada gedung sekolah milik Pemko yang rusak, salah satunya SDN Nomor 06092 Jalan Mangkubumi No 6, Kecamatan Medan Maimun.
"Dana renovasi gedung sekolah tidak digunakan dengan baik, akhirnya jadi SiLPA, dananya dikembalikan ke Negara. Ini menunjukkan Disdik selama ini tidak jeli melihat fisik gedung sekolah. Seharusnya turun ke lapangan, berkordinasi dengan camat,lurah dan Kepling. Jangan sampai Medan sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia, tapi masih terdapat banyak gedung sekolah yang reot, itu sangat memalukan," kata Rajudin.
Tahun 2018, lanjut Rajudin, anggaran cukup besar diajukan untuk rerovasi gedung.Inilah kesempatan Hasan Basri harus membuktikan dia mampu membenahi pendidikan. Tahun lalu, dia berdalih bahwa anggaran tersebut programnya Kadis sebelumnya. "Kita yakin Hasan Basri mampu menuntaskan masalah pendidikan di Medan, karena dia sudah cukup lama jadi Kadisdik masa Wali Kota Abdillah sampai Rahudman Harahap," tegasnya.
Komisi B, kata Rajudin, sudah bekerja keras membuat anggaran kesejahteraan sosial, seperti rehab sekolah, dana untuk ustadz, ustadzah, sintua gereja, guru sekolah minggu, bilal mayit, BPJS PBI, peserta KIS unregister dan bedah rumah. "Tapi anggaran yang sudah ditandatangani di KUAPPAS nyaris hilang dari draf R-APBD, karena akan dialihkan untuk pengadaan CCTV di persimpangan jalan. Tapi kami mengancam penundaan paripurna, akhirnya anggaran yang hilang dimasukkan lagi," terang politisi PKS ini.
Anggaran Dinas Pendidikan Medan Rp 1,2 triliun lebih akan digunakan untuk dana BOS, dana KIP, rehab sekolah, bantuan siswa miskin berprestasi, honor guru, penyediaan alat sekolah seperti laboratorium, pakaian sekolah, pengadaan buku dan lainnya. "Tapi yang menonjol hanya KIP, sedangkan untuk beasiswa sangat lemah. Banyak siswa miskin berprestasi tapi tidak termonitoring, sampai-sampai anggaran untuk siswa miskin saja bisa tidak terserap alias SiLPA, padahal orang miskin kota sangat banyak. "Kan aneh, anggaran rehab dan anak kurang mampu bisa SiLPA, itu karena pihak dinas terkait tidak memonitor ke lapangan, " ungkapnya.
Sementara itu, mantan Ketua Komisi B, S Maruli Tua Tarigan mengatakan, sangat ironi melihat pendidikan di Medan, ada sekolah unggulan milik pemerintah tapi hanya dinikmati anak-anak orang kaya. Di sekolah plus tersebut, bebas uang sekolah, uang buku dan pembiayaan lainnya,tapi dihuni anak-anak yang berkelebihan uang. Sementara, anak orang miskin, yang tidak punya relasi harus bergumul di sekolah swasta yang uang sekolahnya mahal.
"Barusan saya menerima sms dari konstituen saya, anaknya sekolah di swasta akan dikeluarkan karena sudah 2 bulan tidak membayar uang sekolah. Padahal Medan sudah memiliki Perda Kemiskinan. Apakah di Medan orang miskin sudah tidak ada lagi? Justru sangat banyak. Anak orang miskin sangat ingin belajar di sekolah negeri dan plus, tapi kalah dengan anak orang kaya, akhirnya mereka ke swasta, kalau tidak mampu akhirnya putus sekolah," kata politisi Nasdem ini.
Kadisdik Medan : Tanggung Jawab Perkim
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Hasan Basri mengatakan, bangunan fisik sekolah tidak lagi di bawah naungan Dinas Pendidikan namun merupakan aset Pemko Medan yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim).
"Bicara bangunan fisik, itu merupakan tanggung jawab Perkim, disurati ataupun tidak disurati oleh Dinas Pendidikan, sebenarnya itu sudah jadi wewenang Perkim. Jadi tidak harus menunggu rekomendasi dari dinas,"jelasnya kepada SIB di Medan, Sabtu (10/2).
Dijelaskannya, tanggung jawab Dinas Pendidikan dalam penggunaaan dana APBD yaitu seperti dana Bos yang diperuntukkan bagi peningkatan mutu guru dan murid, penyediaan alat sekolah, pengadaan buku dan lainnya. Sementara masalah seperti renovasi sekolah sudah berbagi tugas dan itu sudah menjadi wewenang Perkim.
"Bahkan kalau ada kerusakan yang kecil di sekolah, seperti pintu, engsel pintu dan hal kecil lainnya, kami bantu dari dana BOS,"katanya.
Sementara saat ditanya peran Dinas Pendidikan untuk permasalahan gedung SDN 060902 yang sudah rusak, ia mengatakan bahwa telah mengkaji masalah ini sejak lama dan mendapatkan fakta bahwa ada ketidakseimbangan siswa yang masuk dengan dana yang dikeluarkan Pemko Medan untuk sekolah itu. Maka untuk mengatasi itu ia menyarankan agar sekolah tersebut digabung dengan sekolah yang berdekatan.
"Permasalahan di SDN 060902, itu sudah lama terjadi. Dan kami telah mengkaji masalah ini sejak lama, SD tersebut memiliki 16 ruangan, namun karena sedikitnya siswa yang masuk, 10 ruangan kelas lainnya tidak berisi dan terbengkalai. Di situ kami sarankan agar sekolah tersebut digabung dengan sekolah yang berdekatan,"ujarnya.
(A10/A21/c)
