Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Rabu, 28 Januari 2026
Musibah KM Sinar Bangun di Danau Toba Tragedi Kemanusiaan

7 Organisasi Masyarakat Batak Nyatakan Keprihatinan

* Menuntut Pemerintah Benahi Ulang Pelayaran di Danau Toba Secara Menyeluruh * Akan Gelar Aksi 1000 Lilin dan Doa Bersama
- Kamis, 21 Juni 2018 10:32 WIB
579 view
7 Organisasi Masyarakat Batak Nyatakan Keprihatinan
Jakarta (SIB)- Tujuh organisasi masyarakat Batak, yakni:  Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT), Forum Bangso Batak Indonesia (FBBI), Yayasan Percepatan Pembangunan Kawasan Danau Toba (YP2KDT), Ekonomi Rakyat Danau Toba (ERDT), Persatuan Artis Batak Indonesia (Parbi), Naposo Batak Jabodetabek (Nabaja), dan Garda Pemuda Gerakan Batak Bersatu (GPGBB) menamakan diri Forum Peduli Tragedi Danau Toba (FPTDT) menyatakan kepedulian dan keprihatinan atas tragedi kemanusiaan menelan korban masyarakat Kawasan Danau Toba (KDT) akibat musibah tenggelamnya KM Sinar Bangun pada Senin (18/6) lalu.

Forum menyampaikan pernyataan sikap bersama :
1.  Menyatakan bahwa peristiwa musibah tenggelamnya KM Sinar Bangun adalah peristiwa luar biasa dan merupakan tragedi kemanusiaan yang harus ditangani secara sungguh-sungguh hingga ke tingkat nasional. Semua oknum dan pemangku jabatan  instansi terkait harus bertanggung jawab dan ditindak tegas.

2.  Semua pihak mulai dari pemerintah pusat di bawah Kementerian Perhubungan dan lembaga terkait (Basarnas, KNKT), pemerintah daerah di tingkat Provinsi Sumatera Utara dan ketujuh kabupaten di KDT, dan kepolisian, melakukan penyelidikan dan penyidikan serta mengevaluasi sistem operasional jasa angkutan maritim di KDT.

3.  Forum menegaskan bahwa jasa angkutan maritim harus tunduk pada UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Peraturan yang berlaku. Forum menilai bahwa pemerintah gagal melakukan kontrol dan pengawasan, sehingga pengelolaan jasa angkutan maritim di KDT hampir seluruhnya melanggar UU tersebut. Ini terbukti bukan hanya tragedi Senin kemarin (18/6), tetapi juga sudah banyak peristiwa sebelumnya yang tidak ditindak tegas. Negara/pemerintah gagal menjamin keselamatan,  keamanan, dan kenyaman bagi pengguna jasa angkutan maritim di KDT. Di dunia internasional, ini menjadi hal yang memalukan bagi Indonesia karena Danau Toba telah ditetapkan sebagai 10 besar destinasi pariwisata Indonesia.

4.  Forum mendorong kepada semua pihak, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, melakukan investigasi mendalam dan menyeluruh atas tragedi ini. Pemerintah setempat dengan dukungan pemerintah pusat perlu mengevaluasi ulang seluruh sistem operasional maritim di KDT, seperti sistem kepelabuhan, kelengkapan fasilitas keamanan kapal (pelampung, skoci, dll), standarisasi kelaikan kapal beserta para kru (nahkoda, operator, pelayan penumpang, dan anak buah kapal).

5.  Karena KDT memiliki wilayah yang luas, FPTDT mengusulkan agar ada lembaga nasional yang siap siaga dan tanggap bencana di KDT, seperti Basarnas dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Hal tersebut sungguh diperlukan karena Danau Toba sudah ditetapkan sebagai destinasi unggulan pariwisata Indonesia.

6.  Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dan negara maritim. Hal ini menjadi penting bagi negara/pemerintah untuk lebih memperhatikan dan mempertimbangkan faktor keselamatan dan keamanan pelayaran (maritim) di Indonesia, terutama dalam aspek pariwisata.

7.  FPTDT mengimbau agar meningkatkan komunikasi dan koordinasi yang intens antar-pemerintah di tujuh kabupaten KDT sebagai pengelola jasa angkutan maritim di Danau Toba agar dapat memberikan keselamatan dan keamanan bagi para penumpang kapal.

8.  Pengembangan  pariwisata KDT mengedepankan tata kelola yang rasional dan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan menolak ritual animisme di KDT.

9.  Aksi 1.000 Lilin dan Doa Bersama untuk Tragedi Danau Toba akan digelar. Pelaksanaan acara tersebut untuk menggalang dana kemanusiaan bagi para korban dan kebutuhan lainnya. Acara direncanakan pada Sabtu (23/6) dan akan dipublikasikan kemudian.

10.  Forum ini merupakan solidaritas masyarakat KDT yang netral dan bebas dari kepentingan politik.

11.  Terakhir, aparat terkait seperti Polisi Air dan Polres setempat terkesan tidak siap, tanggap, dan bereaksi cepat. Ini menjadi catatan tersendiri untuk menjadi perhatian Polda Sumut dan Polri.

Demikianlah penyataan sikap Forum Peduli Tragedi Danau Toba. Anggota Forum yang hadir menyatakan sikap tersebut antara lain: Maruap Siahaan (YPDT), Ronsen Pasaribu (FBBI), Laurensius Manurung (ERDT), Kepler Marpaung (ERDT), Darman Saidi Siahaan (Nabaja), Marolop Sinaga (GPGBB), Fendy Manurung (Parbi), B Salmon Siagian (GPGBB), Parlin Sihombing (Nabaja), Hank van Apeldoorn (YPDT) dan Boy Tonggor Siahaan (YPDT). (Rel/f)




SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru