Jakarta (SIB)- Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly mencopot Kakanwil Kemenkum HAM Jawa Barat, Indro Purwoko. Indro dicopot terkait kasus operasi tangkap tangan (OTT) Kalapas Sukamiskin Wahid Husen.
"Secara institusi kami mengevaluasi maka per hari ini saya memberhentikan Kakanwil Jabar Indro Purwoko. Kadivpas Jabar Alfisah, saya baru saja tandatangan surat keputusan Kakanwil dan Kadivpas ini sama kayak di Pekanbaru. Dua tingkat di atas Kalapas, Kadispas, Kakanwil itu supaya juga jadi pelajaran ke depannya. Maka yang bertanggung jawab di tingkat di atasnya," ujar Yasonna di kantor Kemenkum HAM, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (23/7).
Posisi Indro akan digantikan oleh Dodot Adi Koeswanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kadiv Administrasi Kakanwil Kemenkum Jabar. Sementara itu, Pelaksana Harian (PLH) Kalapas Sukamiskin akan diisi oleh Kusnali.
"PLH Kadivpas Jabar dijabat Kalapas Cirebon Agus Irianto. PLH Sukamiskin adalah Kepala Lapas Kelas II A Bance, Bandung namanya Kusnali," kata Yasonna.
SANGAT MENGGODA
Yasonna tak menampik bahwa lapas Sukamiskin merupakan lapas yang 'menggoda'.
"Lapas Sukamiskin ini sangat menggoda. Sidak yang dilakukan oleh Dirjen PAS dan seluruh jajaran memang ditemukan barang-barang yang tidak sepatut dan sepantasnya. Seluruh kamar-kamar di Sukamiskin dibersihkan," ujar Yasonna.
Sebagai langkah pembenahan, Yasonna kini tengah mengajukan sejumlah nama untuk mengganti posisi Wahid Husen. Seleksi terhadap posisi Kalapas Sukamiskin dilakukan secara ketat agar kasus OTT tak terjadi lagi.
"Pembenahan akan terus kita lakukan. Penempatan orang-orang secara khusus terutama Sukamiskin ini masalah serius. Untuk itu saya ajukan beberapa nama dan sedang saya cek. Supaya kita menempatkan orang yang pas," kata Yasonna.
Dalam OTT Kalapas Sukamiskin, KPK juga mengamankan lima orang lain yang dibawa ke kantor KPK di Jakarta. Beberapa sel tahanan di dalam Lapas Sukamiskin disegel KPK. KPK mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang dan kendaraan dari Lapas Sukamiskin.
Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta mengatakan penindakan diduga karena Kalapas Sukamiskin menerima suap terkait 'fasilitas' napi dan izin ke luar lapas.
"Kalau di lapas, apalagi modusnya selain izin keluar untuk berobat, mendapatkan tempat lebih baik, fasilitas lebih di ruang sel," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Sabtu (21/7).
BELANJA KOPERASI
Sementara itu, hasil sidak Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Sri Puguh Budi Utami di Lapas Sukamiskin, Minggu (22/7) malam terbukti para napi yang menyimpan duit di dalam sel sampai Rp 102 juta. Sri Puguh mengatakan uang tersebut digunakan untuk belanja di koperasi.
"Kebetulan di lapas ada koperasi. Mereka mungkin untuk beli tambahan makanan yang tak disiapkan lapas," katanya di Kemenkum HAM, gedung Imigrasi, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Sri Puguh memaparkan menu makanan standar di lapas hanya nasi, lauk dan buah sehingga kemungkinan besar para napi berbelanja di koperasi lapas untuk asupan makan dan minum lainnya.
"Standar makanan lapas hanya nasi, lauk, buah. Satu orang tetap nilainya Rp15 ribu untuk tiga kali makan. Jadi seluruh Indonesia anggaran sampai Rp14-17 ribu. Kalau mereka mau makanan tambahan, itu disiapkan koperasi," tuturnya.
Untuk mencegah adanya duit di lapas, Kemenkum HAM sedang menyiapkan sistem pembayaran nontunai. Upaya ini, kata Sri Puguh, bagian dari revitalisasi pemasyarakatan.
"Kami sedang bangun sistem cashless bekerja sama dengan pemerintah. Sejak kami dilantik melakukan revitalisasi pemasyarakatan. Standar sarana-prasarana yang dibutuhkan, bagaimana standard operating procedure mengetahui orang berubah sikap dari orang bersalah dan jadi taat. Itu bekerja dengan beberapa pihak untuk penilaian terukur," jelasnya.
Kemenkum HAM juga sedang mengupayakan agar Pemprov DKI, dalam hal ini Gubernur Jakarta Anies Baswedan, mau menghibahkan tanah di Ciangir. Tanah itu untuk pembangunan lapas.
"Kami sudah bekerja sama, contohnya dengan Gubernur DKI, akan memberikan bantuan hibah tanah yang di Ciangir. Kemarin baru pinjam-pakai. Kami harap, dengan adanya nanti lapas di Ciangir, merupakan lapas bisa mengoptimalkan tenaga kerja produktif yang punya kesempatan kerja. Jadi mereka tak buat pelanggaran lagi," kata Sri Puguh.
BARANG MEWAH
Sebelumnya, Sri Puguh Budi Utami melakukan sidak di Lapas Sukamiskin. Dia menyebut ada 2 truk barang mewah yang diangkut dari dalam sel.
"Tadi malam hampir 2 truk barang-barang besar, contoh dispenser," kata Sri Puguh.
Dia mengatakan dispenser ditemukan di hampir setiap kamar sel. Sri Puguh menuturkan, napi menyelundupkan dispenser di kamar yang ukurannya kecil. Sehingga napi yang kehausan tak terlalu lama mendapatkan air minum.
Hasil sidak juga ditemukan televisi dan kulkas. Pihaknya tetap mengangkut kulkas dari kamar sel meski kulkas tersebut digunakan untuk penyimpanan obat.
"Ada tv, ada juga AC yang kami lepas, ada kulkas kecil. Tega nggak tega karena itu digunakan untuk tempat obat tapi sudah dikeluarkan. Ada kompor, pemanas nasi. Untuk yang tak punya dispenser memang ada untuk perebus air," ujar dia.
Selain barang mewah, para napi juga kedapatan menyimpan uang mencapai ratusan juta rupiah. Temuan uang itu akan dikembalikan ke pihak keluarga saat kunjungan.
"Ada uang Rp 102 juta dan sudah kami label untuk masing-masing dicatat, diregister dan akan dikembalikan pada keluarganya saat berkunjung," jelasnya.
Sri Puguh menegaskan, pada sidak yang dilakukan jajaran Kemenkum HAM di beberapa lapas semalam, tidak ada temuan narkoba. Di Lapas Sukamiskin yang paling banyak ditemukan barang mewah.
"Dia lapas lain tak begitu banyak. Serentak (sidak) dilaksanakan, seperti HP, senjata tajam. Narkoba nggak ada. Uang ditemukan, ada kipas, dispenser itu yang ditemukan. Paling banyak Lapas Sukamiskin," terangnya. (Detikcom/d)
