Depok (SIB)
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) mengatakan, saat ini Indonesia dihadapkan dengan gangguan yang mengancam persatuan yakni intoleransi.
“Gangguan kita adalah kekurang bersatuan kita misalnya muncul gejala intoleransi, di mana orang yang berbeda itu dianggap musuh,†ujar Mahfud di Depok, Jawa Barat, Senin (17/2).
Dia menilai bahwa intoleransi sudah semakin nyata terlihat, ditinjau dari semakin banyak munculnya narasi-narasi pembicaraan terkait intoleransi mulai dari mengenai keyakinan hingga rumah ibadah.
“Ini sudah mulai muncul di dalam narasi-narasi pembicaraan tentang keyakinan, tentang pembinaan rumah ibadah dan sebagainya. Itu sudah mulai gangguan, itu sudah masuk gejala umum,†ucap Mahfud.
Dalam kesempatan itu, Mahfud juga menyinggung tentang beberapa gejala yang menyebabkan hancurnya sebuah negara. Pertama, timbulnya disorientasi dalam sebuah negara.
“Sebuah negara yang tidak adil dan tidak bersatu itu bisa disebut sebagai negara yang disorientasi, menyimpang dari orientasi yang seharusnya, dari tujuannya,†ucap dia.
Mahfud tidak memberikan contoh terkait disorientasi tersebut. Namun, dia mengatakan apabila disorientasi itu tetap dibiarkan, maka akan timbul distrust atau ketidakpercayaan publik.
Ketidakpercayaan itu, kata Mahfud, disebabkan tidak adanya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Jika hal itu dibiarkan maka akan memicu timbulnya disobedience atau pembangkangan.
“Maka akan terjadi pembangkangan, orang melawan. Kalau diperlakukan tidak adil orang melawan. Kalau diperlakukan tidak adil, mati atau melawan. Jadi masih ada kemungkinan begitu. Nah Kalau disobedience terus terjadi, dan dibiarkan terus maka akan terjadi disintegrasi,†kata Mahfud.
Dia menyebut bahwa berdasarkan sejarah, gejala-gejala tersebut telah terbukti dapat meruntuhkan kerajaan-kerajaan besar yang pernah berkuasa di Nusantara.
“Hancurnya kerajaan-kerajaan di Indonesia yang dulu pernah berjaya, sebutlah apa saja, Majapahit, Mataram, Demak, Sriwijaya dan sebagainya itu hancur karena disorientasi, distrust di tengah-tengah masyarakat, disobedience, dan juga terjadi disintegrasi,†ucap Mahfud.
Belum Terwujud
Mahfud MD juga mengakui, hingga saat ini hakikat adil dan makmur masih belum terwujud di Tanah Air sehingga menjadi kendala menuju Indonesia Emas 2045.
“Yang jadi masalah itu adalah adil dan makmur. Itulah sebabnya Indonesia Emas belum ada sekarang karena keadilan dan kemakmuran belum ada,†ujar Mahfud.
Mahfud mengatakan, untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi, antara lain kemerdekaan, kedaulatan, keadilan dan kemakmuran.
Menurut dia, syarat kemerdekaan dan kedaulatan telah terpenuhi, seiring dengan telah diakuinya dua hal tersebut oleh negara-negara lain di dunia.
“Kita secara politik sudah merdeka, bersatu, kita secara resmi sudah bersatu sehingga kita merdeka. Kemudian berdaulat, secara politik kita juga sudah berdaulat, karena semua negara di dunia mengakui Indonesia sebagai negara yang memang berdaulat,†kata dia.
Menurut Mahfud, yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah saat ini adalah bagaimana mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur, agar Indonesia Emas yang dicanangkan pada 2045 dapat terealisasi.
Adapun Indonesia Emas yang diharapkan pemerintah adalah kondisi dimana kemiskinan sudah dapat diminimalisir serta masyarakat di dalamnya dapat hidup rukun, makmur dan bersatu.
“Diperkirakan di tahun 2045 itu kalau semua berjalan biasa-biasa saja maka Indonesia akan menjadi kekuatan dunia yang ke-4 sesudah RRT, India, Amerika, dan kemudian Indonesia atau Jepang,†kata Mahfud.
Wujud Radikalisme
Pada kesempatan lain, Mahfud Md bicara soal tingkatan wujud radikalisme di Indonesia. Ada tiga tingkatan radikalisme yang dihadapi Indonesia.
"Kalau menggunakan bahasa agama karena yang banyak kan dikaitkan dengan itu. Tingkat satu itu takfiri, yaitu yang menganggap orang lain yang berkeyakinan beda adalah kafir yang harus dimusuhi," ujar Mahfud di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (17/2).
Mahfud mencontohkan, tingkat radikalisme takfiri yakni apabila seseorang tidak menggunakan pakaian tertentu. Radikalisme takfiri, menurutnya adalah selalu menyalahkan orang lain.
"Misalnya, orang nggak pakai cadar, kafir kamu, nah itu radikal, pada tingkat takfiri. Kamu kalau tidak pakai baju kayak gini kamu itu kafir, itu takfiri. Padahal Abu Jahal juga pakai baju seperti Nabi juga ya sama aja, sehingga di tingkat takfiri itu selalu menyalahkan orang lain," ujarnya.
Ia melanjutkan, jika tingkatan kedua radikalisme yakni jihadis atau seorang yang membunuh orang lain dengan anggapan yang dilakukannya sebagai jihad suci. Mahfud memberi contoh para anggota ISIS adalah bentuk nyata dari radikalisme jihadis.
Mahfud juga menyinggung keberadaan para WNI eks ISIS. Dia menyebutkan jika dirinya juga memiliki jihad suci untuk tidak memulangkan WNI eks ISIS sebagai bentuk perlindungan kepada 260 juta rakyat Indonesia.
"Bahwa mereka punya hak asasi, iya, hak asasi mereka harus dilindungi, tapi hak asasi 267 juta rakyat Indonesia juga harus dilindungi. Itu tugas negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia," ujar Mahfud.
Tingkatan radikalisme terakhir yang menurut Mahfud lunak namun tetap berbahaya adalah radikalisme ideologi. Ia mengatakan, jika pemerintah telah mencoba melawan radikalisme jenis tersebut dengan mencoba membubarkan khilafah.
"Tingkatan ketiga yang lebih lunak namun berbahaya adalah radikalisme dalam bentuk ideologis, wacana. Misalnya mau melaksanakan ideologi baru bahwa ideologi kita ini salah melalui lembaga pendidikan dan diskusi, serta brosur-brosur penyusupan bahwa Pancasila salah harus diganti," tutur Mahfud.
"Nah itu bagian dari wacana ideologis yang selalu disebut misalnya sekarang yang kita bubarkan tuh, khilafah itu. Betul tidak khilafah itu?," sambungnya.
Mahfud memastikan pemerintah akan terus memerangi radikalisme di Indonesia. Dirinya juga menekankan jika sistem Pancasila yang dianut Indonesia saat ini sudah benar dan tidak boleh diubah.
"Sistem yang kita anut sudah benar," pungkas Mahfud. (Ant/detikcom/d)
