Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Minggu, 22 Februari 2026
LIVE

Dana Rp 4 T untuk Pariwisata Danau Toba Dipertanyakan, BOPDT Bungkam

* Kepala BBPJN-II Medan: Total Dana Infrastruktur KDT Hanya Rp 875 Miliar
Redaksi - Kamis, 20 Februari 2020 10:10 WIB
197 view
Dana Rp 4 T untuk Pariwisata Danau Toba Dipertanyakan, BOPDT Bungkam
investor.id
Ilustrasi Danau Toba
Medan (SIB)
Kalangan publik pemerhati pariwisata atau pembangunan kawasan Danau Toba (KDT) mempertanyakan informasi tentang alokasi dana yang disebut-sebut mencapai Rp4 triliun dari pos APBN untuk sejumlah kegiatan dan even kepariwisataan, baik untuk program pembangunan sarana maupun pengembangan potensi di destinasi Danau Toba.

Ketua Harian Yayasan Komunikasi Indonesia (YKI) Propinsi Sumatera Utara, Ir Juliski Simorangkir yang juga mantan anggota DPRD Sumut, menyebutkan gencaran publikasi adanya dana pembangunan pariwisata Danau Toba di Sumut yang mencapai Rp21 triliun pada tahun 2014-2015 lalu, juga dipertanya kan publik karena hingga kini tidak jelas realisasinya.

“Kita tentu senang dan mendukung setiap kebijakan pemerintah atau rencana siapa saja untuk mengembangkan pariwisata Danau Toba sebagai bagian dari program pemerintah untuk mendorong Danau Toba sebagai objek destinasi 10 Bali baru di Indonesia. Tapi, dalam seminar infrastruktur Danau Toba di kampus UPI Medan pada 2015 lalu, kita sudah tanyakan (kepada pejabat yang mewakili menteri dalam seminar itu), ke mana atau di pos mana dana yang Rp 21 triliun dari APBN itu ditempatkan dan siapa-siapa saja yang melaksanakan. Tapi tak ada jawaban jelas hingga sekarang, yang tiba-tiba alokasi dananya jadi anjlok ke hanya Rp4 triliun saja,” katanya kepada pers di Medan, Senin (17/2).

Sama seperti periode lalu (2015-2016), alokasi dana dari APBN untuk sektor pariwisata itu disebut-sebut akan dikelola pihak BOPDT, baik untuk item pembangunan sarana atau fasilitas pariwisata yang membutuhkan pembebasan lahan, maupun untuk pengembangan promosi dan destinasi seperti 20-an event wisata yang telah disiapkan pihak BOPDT tahun 2020 ini.

Pihak BOPDT melalui paparan Direktur Pemasaran Basar Simanjuntak, menyebutkan ada Rp 4 triliun dana dari APBN untuk kegiatan pariwisata Danau Toba yang akan dikelola BOPDT, tapi sebagian besar dana itu (katanya) akan ditarik kembali ke pusat kalau tidak terserap hingga batas waktunya, kalau proses pembebasan lahan di kawasan Danau Toba masih terkendala akibat protes masyarakat dan sengketa lahan, misalnya di kawasan Sigapiton-Sibisa, Kabupaten Tobasa.

Namun, pihak BOPDT terkesan bungkam soal ini ketika akan dikonfirmasi sejak pekan lalu. SIB juga tak berjumpa dengan Dirut BOPDT Arie Prasetyo mapun Dirpem Basar Simanjuntak, sejak tak membalas pesan sms dan tak menyahut panggilan telepon ke ponselnya masing-masing. Sehingga, belum diperoleh kejelasan apakah dana yang Rp4 triliun itu bersifat tahun jamak (multiyears) atau hanya untuk item kerja tahun 2020 ini saja. Lalu, apakah APBN yang dimaksud pihak BOPDT untuk pariwisata Danau Toba sebesar Rp4 triliun itu melalui Kementerian Pariwisata atau kementerian terkait?

Soalnya, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN)-II Medan, Slamat Rasidy Simanjuntak, menegaskan alokasi dana APBN untuk pekerjaan infrastruktur kawasan Danau Toba pada tahun 2020 ini, totalnya saja hanya berkisar Rp875 miliar.

“Dari total Rp2,1 triliun dana APBN untuk BBPJN-II Medan plus Riau, ada Rp1,2 triliun lebih untuk pekerjaan di Sumut, dan hampir Rp875 miliar itu memang untuk pekerjaan infrastruktur kawasan wisata Danau Toba, misalnya untuk proyek jembatan Tano Ponggol di Samosir, jalan destinasi Medan-Berastagi, dan lainnya. Kalau disebutkan ada Rp4 triliun (untuk Danau Toba), apa ada alokasi lain di luar APBN?” katanya kepada SIB. Dengan nada mempertanyakan juga.

Dia juga mempertanyakan, apakah mungkin dana yang khusus untuk sektor pariwisata Danau Toba (Rp4 triliun?) lebih besar dari dana infrastruktur Sumut yang totalnya hanya Rp2 triliun lebih. (M04/d)
SHARE:
komentar
beritaTerbaru