Jakarta (SIB)
Istana tak mempermasalahkan gelaran Aksi 212 yang membawa tema 'Berantas Mega Korupsi Selamatkan NKRI' di Monas. Menurut Istana, hal itu merupakan hak konstitusional.
"Demo ya demo ajalah. Itu kan hak konstitusional warga negara kan katanya ingin bersuara, memberikan pendapat, Pasal 28 dan sebagainya," ujar Staf Khusus Presiden Dini Purwono di Kantor Sekretariat Kabinet, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (21/2).
Dini tak mempermasalahkan atas aksi yang digelar sepanjang bersubstansi. Selain itu, demo dilakukan dengan tertib dan sesuai aturan.
"Bagus-bagus aja, selama demonya bersubstansi. Kalau memang mau demo apa yang menjadi keberatan, disampaikan ya secara edukatif juga. Bukan hanya sekadar ramai-ramai provokasi dan tawuran," ujarnya.
Lebih lanjut, menurut Dini, aksi unjuk rasa juga untuk menjadi catatan pemerintah. Bahwa, kata dia, ada isu-isu yang dikritik oleh masyarakat.
"Kalau mau demo nggak apa-apa, itu kan jadi catatan pemerintah bahwa 'oh ada ketidaksenangan nih, apa isunya'. Kan bagus juga, harus menjadi pemerhati pemerintah," kata Dini.
Sementara itu, soal isu korupsi yang diangkat oleh Aksi 212, dia mengatakan sudah ada lembaga hukum dan KPK yang menangani. Dia pun meminta masyarakat mempercayakannya kepada instansi-instansi tersebut.
"Korupsi ya biarin aja upaya penegakan hukum berjalan, KPK berjalan. Ya sudah kan sudah ada upaya penegakan hukum. Sudah ada koridornya," pungkas dia.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md juga tidak mempermasalahkan adanya Aksi 212 yang digelar kemarin. Pesan Mahfud agar aksi itu berlangsung dengan tertib.
"Bagus, bagus. Biar ada tekanan publik sekaligus publik tahu apa yang dikerjakan pemerintah dan pemerintah tahu bahwa masyarakat peduli dengan hal itu," kata Mahfud di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (21/2).
Mahfud mengatakan adanya aksi dalam negara demokrasi merupakan hal yang positif. Namun dia menekankan agar aksi tersebut tidak berujung rusuh.
"Yang penting tertib saja, demonstrasi itu dibuat memang dibuat undang-undangnya karena demonstrasi itu tidak bisa dilarang. Yang kedua, memang bagus di dalam negara demokrasi bagus, saya dukung," ujar Mahfud.
Aksi 212
Seperti diketahui, massa aksi 212 ke Monas membawa bendera hingga membentangkan spanduk-spanduk. Ada spanduk bertulisan 'Ayo Tumbangkan Rezim Korup'.
Pantauan, Jumat (21/2), di lokasi, spanduk tersebut terbentang di bagian samping mobil komando. Mobil tersebut terparkir di depan Patung Arjuna Wiwaha, Monas.
Selain spanduk bertulisan 'Ayo Tumbangkan Rezim Korup' itu, mobil komando tersebut ditempeli tulisan-tulisan lain, seperti 'FPI Garda NKRI'. Di bagian kaca mobil depan tertulis 'Pembela Agama dan Negara'.
Usai menunaikan salat Jumat, massa kemudian berjalan dari Pintu Barat Monas ke arah Gedung Sapta Pesona, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sambil berjalan dengan panduan mobil komando, mereka mengikuti lagu yang diputar dari mobil komando.
"Ayo kita bangkit, membasmi korupsi," bunyi lagu dari mobil komando.
Terbanyak Korupsi
Aksi 212 'Berantas Mega Korupsi dan Selamatkan NKRI' menyebut PDI Perjuangan menjadi partai yang paling banyak melakukan tindak pidana korupsi. Hal itu diungkapkan oleh salah satu orator aksi, Koordinator Aliansi Pergerakan Islam (API) Jawa Barat Asep Syarifudin. Dia menyebut mendapat data dari KPK.
"Ini saya mendengar kabar, ini valid, menurut KPK, partai dalam versi KPK yang paling banyak (korupsi) nomor satu adalah PDIP, bubarkan, bubarkan PDIP, ini valid," kata Asep dalam orasinya di atas mobil komando.
"Se-Indonesia dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, 161 kabupaten/kota yang paling banyak melakukan tindakan korupsi bupatinya dari mana? PDIP, wali kota dari mana? PDIP, jangan-jangan presiden dari PDIP juga melakukan," lanjutnya.
Lebih lanjut, Asep juga menyoroti Mendikbud Nadiem Makarim terkait isu pembayaran SPP dengan Gopay. Menurut Asep, hal itu juga merupakan salah satu tindak pidana korupsi.
"Terus lagi Ini saya sudah sampaikan kepada kawan-kawan itu Mendikbud sekarang menginstruksikan pembayaran SPP menggunakan Gopay, ini intellectual corruption," ujarnya.
Asep meminta KPK memeriksa hal tersebut. Dia juga meminta agar Nadiem dicopot dari jabatannya.
"Maka kita harus mendesak kepada KPK itu korupsi Mendikbud harus segera diberhentikan, kalau tidak diperiksa berarti yang mengangkat itu jangan-jangan ikut korupsi," tuturnya.
Kasus Asabri hingga Harun Masiku
Massa juga menyoroti kasus Asabri dan Harun Masiku.
"Asabri bagaimana, ini dana pensiun TNI-Polri. Bagaimana tugas Anda, Pak? Begitu pensiun tidak dapat lagi, siapa yang nanggung. Tanya ke Istana," seru orator di Patung Kuda Arjuna Wiwaha.
Sebagian peserta Aksi 212 membawa bendera Merah Putih. Mereka juga membawa bendera tauhid.
Orator sudah mulai berorasi. Melalui pengeras suara, orator menyinggung kasus-kasus korupsi yang prosesnya tengah berjalan, seperti Asabri dan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR Harun Masiku.
"Sekarang Ketua KPK baru tiga bulan kurang, sudah 36 kasus didiamkan dan sekarang tidak lagi diusut alias diberhentikan, gimana?" ujarnya.
Orator juga menyinggung Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang mengusulkan cukai atas emisi kendaraan bermotor.
"Lalu sekarang pakai salam Pancasila? Lalu ngoceh-ngoceh agama musuh Pancasila? Ya Allah, bikin ribut, bikin gaduh. Yang lebih lucu lagi Ibu Sri Mulyani mengusulkan kendaraan knalpotnya dipajakin, kata dia pajak emisi, besok Bapak jalan kali pajak sendal jepit," sambung si orator.
Personel TNI-Polri sudah mulai menyiagakan diri. Mereka membentuk barisan di belakang kawat berduri yang sudah terpasang sebelumnya.
Harus Tanggung Jawab
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyayangkan adanya keterlibatan sejumlah anak di bawah umur dalam Aksi 212 di Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. KPAI meminta panitia bertanggung jawab atas keselamatan anak-anak hingga selesai aksi dan pulang ke rumah masing-masing.
"Siapa pun yang membawa anak-anak, termasuk panitia, harus bertanggung jawab terhadap keselamatan anak-anak ini sampai pulang nanti harus dipastikan, jangan sampai ada yang telantar," kata Komisioner KPAI Jasra Putra kepada wartawan di Jakarta, Jumat (21/2).
Jasra Putra memantau langsung aktivitas anak-anak tersebut di lokasi aksi. Ia mendatangi lokasi aksi setelah mendapatkan foto-foto viral adanya keterlibatan anak-anak dalam aksi tersebut.
"Saya menyayangkan anak-anak dilibatkan dalam aksi. Seharusnya anak-anak tidak perlu diikutsertakan dalam aksi karena mereka sendiri tidak paham apa maksud aksi tersebut. Saya tanya ke beberapa anak-anak, mereka tidak tahu tujuan aksi ini untuk apa," jelas Jasra.
Di usianya yang masih kanak-kanak, selayaknya mereka mendapatkan hak-hak sebagai anak. Jasra Putra sendiri menemukan beberapa anak yang tidak mendapatkan hak-haknya.
"Saya tanya satu-satu, ada yang belum makan dari pagi, bahkan ada yang merokok. Ini tentunya mengkhawatirkan," tuturnya.
Untuk itu, Jasra Putra akan terus memantau aksi tersebut hingga selesai. Jasra ingin memastikan anak-anak pulang ke rumah masing-masing dalam keadaan selamat seusai aksi.
"Saya akan pantau sampai mereka pulang, mereka harus dipastikan terangkut ketika pulang nanti. Jangan sampai ada yang telantar dan ketinggalan," imbuhnya.
Lebih lanjut, Jasra juga meminta aparat kepolisian melaksanakan pengamanan sesuai protap. Polisi diminta memperhatikan anak-anak dalam menangani massa.
"Jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga kami meminta kepada polisi juga yang melaksanakan pengamanan untuk memperhatikan keselamatan anak-anak," tuturnya.
Hasil pendataan Jasra di lapangan, ada ratusan anak-anak yang ikut serta dalam aksi tersebut. Rata-rata, anak-anak tersebut berasal dari Tangerang, Bogor, dan Tasikmalaya.
Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif, mengatakan, pihaknya tidak bermaksud untuk mengikutsertakan anak kecil tersebut. Pihaknya hanya ingin menunjukkan keterampilan anak menghafal Al-Quran.
"Nggak ada, itu dibawa sama ayahnya untuk membaca Al-Quran saja," kata Slamet usai aksi.
"Ya itu kan hanya baca ayat Quran saja, kita ingin menunjukkan bahwa kita penting anak-anak kita itu untuk menghafal Quran. Kita tunjukkan anak usia 5 tahun untuk menghafal Al-Quran, surat Ar-Rahman, mudah-mudahan menjadi motivasi agar anaknya lebih cinta Quran," lanjut Slamet.
Slamet menjelaskan, usai membaca Quran, anak kecil itu langsung turun dan dibawa pulang oleh keluarganya. Oleh karena itu, dia menyebut anak kecil itu tidak ikut serta dalam aksi.
"Tapi ketika acara orasi berlangsung, anaknya sudah pulang. Jadi kita hanya fokus untuk membaca ayat Quran," katanya.
Bubar
Aksi 212 sudah selesai. Massa pun mulai membubarkan diri. Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang dikenal dengan pasukan oranye mulai membersihkan lokasi.
Massa mulai membubarkan diri sekitar pukul 17.20 WIB. Tak lama kemudian, pasukan oranye pun datang ke lokasi.
Mereka tampak menyapu jalan sisa demo. Ada pula yang memunguti sampah dan dimasukkan ke kantong sampah. (detikcom/c)
