Kuala Lumpur (SIB)
Raja Malaysia atau Yang di-Pertuan Agong, Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, menerima pengunduran diri yang diajukan oleh Perdana Menteri (PM) Mahathir Mohamad. Namun Sultan Abdullah akan melantik Mahathir sebagai PM interim sembari menunggu PM yang baru dilantik.
Seperti dilansir media lokal Free Malaysia Today, Senin (24/2), keputusan Sultan Abdullah itu diumumkan oleh Kepala Sekretaris Pemerintah Malaysia, Mohd Zuki Ali, beberapa saat setelah Mahathir menyelesaikan audiensinya dengan Raja Malaysia itu di Istana Negara, Kuala Lumpur, pada Senin (24/2) sore waktu setempat.
"Yang di-Pertuan Agong XVI Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah telah menerima pengunduran diri Tun Dr Mahathir bin Mohamad sebagai Perdana Menteri Malaysia," demikian pernyataan Zuki Ali dalam keterangan persnya.
Disebutkan juga oleh Zuki Ali bahwa Sultan Abdullah juga akan melantik Mahathir sebagai PM interim. "Yang Mulia telah setuju untuk menunjuk Tun Dr Mahathir bin Mohamad sebagai Perdana Menteri interim, sambil menunggu pengangkatan Perdana Menteri yang baru," imbuh Zuki Ali dalam pernyataannya.
Disebutkan bahwa pelantikan Mahathir sebagai PM interim itu sesuai dengan pasal 43 ayat 2(a) Konstitusi Federal Malaysia. "Selama periode ini, dia (Mahathir-red) akan mengelola pemerintahan negara hingga Perdana Menteri yang baru ditunjuk dan kabinet terbentuk," sebut Zuki Ali. Belum ada keterangan lebih lanjut soal siapa dan kapan pengganti Mahathir akan ditunjuk.
Sebelumnya, Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad mengirimkan surat pengunduran dirinya kepada Raja Malaysia, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, Senin (24/2). Seperti dilansir kantor berita Bernama, kantor PM Malaysia telah mengonfirmasi bahwa Mahathir telah mundur sebagai PM.
Dalam akun Twitter resmi Mahathir, pengunduran dirinya juga telah dikonfirmasi oleh kantor PM Malaysia. "Tun Dr Mahathir bin Mohamad telah menghantar surat peletakan jawatan sebagai Perdana Menteri Malaysia hari ini. Surat tersebut telah dihantar kepada YDP Agong pada jam 1 tengah hari," demikian postingan di akun Twitter Mahathir. Pengunduran diri Mahathir ini muncul setelah beredar spekulasi pada Minggu (23/2) bahwa pemerintahan baru akan menggantikan koalisi Pakatan Harapan.
Pengumuman pengunduran diri PM Mahathir dilakukan beberapa saat setelah Partai Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM) atau Partai Bersatu yang menaungi Perdana Menteri (PM) Mahathir Mohamad mengumumkan resmi keluar dari koalisi pemerintahan Pakatan Harapan (PH). Keluarnya Partai Bersatu ini berdampak pada goyahnya koalisi pemerintahan PH yang berkuasa sejak tahun 2018 lalu.
Seperti dilansir media lokal, The Star, Senin (24/2), Ketua PPBM, Muhyiddin Yassin, menyebut bahwa seluruh anggota parlemen dari Partai Bersatu juga akan meninggalkan koalisi PH dan semuanya telah menandatangani deklarasi untuk mendukung kepemimpinan Mahathir sebagai PM Malaysia. "Keputusan ini diambil dengan menimbang perkembangan politik terkini dan masa depan negara," ucap Muhyiddin dalam pernyataan singkatnya. Dengan keluarnya Partai Bersatu, maka koalisi PH kehilangan mayoritas dalam parlemen Malaysia. Koalisi PH diketahui menempati 139 kursi dari total 222 kursi parlemen Malaysia.
Jumlah itu terdiri dari 50 kursi milik Partai Keadilan Rakyat (PKR) -- partai yang diketuai Anwar Ibrahim, kemudian 42 kursi milik Partai Tindakan Demokratik (DAP) dan 26 kursi milik Partai Bersatu. Koalisi PH juga didukung oleh Partai Warisan Sabah yang memiliki 9 kursi dan Partai Organisasi Progresif Bersatu Kinabalu (Upko) yang memiliki satu kursi.
Selain keluarnya 26 anggota parlemen dari Partai Bersatu dari koalisi, sedikitnya 11 anggota parlemen dari PKR juga ikut meninggalkan koalisi untuk membentuk blok independen. Anggota parlemen dari PKR yang keluar itu merupakan loyalis Wakil Ketua PKR, Azmin Ali, yang bertentangan dengan Anwar Ibrahim.
"Kami, anggota parlemen dari PKR, mengumumkan keputusan kami untuk meninggalkan PKR dan koalisi Pakatan Harapan untuk membentuk blok independen di parlemen," demikian pernyataan dari 11 anggota parlemen dari PKR, termasuk Azmin, yang keluar dari koalisi.
Sebelumnya Mahathir telah berulang kali mengatakan bahwa dirinya akan mundur setelah Malaysia menjadi tuan rumah KTT APEC pada November tahun ini. Diketahui bahwa sebelum pemilihan umum Malaysia ke-14, Pakatan telah setuju bahwa Mahathir akan menjadi PM selama dua tahun sebelum kemudian menyerahkan jabatan tersebut kepada Presiden PKR, Anwar Ibrahim. Para pendukung Anwar telah mendesak agar perjanjian soal dua tahun menjabat itu ditepati. Mahathir pun telah berulang kali menegaskan bahwa dirinya akan menyerahkan jabatannya ke Anwar setelah KTT APEC.
Pada Kamis (20/2), kelompok veteran PKR, Otai Reformist 1998 menyatakan bahwa mereka menginginkan Anwar menjadi PM Malaysia pada Mei mendatang. Anwar sendiri mengatakan bahwa tidak perlu ada tekanan padanya maupun Mahathir mengenai isu pergantian kepemimpinan.
"Posisi kami jelas. Kami tak ada keraguan. Komitmen kami adalah melihat Dr Mahathir sebagai PM untuk melakukan tugas-tugasnya dengan dukungan penuh," ujar Anwar. "Dia akan memutuskan kapan waktu yang tepat. Bahkan, sayalah yang menyarankan agar Dr Mahathir diberi kesempatan untuk memimpin .... Sementara itu saya hanya akan bersabar," tandas Anwar.
Dipecat
Sementara itu, Wakil Ketua Partai Keadilan Rakyat (PKR), Azmin Ali, dipecat dari jabatannya setelah dianggap mengkhianati Anwar Ibrahim yang menjabat Ketua PKR. Azmin merapat kepada oposisi Malaysia dan mengajak 10 anggota parlemen PKR keluar dari koalisi pemerintahan Pakatan Harapan (PH) yang kini berkuasa. Seperti dilansir Free Malaysia Today, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKR, Saifuddin Nasution, mengumumkan bahwa Azmin bersama dengan Zuraida Kamarudin, yang juga menjabat Wakil Ketua PKR, telah dipecat dari PKR. "Ada pengkhianatan terang-terangan oleh individu-individu tertentu yang menjadi aktor utama yang jelas bertentangan dengan posisi partai soal jabatan Perdana Menteri," tegas Saifuddin kepada wartawan setempat di kantor PKR.
Pengumuman soal pemecatan itu disampaikan setelah Anwar memimpin rapat khusus pada Senin (24/2) waktu setempat, di tengah pergolakan politik di Malaysia. Disebutkan Saifuddin bahwa pengkhianatan yang dilakukan Azmin dan Zuraida telah mempengaruhi stabilitas pemerintahan Pakatan Harapan dan berdampak pada perekonomian serta atmosfer politik di Malaysia. Saifuddin menambahkan bahwa keputusan untuk memecat Azmin dan Zuraida itu didasari oleh konsensus dan berlaku segera. Baik Azmin maupun Zuraida bisa mengajukan banding atas pemecatan itu.
Bagi beberapa anggota PKR lainnya yang teridentifikasi ikut terlibat dalam pengkhianatan yang dilakukan Azmin, Saifuddin menyatakan pihaknya akan merilis surat show-cause, yang merupakan perintah pengadilan yang mewajibkan satu partai untuk hadir di depan pengadilan dan menjelaskan soal tindakan tertentu yang tidak seharusnya diambil. Diketahui bahwa Azmin yang juga menjabat Menteri Perekonomian merapatkan barisan dengan sejumlah ketua partai oposisi Malaysia. Azmin bersama Ketua Partai Bersatu, Muhyiddin Yassin, yang menjabat Menteri Dalam Negeri, menggelar rapat dengan oposisi di sebuah hotel di pinggiran Kuala Lumpur pada Minggu (23/2).
Laporan media lokal Malaysia menyebut rapat itu juga dihadiri oleh Partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) dan Partai Islam Malaysia (PAS), yang sama-sama merupakan partai oposisi.
Tidak hanya itu, Azmin, Muhyididin dan beberapa tokoh politik dari UMNO, PAS serta dua partai lainnya dari Borneo, juga dilaporkan bertemu Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, pada Minggu (23/2) waktu setempat untuk meminta dukungan.
Disebutkan bahwa mereka berencana membentuk pemerintahan baru tanpa menyertakan Anwar Ibrahim, yang sebelumnya telah dijanjikan untuk menjabat PM Malaysia menggantikan Mahathir Mohamad. Hal itu membuat Anwar terkejut dan menyebut manuver politik itu sebagai 'pengkhianatan'. Di parlemen Malaysia, Azmin mengajak 10 anggota parlemen lainnya dari PKR untuk keluar dari koalisi PH. Hal itu memicu tumbangnya dominasi koalisi PH di parlemen Malaysia. Dengan keluarnya 26 anggota parlemen Partai Bersatu dan 11 anggota parlemen PKR, maka koalisi PH kini hanya memiliki 102 kursi di parlemen. Ini berarti koalisi tersebut kekurangan 10 kursi untuk bisa menempati mayoritas 112 kursi di parlemen Malaysia.
Sempat Bujuk Mahathir
Politikus terkemuka Malaysia, Anwar Ibrahim, mengungkapkan bahwa dirinya sempat meminta Mahathir Mohamad untuk tetap menjabat Perdana Menteri (PM) Malaysia saat mereka bertemu pada Senin pagi waktu setempat. Seperti dilansir media lokal Malaysia, The Star, Anwar yang menjabat Ketua Partai Keadilan Rakyat (PKR), menuturkan bahwa dirinya mengajukan permintaan, atas nama PKR dan koalisi pemerintahan Pakatan Harapan (PH), agar Mahathir tetap menjabat PM Malaysia, namun dia tidak mau.
"Saya meminta kepadanya, atas nama Keadilan (PKR-red) dan Pakatan, bahwa pengkhianatan ini bisa diatasi bersama-sama, tapi tentu saja dia memiliki pemikiran berbeda," ungkap Anwar kepada wartawan setempat di luar kantor PKR. "Dia berpikiran bahwa dia tidak seharusnya diperlakukan seperti itu ... untuk mengasosiasikannya bekerja dengan orang-orang itu," imbuhnya.
Anwar diketahui mendatangi kediaman Mahathir pada Senin pagi untuk membahas pergolakan politik di Malaysia. Dalam pertemuan itu, Mahathir mengutarakan niatnya untuk mundur dari jabatannya. Atau dengan kata lain, pertemuan itu digelar sebelum Mahathir mengumumkan pengunduran dirinya.
Saat ditanya lebih lanjut apakah Mahathir merasa bertanggung jawab atas pergolakan politik yang sedang berlangsung, Anwar menjawab bahwa Mahathir tidak seharusnya disalahkan. Lebih lanjut, Anwar menyebut nama Mahathir 'telah dimanfaatkan' oleh pihak-pihak tertentu. "Namanya (Mahathir-red) dimanfaatkan, oleh orang-orang di dalam dan di luar partai saya, dia menekankan apa yang dikatakannya kepada saya sebelumnya, bahwa dia tidak memainkan peran di dalamnya," ucapnya. "Dia sangat memperjelas bahwa dia tidak akan pernah bekerja dengan pihak-pihak yang terkait rezim masa lalu," imbuh Anwar.
Saat ditanya apakah Anwar masih akan menjadi PM ke-8 Malaysia, dia hanya tersenyum dan berkata: "Kita akan lihat." Usai bertemu Mahathir, Anwar mendatangi Istana Negara untuk bertemu Raja Malaysia, Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah. Dalam pertemuan itu, Anwar menyebut dirinya menyampaikan dan bertukar pandangan dengan Sultan Abdullah, serta meminta nasihat untuk perdamaian dan stabilitas Malaysia. (Bernama/thestar/dtc/CNNI/q)
