Medan (SIB)
Ketua Partai Golkar Sumatera Utara (Sumut) periode 2020-2025 dijabat HA Yasyir Ridho Loebis. Wakil Ketua DPRD Sumut ini terpilih secara aklamasi pada Musda X Partai Golkar Sumut di Hotel JW Mariott Medan, Senin (24/2).
Pengesahan ini berdasarkan surat keputusan Musda Golkar Sumut Nomor 08/Musda/X/Golkar-SU/II/2020. "Oleh karena hasil verifikasi hanya satu bakal calon yang menjadi calon dengan ini menyatakan, dari hasil penjaringan panitia, saudara Ridho sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sumut," kata pimpinan sidang Musda yang juga Wakil Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar, Mustafa Raja.
Usai terpilih, Yasyir menyampaikan dirinya akan melanjutkan tugas Ketua Golkar Sumut yang lama. Dia berjanji akan menjalankan Partai Golkar Sumut dengan kebersamaan. "Kebersamaan, soliditas Partai Golkar yang ditunjukkan Doli Kurnia Tanjung saat menjadi Plt itu menjadi semangat baru bagi kami bahwa kebersamaan ini mengalahkan apapun juga," jelas Yasyir.
Yasyir menjadi calon tunggal dalam Musda kali ini. Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah (Ijeck) yang sempat menyatakan siap maju dalam pemilihan calon Ketua Golkar Sumut, tak jadi mendaftarkan diri.
Dalam sambutannya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Dr Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyebut bahwa dirinya baru sekitar pukul 00.30 WIB mendapat mandat dari Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto untuk membuka Musda X Partai Golkar Sumut.
"Baru tadi malam saya dapat mandat Ketua Umum, beliau berpesan jaga marwah dan soliditas partai," ujarnya. Ketua Komisi II DPR RI itu bercerita tentang awal mula Partai Golkar didirikan pada 20 Oktober 1964, di mana saat itu ada rencana pergantian idelogi dari Pancasila menjadi ideologi lain oleh kelompok tertentu.
Ia menyebut fokus kepengurusan periode saat ini adalah pengkaderan. Konsentrasi Partai Golkar soal kaderisasi ini sedikit terputus sejak awal reformasi periode 1994-2004. "2004 terjadi pergantian pimpinan baru, sejak saat itu kita menafikan proses kaderisasi. Periode saat ini bagaimana menjalankan proses kaderisasi, dari situ diturunkan ada lima program umum yang kita sebut pancasukses," ujar Doli.
AD/ART berdasarkan Munas terakhir, kata dia, sudah mencerminkan transpormasi di Partai Golkar. "Yang pertama di AD/ART menegaskan bahwa Partai Golkar ini harus berjalan sesuai aturan, turunannya AD/ART kita yang terlengkap. Kemudian ada 24 PO (Peraturan Organisasi) yang kita selesaikan dalam Rapimnas, dan 30 petunjuk pelaksanaan yang kita dapat 24, maknanya untuk apa aturan kita buat banyak aturan kalau tidak ditegakkan dan yang bisa menegakkan itu adalah kader asli Partai Golkar," katanya disambut tepuk tangan seluruh kader Partai Golkar yang hadir di arena Musda.
Selain itu, kata Doli, juga diatur tata kelola dan manajemen yang baik di Partai Golkar. "Kalau di negara ada UU yang mengatur hirarki hukum, di sini juga diatur pasal yang mengatur hirakri mulai Munas, hasil Rapimnas, PO rapat dan sebagainya," bebernya.
Ia optimistis Partai Golkar bisa menjadi pemenang Pemilu 2024. Hal itu bisa terjadi apabila semua kader bekerja dan menjaga kekondusifan. "Di tengah gonjang-ganjing kemarin, Partai Golkar bisa meraih peringkat kedua. Kalau bisa kita kondusif bukan tidak mungkin 2024 Golkar menjadi pemenang pertama dan bisa mengusung calon presiden sendiri," tegasnya.
Sinyal Dukung Bobby
Sisi lain, Ahmad Doli Kurnia mengatakan Partai Golkar akan mendukung Bobby Nasution di Pilkada Medan 2020. Kini, kata Doli, Golkar masih mengkaji momentum yang tepat untuk penetapan dukungan itu. "Sejak awal kami di Kota Medan sudah memberikan dukungan kepada Pak Bobby walaupun kami nanti akan kaji terus bagaimana nanti penetapannya menunggu momentum yang tepat," ujar Doli.
Penetapan ini, kata Doli, dilakukan setelah Golkar melakukan survei pada awal Maret. Dia menyebut Bobby saat ini memiliki tingkat elektabilitas paling tinggi dari bakal calon lain yang mendaftar ke Golkar. "Mudah-mudahan elektabilitasnya terus meningkat dan itu menjadi bagian penting kita menetapkan beliau secara formal sebagai calon kita di Medan," jelas Doli.
Sebelumnya, Golkar Sumut telah mengirimkan lima nama bakal calon Wali Kota Medan ke DPP. Kelima orang itu adalah Bobby Nasution, Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution, Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga.
Wakil Wali Kota Tanjung Balai Rolel Harahap, dan mantan perwira kepolisian Maruli Siahaan. Kelima nama itu telah melewati serangkaian proses di Golkar. Salah satunya fit and proper test yang digelar Golkar Sumut.
DPP Soroti Musda
Sementara itu, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar menyoroti Musda Golkar Sumut gara-gara tak dibuka oleh Wakil Ketua Umum Golkar Azis Syamsuddin yang disebut-sebut mendapat mandat dari Ketum Airlangga Hartarto. Menanggapi hal tersebut, Ahmad Doli Kurnia Tandjung memastikan Musda X Partai Golkar Sumut tidak menyalahi aturan atau melanggar AD/ART partai.
Menurutnya, segala komponen untuk pelaksanaan Musda telah terpenuhi. Termasuk perihal mandat kepadanya dari Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk membuka Musda Setiap Musda yang diberi mandat ada 9 sampai 10 orang. Menurutnya hal itu hanya soal teknis saja.
"Musda sudah harus dilaksanakan kemarin, karena ada rapat di Jakarta, atas izin Ketua Umum, Musda ini diundur jadi hari Senin 24 Februari. Tadi pagi saya datang ke sini semua peserta sudah hadir lengkap, pak Aziz (Waketum DPP Partai Golkar, Azis Syamsuddin) rupaya ada tugas sampai siang ini, urusan Omnibus Law," kata Doli saat ditemui usai penutupan Musda.
"Karena peserta Musda sudah lengkap dan komponen sudah terpenuhi maka Musda pun dimulai. Ada unsur DPP, DPD provinsi, kabupaten/kota, semua peserta Musda ini datang kepada saya sebagai Plt Ketua DPD Partai Golkar Sumut yang juga penanggungjawab Musda. Musda ini sudah tertunda satu hari, jadi ini soal teknis saja," tegas Ketua Komisi II DPR RI itu.
Setiap penerima mandat, kata dia, berkewajiban untuk mensukseskan pelaksanaan Musda. Ia juga tidak yakin bakal ada Musda tandingan. "Orang Musda sudah selesai, Musda dari mana lagi. Saya kan Waketum. Semua hasil Musda akan dilaporkan ke ketua umum atau DPP, nanti DPP akan verifikasi semua, bukan hanya Sumut. Saya kan juga di DPP. Saya pastikan Musda sudah sesuai juklak, AD/ART," jelasnya.
Di Petunjuk Pelaksana (Juklak) juga, lanjut dia, juga diatur tentang pendaftaran bakal calon. Bahkan, masa pendaftaran diperpanjang sehari. "Semua unsur di AD/ART dan juklak sudah terpenuhi. Tidak ada pelanggaran di DPP gak ada dualisme, satu Ketua Umum Airlangga Hartarto," sebut Mantan Ketum DPP KNPI tersebut.
Doli juga menyindir Meutya Hafid yang kerap salah menyampaikan informasi. Menurutnya, Ketua Komisi I DPR RI mengurus bidang komunikasi. "Kewenangan Musda ada di korbid kepartaian, salah satunya bidang organisasi. Wakil Ketua DPP Golkar Bidang Organisasi Pak Zulfikar tadi juga hadir dan menutup Musda," bilangnya.
Sebelumnya, Azis mengomentari Musda Golkar Sumut yang dibuka Ahmad Doli Kurnia. Dia menjelaskan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto memberikan mandat membuka Musda Sumut kepadanya.
"Secara hasil rapat tadi malam mandat ketua umum diberikan kepada saya sehingga secara mekanisme harusnya saya yang membuka. Tadi kenapa dibuka oleh saudara Doli ya saya nggak tahu. Di mata DPP belum ada rangkaian Musda. Karena belum dibuka oleh DPP," ucap Azis.
Ketua DPP Golkar Meutya Hafid juga menjelaskan mandat Ketum Golkar diberikan kepada Aziz. Dia juga mendengar ada diskresi dari Airlangga untuk Wagub Sumut Musa Rajekshah (Ijeck) maju di Musda Golkar.
"Ketua Umum telah menunjuk wakil ketua Umum (bidang) Keamanan, Azis Syamsuddin. Terkait dengan Musda tentu DPD harus berkomunikasi dengan DPP. Musda baru resmi dan sah jika dibuka oleh utusan DPP yang membawa mandat. Saya dengar dari Pak Azis sebagai yang ditunjuk Ketua Umum untuk Musda Sumut, demikian (ada diskresi)," ucap Meutya.(M17/C)
