Jakarta (SIB)
Pemerintah Arab Saudi masih menyetop kedatangan jemaah umroh untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona. Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh) menegaskan calon jemaah umroh tidak bisa melakukan pengembalian (refund) tiket pesawat.
"Untuk refund (tiket) itu tidak boleh. Kalau di-refund berarti pembatalan, kecuali belum issued tiket. Yang sudah issued tiket nggak boleh. Nggak ada refund," kata Ketua Himpuh Baluki Ahmad di The MAJ Senayan, Jalan Asia Afrika IX, Jakarta Pusat, Sabtu (29/2).
Baluki mengatakan ada aturan dari otoritas Saudi yang membuat maskapai tidak bisa memberangkatkan jemaah umroh tersebut. Menurutnya, pihak maskapai siap melakukan penggantian jadwal, bukan pengembalian tiket pesawat.
"Penerbangan merasa tidak, tidak, tidak, bukan, bukan dia tidak mau berangkatkan, tapi aturan dari pihak-pihak lain kan, sehingga kenapa harus refund? Jadi dia (maskapai) siap melakukan reschedule, tapi bukan membatalkan," ujarnya.
Selain itu, Baluki mengatakan, kerugian materi akibat kejadian tersebut belum bisa diperkirakan. Menurutnya, kerugian terbesar saat ini adalah waktu calon jemaah yang tertunda berangkat umroh.
"Kami belum hitung kerugian karena ini bukan total loss, karena masih ada harapan untuk memberangkatkan berikutnya. Ini kan tertunda," kata Baluki.
"Kalau kerugian itu kan total loss, yang rugi adalah ia, masyarakat yang mau berangkat. Kan mestinya sudah ke-schedule, punya perencanaan harus kembali nanti, tiba-tiba dia tidak berangkat. Itu waktu yang dirugikan, ya moral yang dirugikan. Insyaallah, materi yang sudah dibayarkan akan terselamatkan walaupun di sana-sini mungkin akan timbul yang lain," sambungnya.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mengatakan tak ada biaya tambahan bagi jemaah umroh yang tertunda keberangkatannya akibat kebijakan Arab Saudi yang menghentikan sementara kedatangan jemaah umroh dari luar negeri. Fachrul juga memastikan tiket pesawat jemaah umroh tidak hangus.
"Pihak airlines tidak menghanguskan tiket keberangkatan dan kepulangan jemaah yang terdampak akibat dari kebijakan pemerintah Arab Saudi," kata Fachrul seperti dilansir dari situs Kemenag, Jumat (28/2).
Pernyataan itu disampaikan Fachrul setelah memimpin rapat tentang penanganan jemaah umroh setelah Saudi mengeluarkan kebijakan penghentian umroh sementara.
Masih di Istanbul
Sementara itu, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Indonesia (Amphuri) mencatat ada 1.685 jemaah umroh asal Indonesia, yang telah transit di sejumlah negara dan tak bisa melanjutkan ibadah. Amphuri mengatakan, sebagian besar jemaah sudah kembali ke Tanah Air, namun masih ada ratusan orang yang terjebak saat transit di Istanbul, Turki.
"Kemarin saat kejadian tanggal 27 kami melakukan pengecekan. Kan mereka sudah terbang, harus berhenti di negara transit. Kemudian di negara transit, harus masuk ke Saudi, nah itu kan dilarang. Kami lakukan pengecekan ada 1.685 (jemaah)," kata Ketua Umum Amphuri Joko Asmoro, di Jakarta Pusat, Sabtu (29/2).
Joko menjelaskan jumlah jemaah yang masih berada di Istanbul ada 532 orang. Mereka saat ini menunggu giliran penerbangan.
"Alhamdulilah. Tinggal Istanbul, karena Istanbul itu cukup besar ada 410 orang, tambah 122 (jemaah) itu kan ada menunggu proses penerbangan," tutur Joko.
Amphuri belum dapat memastikan kapan kebijakan penyetopan umroh ini dicabut. Joko belum mau berbicara mengenai kerugian materil dari dampak kebijakan ini.
"Semua pihaklah, kita berusaha sama-sama kan. Ini di luar kemampuan kita. Jangan bicara rugi, kan ini demi keamanan kita. Toh nggak bisa memberikan pelayanan terbaik di Saudi kalau nggak aman," ujar dia.
Diketahui, Arab Saudi menangkal penyebaran virus corona dengan cara menghentikan sementara kedatangan jemaah umroh dari luar negeri. Buntut dari situasi ini, ribuan jemaah dari Indonesia batal menunaikan umroh.
"Jemaah Indonesia yang terdampak karena tidak berangkat pada tanggal 27 Februari 2020 sebanyak 2.393 jemaah, berasal dari 75 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), yang diangkut oleh 8 maskapai penerbangan," demikian kata Kemenag lewat akun Twitter resminya, @Kemenag_RI, Jumat (28/2).
Yakin
Pemerintah Indonesia memahami alasan Arab Saudi menyetop sementara kedatangan jemaah umroh dari luar negeri. Juru bicara Wakil Presiden Ma'ruf Amin Masduki Baidlowi menduga, penutupan itu tak berlangsung lama.
"Kita harus yakin seperti itu (cepat dibuka). Dalam rangka meyakinkan kepada publik juga dan juga dalam konteks argumentasi dalam berbagai perspektif apakah itu bagi kepentingan Arab Saudi atau berbagai kepentingan Indonesia. Saya kira itu tidak boleh lama-lama," kata Masduki dalam diskusi bertajuk 'Adakah Jalan Keluar Bagi Jamaah Umroh?' di The MAJ Senayan, Jalan Asia Afrika IX, Jakarta Pusat, Sabtu (29/2).
Masduki mengatakan, semakin lama Arab Saudi menyetop umroh akan menimbulkan dampak ganda bagi Arab Saudi. Apalagi, tambahnya, jemaah umroh asal Indonesia merupakan jemaah yang royal belanja di Arab Saudi.
Masduki menegaskan orang Indonesia memiliki tradisi membeli oleh-oleh saat berangkat umroh. Dia menegaskan penutupan tersebut akan berdampak ganda pada ekonomi Arab Saudi.
Dia menambahkan, banyak rakyat Saudi yang bergantung pada para jemaah umroh yang berbelanja di Mekah hingga Jeddah. Menurut Masduki, Indonesia salah satu penyumbang pembeli terbesar di sana.
"Kenapa, karena ada tradisi di Indonesia kalau orang pulang umroh pasti membagi-bagi oleh-oleh pada tetangga. Sehingga banyak sekali oleh-oleh. Jadi multiplier efek secara dunia ekonominya besar," ucap Masduki.
"Anda bisa bayangkan bahwa orang-rakyat Arab Saudi yang jualan itu di Mekah bahkan sampai ke Jeddah itu semuanya itu kan sangat bergantung pada pembeli dan sangat bergantung dari seluruh jemaah umroh itu yang paling suka belanja itu Indonesia dan paling besar jumlahnya," sambungnya.
Oleh karena itu Masduki yakin penyetopan sementara umroh ke Arab Saudi akan segera dibuka. Dia yakin otoritas Arab Saudi juga menginginkan hal ini segera diselesaikan.
"Oh ya betul, pasti lebih rugi lagi, bagi Arab Saudi lebih cepat selesai lebih bagus lebih cepat bagaimana dia bisa mengantisipasi itu juga lebih bagus karena ini adalah soal-soal ekonomi berfungsi strategis bagi negara itu," tutur Masduki.
Ingatkan
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis, mengatakan sudah mengingatkan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi soal imbas penyebaran virus corona terhadap penyetopan sementara jemaah umroh oleh Pemerintah Arab Saudi. Dia mengingatkan Fachrul beberapa pekan lalu.
"Kita sudah mewanti-wanti Menteri Agama pada pertemuan sekitar 2 minggu sebelumnya, bagaimana kesiapan Kemenag kalau corona ini terjadi, dia bilang 'masih tenang, masih bisa diatasi'," kata Iskan di Hotel Ibis, Menteng, Sabtu (29/2).
Menurutnya, Fachrul terlalu santai dan tak awas melihat adanya kemungkinan buruk dari isu penyebaran virus corona. Padahal Iskan sudah memprediksi penyebaran virus corona berdampak ke kunjungan jemaah umroh.
"Karena kita sudah melihat ini akan punya dampak terhadap umroh, umroh gitu kan bagian dari wisata, wisata itu yang kena dampaknya, beliau terlalu tenang ya tiba-tiba kaget kemarin," katanya.
Iskan juga meminta Fachrul tak mengeluarkan pernyataan yang membuat masyarakat Indonesia menjadi was-was. Ia berharap supaya Facrul tak asal ngomong dan memberi ruang bagi Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi untuk berdiplomasi.
"Apalagi Menteri Agama saya minta supaya dia jangan memberikan statemen-statemen yang berlebihan, kenapa? ini sudah urusan luar negeri, Saudi itu sudah sangat sensitif, dia harus yang bijak itu Menteri Luar Negeri, karena Menlu itu bicaranya pasti punya data, pasti dia tahu Saudi Arabia, jadi Menteri Agama saya bilang jangan asal ngomong saja gitu," katanya.
Terkait negosiasi Indonesia dengan Arab Saudi. Ia berharap agar Menlu juga berhati-hati. Pasalnya kondisi Pemerintah Arab Saudi masih sensitif.
"Tapi yang pasti, 1 kalimat Menlu kan bisa satu hubungan negara itu kan perang, jadi Menlu itu harus dia paham lah, menurut saya Menag harus hati-hati, kasih aja Menteri Luar Negeri (berdiplomasi)," kata Iskan.
Iskan mengatakan Komisi VIII akan mendata para jemaah umroh yang mengalami kerugian. Apalagi menurutnya jemaah yang uangnya tak dapat dikembalikan.
"Kami dari Komisi VIII sudah membuat, road map ke depan, jangka pendek, kita akan melihat orang-orang yang kena kerugian yang dampak besar, pas mau berangkat kemarin, tiba-tiba uang nya tidak bisa dikembalikan, kita berharap, mungkin terdampak paling besar itu sekitar 5 hari atau 2 sampai 3 hari sesudahnya (kebijakan penyetopan perjalanan umrah ditetapkan), yang memang uang dari hotel tidak bisa dikembalikan," ujar Iskan Qolbi Lubis.
Iskan mengatakan dana kemaslahatan haji akan digunakan untuk menutup kerugian jemaah. Warga miskin diutamakan.
"Itu kan ada yang namanya dana kemaslahatan haji itu kan dana keuntungan dari haji dan umrah kita akan coba bantu mereka yang tidak bisa berangkat, yang benar-benar miskin itu harus kita selamatkan sekarang sedang kita data," tutur Iskan.
Selain itu, Komisi VIII DPR juga akan mendata sejumlah biro perjalanan umrah untuk melakukan penjadwalan ulang. "Kedua road map supaya travel-travel melakukan reschedule lagi, karena kita belum tahu sampai kapan (kebijakan penyetopan umrah)," tandasnya. (detikcom/d)
