Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Senin, 22 September 2025
LIVE
Iklan Unita Penerimaan Mahasiswa Baru

Pemerintah Diminta Bantu Pengusaha Subsidi Gaji Karyawan

* Singapura Subsidi Gaji kepada Perusahaan yang Tidak PHK Karyawan
Redaksi - Sabtu, 18 April 2020 09:10 WIB
431 view
Iklan Unita
Pemerintah Diminta Bantu Pengusaha Subsidi Gaji Karyawan
Eddy Soeparno
Iklan Unita II
Jakarta (SIB)
Pemerintah diminta menaruh perhatian yang lebih besar kepada pengusaha. Jaring pengaman sosial yang sudah disiapkan pemerintah untuk masyarakat kecil diharapkan juga disiapkan untuk pengusaha.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Amanat Rakyat (PAN), Eddy Soeparno, dalam Diskusi Online DPP PAN secara virtual, Jumat (17/4).

Menurutnya bantuan kepada pengusaha diperlukan untuk mengurangi berbagai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang kemungkinan timbul begitu besar karena wabah Covid-19 menghentikan roda dunia usaha.

Secara mendadak mesin ekonomi kita berhenti secara total. Akibatnya angka pengangguran baik yang di-PHK, maupun yang mendapatkan cuti sementara dan tidak dibayar gajinya akan meningkat.

Pemerintah sendiri sudah menganggarkan Rp 150 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional dan Rp 70,1 triliun untuk dukungan kepada industri.

Namun Eddy mengusulkan pemerintah RI mencontoh pemerintah Singapura yang bisa memberikan subsidi gaji kepada pengusaha.
“Saya merujuk negara tetangga dalam mencegah PHK. Mereka mengusulkan pemberian subsidi gaji kepada para pemberi kerja yang tidak PHK karyawannya. Misalnya di Singapura,” tuturnya.

Eddy menjelaskan, pemerintah Singapura memberikan subsidi gaji kisaran 25-75% dibayarkan oleh pemerintahnya, sisanya baru dibayarkan oleh pengusaha. Subsidi itu tergantung dari sektor usaha yang paling kecil dan paling besar terdampak Covid-19.
Bukan berarti pemerintah harus menjiplak apa yang dilakukan oleh pemerintah Singapura. Namun menurut Eddy harus ada jaring pengaman sosial bagi pengusaha RI.

“Sekarang masalahnya (seperti) yang sudah disebut Kemenaker 2,8 juta pekerja yang terkena dampaknya, baik yang dirumahkan, menerima gaji sebagian, maupun di-PHK,” tutur Eddy lagi.

Karena itu, pemerintah seharusnya memberikan perhatian yang lebih besar lagi kepada pengusaha. Sebab dampak negatif yang kemungkinan terjadi adalah badai PHK.

Eddy sendiri menyambut baik keputusan pemerintah yang menyiapkan Rp 405,1 triliun untuk menangani Covid-19 berikut juga dengan dampaknya. Meskipun angka itu masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan negara tetangga.

Di dalam anggaran itu ada beberapa pos yang disiapkan seperti untuk jaring pengaman sosial sebesar Rp 110 triliun. Eddy berharap hal itu juga diterapkan untuk pengusaha.

“Saya melihat harus ada social safety net juga kepada pengusaha kita,” ucapnya.

AKAN PULIH
Pandemi Covid-19 membuat semakin banyak buruh yang dirumahkan dan kena PHK. Totalnya jika digabungkan telah mencapai 1.943.916 orang dari 114.340 perusahaan.

Dikutip Jumat (17/4) dari data Kementerian Ketenagakerjaan, rinciannya adalah pekerja sektor formal yang dirumahkan dan di-PHK ada 1.500.156 orang dari 83.546 perusahaan.

Kemudian ditambah dengan pekerja sektor informal yang ikut terdampak virus corona sejumlah 443.760 orang dari 30.794 perusahaan. Data di atas adalah angka yang sudah dihimpun per Kamis, 16 April pukul 22.00 WIB.

Namun Menteri Ketenaga-kerjaan, Ida Fauziyah, melalui pesan singkat, Jumat (17/4) meyakinkan, dalam beberapa bulan ke depan perekonomian akan pulih dan meminta para pengusaha agar merekrut kembali para pekerjanya yang ter-PHK.

PENGANGGURAN
Pada kesempatan lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mengakui, ekonomi Indonesia yang terdampak Covid-19 bisa menambah jumlah pengangguran baru di Indonesia. Dia memperkirakan skenario paling buruk ada tambahan 5,2 juta orang pengangguran baru di Indonesia.

“Dalam skenario berat kita perkirakan akan ada kenaikan 2,9 juta orang pengangguran baru dan skenario lebih berat bisa sampai 5,2 juta orang,” tuturnya usai mengikuti Sidang Paripurna virtual, Selasa (14/4).

Bertambahnya jumlah pengangguran baru itu tercermin dalam pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dalam skenario indikator utama ekonomi makro tahun ini dalam prediksi berat hanya tumbuh 2,35% tahun ini. Tapi dalam skenario sangat berat ekonomi Indonesia 2020 bisa negatif -0,4%. (detikfinance/d)
SHARE:
Tags
eddy soeparnoheadlinekaryawanpartai amanat rakyat pan pemutusan hubungan kerja phk subsidi
komentar
beritaTerbaru