Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Jumat, 26 September 2025

Peringati Hari Tani Nasional, Massa "Akbar" Blokir Jalan Depan Gedung DPRD SU

* Tuntut Segera Laksanakan Reforma Agraria dan Kembalikan Tanah Masyarakat Adat
Redaksi - Jumat, 25 September 2020 10:39 WIB
347 view
Peringati Hari Tani Nasional, Massa "Akbar" Blokir Jalan Depan Gedung DPRD SU
Foto SIB/Firdaus Peranginangin
Reforma Agraria: Memperingati Hari Tani Nasional, massa yang menamakan dirinya Akbar Sumut unjuk rasa dengan memblokir jalan depan Gedung DPRD Sumut, Kamis (24/9), menuntut pemerintah segera laksanakan reforma agraria sejati dan kembalikan tanah
Medan (SIB)
Dalam memperingati Hari Tani Nasional yang jatuh pada 24 September, massa yang menamakan dirinya Akbar (Akumulasi Kemarahan Buruh dan Rakyat) Sumut unjuk rasa dengan memblokir jalan depan Gedung DPRD Sumut, Kamis (24/9) menuntut pemerintah segera laksanakan reforma agraria sejati dan kembalikan tanah masyarakat adat.

Dalam pernyataan sikapnya yang dibacakan Abdul Halim Sembiring, massa Akbar juga menuntut segera hentikan aksi okupasi terhadap tanah-tanah masyarakat adat, hentikan kriminalisasi terhadap pejuang tani dan masyarakat adat yang mempertahankan tanahnya.

"Kami juga mendesak Gubernur Sumut dan DPRD Sumut meninjau ulang Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Sumut dengan melibatkan organisasi rakyat tani dan masyarakat adat di dalamnya, agar dalam penyelesaian kasus tanah rakyat bisa berjalan secara seimbang," tegas Sembiring.

Ratusan orang dengan suara lantang juga mendesak Gubernur dan DPRD Sumut untuk melakukan langkah konkrit guna memenuhi, melindungi dan menghormati hak-hak atas sumber-sumber agraria kepada kaum tani dan masyarakat adat Sumut.

Di bagian lain tuntutannya, massa juga meminta PTPN II dibubarkan, karena memiliki andil besar dalam perampasan tanah-tanah rakyat Sumut dan segera sahkan RUU (Rancangan Undang-undang) Perlindungan Masyarakat Adat.

Dalam pernyataan sikap pengunjuk rasa yang dibacakan Martin Luis setebal empat halaman ini, massa juga menolak keras pengesahan RUU Omnibus Law, karena akan menjadikan buruh dan rakyat sebagai budak di zaman modren.
Namun tidak seorang pun anggota dewan menerima aspirasi itu, karena sebagian besar wakil rakyat sedang melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah.

Akhirnya massa memblokir jalan depan gedung dewan dengan melakukan aksi duduk di badan jalan, sehingga aparat kepolisian mengalihkan arus lalulintas ke ruas jalan yang lain, guna menghindari kemacetan panjang. (M03/d)

SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru