Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Sabtu, 11 April 2026

DPRD SU Habiskan Dana Rp 1,636 Miliar untuk Pengadaan 100 Laptop Anggota Dewan

* HMI Soroti Anggota Dewan Tak Jalankan Tupoksi
Redaksi - Kamis, 07 Januari 2021 08:57 WIB
448 view
DPRD SU Habiskan Dana Rp 1,636 Miliar untuk Pengadaan 100 Laptop Anggota Dewan
Foto Dok
Poaradda Nababan, Dimas Triadji, M Alwi Hasbi Silalahi
Medan (SIB)
Pengadaan laptop untuk 100 anggota DPRD Sumut yang menghabiskan dana APBD Sumut TA 2020 sebesar Rp1,636 miliar lebih, dinilai kalangan wakil rakyat sebagai pemborosan. Apalagi saat ini masyarakat sedang mengalami kesusahan dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang telah memporak-porandakan perekonomian dunia.

"Kita selaku wakil rakyat bisa dikecam masyarakat, karena di saat pandemi Covid-19 justru dewan bagi-bagi laptop seharga Rp 16.363.000 per unit," ujar anggota dewan yang tidak bersedia namanya ditulis kepada wartawan, Rabu (6/1) di DPRD Sumut.

Berdasarkan pengamatan wartawan, pembagian laptop merek Lenovo ini berlangsung di ruangan gedung dewan, guna menunjang kegiatan anggota legislatif dalam rangka peningkatan kinerja, terkait surat-menyurat maupun zoom meeting.

"Laptop tersebut statusnya pinjam pakai dan ada surat perjanjiannya. Jika anggota dewan berahir masa periodesasinya atau di PAW (Pengganti Antar Waktu) wajib mengembalikannya ke Sekretariat Dewan," ujar anggota DPRD Sumut Poaradda Nababan seusai menerima laptop tersebut.

Poaradda juga mengaku, pihaknya sudah menerima laptop tersebut dan menyatakan kurang sependapat, jika pengadaan laptop hanya untuk zoom meeting saat ada kegiatan dewan maupun rapat paripurna.

"Kurang tepatlah, jika Sekretariat Dewan menganggarkan pengadaan laptop ini hanya untuk kegiatan zoom meeting. Tapi kalau untuk membantu tugas-tugas dewan agar terkoneksi ke seluruh anggota dewan, kita sangat sepakat," kata Poaradda.

Sementara itu, Ketua Komisi E DPRD Sumut Dimas Triadji berharap pengadaan laptop bagi seluruh anggota dewan ini bisa lebih menambah semangat anggota dewan dalam meningkatkan kinerjanya.

"Hendaknya laptop yang dibagikan ini jangan kosong, tapi seharusnya sudah terkoneksi antara anggota dewan dengan pimpinan dewan, terkait surat-menyurat, agar tugas-tugas dewan bisa semakin lancar," ujar Dimas.

Sementara itu, Plt Kasubbag Perlengkapan Sekretariat Dewan Ali Syahrin Batubara saat berbincang-bincang dengan wartawan membenarkan anggaran pengadaan laptop tersebut sebesar Rp 1,636 miliar dan pengadaanya melalui proses tender, dimenangkan oleh PT ECS Jakarta.

Soroti
Sementara itu, Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sumatera Utara (Badko HMI Sumut) menyoroti seluruh anggota DPRD Sumut menerima laptop baru serta tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi).

Ketua Umum HMI Sumut M Alwi Hasbi Silalahi mengatakan bobroknya DPRD Sumut saat ini semakin terlihat karena seluruh anggota legislatif menerima laptop baru. Padahal, masyarakat saat ini dalam keadaan ekonomi susah akibat dari pandemi Covid-19.

"Saat ini kita dilanda pandemi, dampaknya pada segala lini termasuk ekonomi masyarakat Sumut yang semakin melemah, namun disaat ini juga semua anggota DPRD Sumut menerima laptop baru. Kalau hanya untuk mendukung pertemuan virtual atau zoom meeting saya pikir terlalu dibuat-buat alasannya," kata Alwi Silalahi.

Selain itu, pimpinan di DPRD Sumut saat ini tidak mampu membawa DPRD memperlihatkan keterwakilan mereka atas rakyat. Hal itu dilihat dari banyaknya anggota yang tidak hadir saat rapat DPRD berlangsung.

"Sering kali kita lihat banyaknya anggota DPRD yang tidak hadir saat rapat, padahal itu penting untuk menyuarakan segala keluh-kesah rakyat. Di sini kita perlu evaluasi pimpinannya, bagaimana proses mereka mengajak para anggota untuk rapat," ketusnya.

Bukan hanya itu saja, masa pandemi Covid-19 ini, Hasbi menilai DPRD Sumut juga acap kali menggelar kegiatan-kegiatan yang memungkinkan untuk menimbulkan keramaian dan kluster baru, mulai dari kegiatan reses hingga pada kegiatan rapat kerja di daerah zona hijau virus Covid-19.

"Di saat masyarakat diharuskan untuk menghindari keramaian dan menjalankan prokes Covid-19, tapi anggota DPRD kita selalu melaksanakan kegiatan yang memungkinkan untuk terjadinya keramaian dan kluster baru, seperti Reses II pada Mei 2020 lalu dan Raker di daerah zona hijau pada September 2020 lalu," terangnya.

Atas dasar hal itu HMI Sumut meminta agar segala perangkat pimpinan DPRD Sumut untuk segera diganti. Karena menurutnya, bobroknya lembaga DPRD itu disebabkan oleh ketidakpahaman Tupoksi dan ketidaktegasan dari pimpinan DPRD Sumut.

"Agar kebobrokan ini tidak berlanjut dan tidak semakin parah, HMI mendesak agar pimpinan DPRD Sumut segera diganti, karena buruknya kinerja dari anggota itu disebabkan dari ketidakbecusan pimpinan," tutup Hasbi. (M03/M17/d)

Sumber
: Hariansib edisi cetak
SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru