Jakarta (SIB)
Warga Jepang ramai-ramai meninggalkan Indonesia di tengah lonjakan jumlah kasus Corona untuk menjalani vaksinasi di negeri asalnya. Kedubes Jepang di Jakarta sedang mengupayakan penerbangan tambahan untuk memulangkan warganya.
"Pemerintah Jepang bersama pihak swasta Jepang akan mengambil tindakan untuk mengantisipasi kesulitan mendapatkan penerbangan yang dialami warga Jepang di Indonesia dan sedapat mungkin melindungi keinginan warganya yang ingin kembali ke Jepang dalam waktu dekat," demikian keterangan Kedubes Jepang di Jakarta kepada detikcom, Kamis (15/7).
Kedubes Jepang menjelaskan pihaknya sudah mengupayakan penambahan armada penerbangan di luar jadwal reguler Bandara Soekarno-Hatta.
"Saat ini dua maskapai penerbangan Jepang sedang mengupayakan penerbangan tambahan di luar jadwal reguler dari Bandara Soekarno-Hatta ke Narita Airport. Kantor Kedutaan Besar Jepang di Indonesia akan memberikan dukungan yang diperlukan untuk upaya ini," lanjut keterangan tersebut.
Untuk saat ini jadwal penerbangan tersebut belum dapat ditentukan. Namun pihak Kedubes Jepang sedang mengadakan survei untuk warganya yang ingin pulang.
"Walau jadwal untuk penerbangan tambahan ini belum dapat ditentukan, saat ini kantor kami sedang mengadakan survei untuk mengetahui jumlah warga negara Jepang yang ingin pulang agar dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada kedua maskapai serta mempersiapkan kedatangan mereka di Jepang," tuturnya.
Sebelumnya, Kedubes Jepang di Indonesia mengkonfirmasi adanya penerbangan khusus yang mengangkut warga Jepang dari Indonesia. Penerbangan itu disebut inisiatif dari perusahaan swasta.
"Penerbangan yang dilakukan tadi pagi terlaksana atas inisiatif dari perusahaan swasta Jepang, dan bukan usaha evakuasi maupun repatriasi dari pemerintah Jepang," demikian keterangan Kedubes Jepang di Jakarta seperti dilansir Antara, Rabu (14/7).
Kedubes menjelaskan Jepang juga masih melakukan pembatasan masuk bagi orang-orang dari luar negeri. Bukan hanya Indonesia, pembatasan juga diberlakukan negara lain.
Vaksinasi
Sementara itu, Dubes Jepang untuk Indonesia, Kanasugi Kenji, menjelaskan alasan pemulangan warganya.
"Dalam situasi pandemi yang sangat sulit bagi kita semua, sebagian warga negara Jepang di Indonesia akan kembali ke Jepang untuk mengikuti program vaksinasi di Jepang yang akan dimulai pada 1 Agustus mendatang," tulis Dubes Kanasugi di akun Instagram miliknya, Rabu (14/7).
Menurut Dubes Kanasugi, WN Jepang masih kesulitan mendapatkan vaksin di Indonesia. Mereka disebut akan kembali lagi ke Indonesia seusai vaksinasi.
"Hal ini dikarenakan masih sulitnya warga negara asing di Indonesia untuk mendapatkan vaksin di Indonesia. Namun mereka akan kembali ke Indonesia setelah mendapatkan vaksin di Jepang," ungkapnya.
Jatuh
Terpisah, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan, menyikapi tingginya kasus Covid-19 di Indonesia membuat khawatir banyak negara di dunia. Adapun ia menyoroti upaya pemerintah Jepang untuk mengevakuasi warga negaranya di Indonesia selama pandemi Covid-19.
Hal ini, menurut Syarief, membuktikan jatuhnya kredibilitas Indonesia di mata negara-negara lain dalam menangani Covid-19. Sebelumnya, selain upaya pemerintah Jepang, Singapura, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Oman, Hong Kong, Filipina juga melarang kedatangan warga negara Indonesia.
"Di saat pemerintah negara lain serius melindungi warga negaranya, kita malah terkesan menyiapkan karpet merah bagi warga negara asing. Alasan di balik itu sungguhlah pantas dipertanyakan sebab Presiden Jokowi sendiri telah tegas-tegas menyatakan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah kesehatan rakyat. Jangan sampai berbeda antara apa yang dinyatakan presiden dan apa kebijakan yang terlaksana di lapangan," kata Menteri Koperasi dan UKM di Era Presiden SBY ini dalam keterangannya, Kamis (15/7).
Ia menegaskan, jika Presiden Joko Widodo fokus menata sektor kesehatan, maka semua instrumen dan menteri-menterinya harus menjalankan kebijakan tersebut dalam rangka menekan laju penyebaran Covid-19 sekalipun berdampak kepada ekonomi.
Syarief juga mengingatkan, jika rencana evakuasi pemerintah negara lain berlanjut, dampaknya akan sangat memukul perekonomian nasional.
Menurutnya, Indonesia akan dipandang sebagai negara yang tidak aman. Adapun, kata dia, rencana investasi dapat terhambat dan arus modal akan ke luar negeri, sehingga berdampak pada melonjaknya pengangguran dan kemiskinan.
"Sampai saat ini rakyat masih percaya pemerintah akan mampu menangani pandemi, setidaknya memitigasi dampak buruk wabah. Namun jika kebijakan pemerintah hanya berhenti menjadi jargon dan tidak nyata di lapangan, Indonesia tetap dianggap tidak dalam keadaan baik-baik saja," kata dia. (detikcom/c)
