Siap Buktikan Tak Terlibat Kasus Akil, Wakil Bupati Tapteng Tunjuk Pengacara

Tapteng (SIB)- Wakil Bupati Tapteng, Sukran  Tanjung resmi menunjuk pengacara untuk mendampinginya menghadapi permasalahan hukum yang ditudingkan kepadanya terkait Pilkada Tapteng 2011 sebagaimana mantan Hakim Konstitusi Akil Mochtar diduga menerima suap untuk memenangkan pasangan BOSUR saat sengketa Pilkada Tapteng disidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK), beberapa waktu lalu.

Termasuk tudingan melakukan tindak pidana korupsi dengan modus penipuan untuk masuk Bidan PTT di Tapteng, yang dilaporkan ke KPK beserta bukti dua lembar kwitansi tanda penerimaan uang - di mana Sukran disebut menerima uang Rp.70 juta dari dua orang calon korbannya.

Nama Sukran terkait dalam kasus Akil Mochtar setelah KPK memeriksa sejumlah saksi, termasuk Bupati Tapteng, yang mana saat itu disebutkan Sukran bertemu dengan Akil Mochtar di Akbar Institute di Jakarta.

Meski belum juga diperiksa sampai sekarang, namun pengacaranya Alam Simamora SH mengaku bahwa kliennya sudah siap menghadapi. Begitu pula dengan tudingan melakukan penipuan terhadap calon Bidan PTT yang mengaitkan namanya, Sukran sudah siap.

“Klien saya sudah siap, kita sedang menunggu panggilan dari KPK dan ia mengaku sudah terbiasa dalam menghadapi itu”, kata Alam P Simamora, SH MH kepada wartawan di Pandan, Kamis (30/1).

Menurut Alam, berbicara hukum maka harus berbicara fakta hukum dan dirinya akan membuktikan bahwa kliennya tidak ada tersangkut semua permasalahan tersebut ketika nanti persoalannya sudah naik ke pengadilan. Terkait adanya kwitansi bukti penerimaan uang ? Katanya, Itu boleh boleh saja.  Kwitansi sekarang dimana-mana ada, dan siapa saja boleh membuatnya. Tetapi kliennya mengatakan bahwa itu tidak ada.

”Tidak akan mungkinlah seorang pejabat melakukan hal seperti itu,” katanya. Sebelumnya Sukran juga sudah membantah terkait tudingan penipuan terhadap calon Bidan PTT.  

Pertemuan di Akbar Institute
Sementara Akbar Tanjung saat berada di Pandan, mengaku heran, pertemuan Sukran  Tanjung dengan Akil Mochtar disebut-sebut di Akbar Institute.

Akbar heran mengapa  beliau (Raja Bonaran) menyebut nyebut namanya. Sebagai seorang ahli hukum harusnya tidak perlu mengeluarkan statemen seperti itu, karena statemen itu bukan statemen hukum melainkan statemen politik.

Sebab kalau statemen hukum ada orang yang menyaksikan, bukan mengada ada, jelasnya Kamis (30/1).

Akbar mengaku sudah mengecek ke karyawan yang bekerja di Akbar Institute, termasuk mengecek kebenarannya kepada Sukran Tanjung. Semua mengatakan tidak ada (pertemuan Sukran dengan Akil) dan tidak pernah.

“Saya tanya sekretaris pribadi saya, katanya tidak pernah ada pertemuan Sukran dengan Akil. Kemudian Sukran juga saya tanya, tidak pernah melakukan pertemuan,” terangnya. (E5/ r)