Jakarta (SIB)
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, pemerintah sedang melakukan sejumlah transformasi besar agar Indonesia semakin kompetitif dalam menghadapi dunia yang penuh ketidakpastian dan kompetisi.
Menurut Presiden, pemerintah bekerja keras untuk mengawal jalannya transformasi tersebut. “Pemerintah saat ini sedang bekerja keras mengawal beberapa transformasi besar. Kita sedang melakukan transformasi struktural agar Indonesia semakin kompetitif untuk menghadapi dunia yang hiper-kompetisi sekarang ini,†kata Jokowi saat memberi sambutan dalam Rakernas Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) 2022 dari Istana Kepresidenan Bogor yang disiarkan secara virtual pada Sabtu (29/1).
Berbagai transformasi yang dilakukan pemerintah antara lain hilirisasi industri, transformasi digital, transisi menuju energi hijau, hingga pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Sejalan dengan hal itu, lapangan kerja harus dibuka seluas-luasnya.
"Kita harus menyejahterakan petani, nelayan, buruh industri. Kita harus memfasilitasi agar pelaku UMKM bisa naik kelas dengan digitalisasi. Kita harus mendukung peningkatan produk-produk dalam negeri, banyak sekali hal-hal yang memang harus kita lakukan,†kata Jokowi.
Kepala Negara menekankan pentingnya investasi dalam mendukung upaya yang tengah dilakukan. Oleh karenanya, pemerintah mempermudah investasi besar, sedang, maupun kecil dari dalam maupun dari luar negeri.
Jokowi mengemukan, alasan itu yang mendasari pemerintah menetapkan Undang-Undang Cipta Kerja. "Untuk menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri,†kata Jokowi.
Presiden juga memaparkan, pemerintah sedang melakukan hilirisasi di sektor pertambangan, minyak, dan gas. Ini dilakukan untuk memberikan nilai tambah yang besar di Indonesia, membuka lapangan kerja, dan sekaligus untuk menghemat devisa.
“Saya kira sudah tidak zamannya lagi, yang sejak zaman VOC kita selalu mengirim, mengekspor bahan-bahan mentah yang nilai tambahnya dinikmati negara lain,†tegasnya.
Pemerintah telah membuktikan bahwa dengan hilirisasi, nilai tambah yang didapatkan di dalam negeri menjadi sangat besar.
Misalnya, hilirisasi nikel yang sejak tahun 2015 dilakukan telah memberikan dampak signifikan dari sisi ekspor maupun neraca perdagangan.
“Ekspor besi baja di tahun 2021 mencapai 20,9 miliar dolar AS, kira-kira Rp 300 triliun, meningkat dari sebelumnya hanya 1,1 miliar dolar AS di tahun 2014. Dari Rp 15 triliun kemudian meloncat kepada Rp 300 triliun, itu karena peningkatan nilai tambah di dalam negeri,†ujarnya.
Tak hanya nikel, pemerintah juga akan menghentikan secara bertahap ekspor bahan mentah barang tambang lainnya, mulai dari bauksit, tembaga, timah, hingga emas dan akan melakukan hilirasisasi.
Pemerintah juga akan melakukan hilirisasi di sektor-sektor lain, salah satunya sektor pertanian “Petani memang harus kuat di on farm, inovasi di sektor pertanian dan peternakan harus kuat, tetapi jangan berhenti di situ, pupuk, bibit, dan lain-lain," kata Presiden.
"Kelompok tani dan peternak, koperasi petani dan peternak juga harus masuk juga ke off farm, masuk ke hilir. Sekali lagi, agar nilai tambah itu dinikmati petani karena keuntungan yang terbesar itu ada di off farm-nya dan tentu saja bisa menciptakan lapangan pekerjaan kerja baru yang semakin banyak,†ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Presiden menjelaskan bahwa saat ini pemerintah juga gencar melakukan transformasi ekonomi digital.
Menurut Presiden, potensi ekonomi digital Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 124 miliar dolar AS. “Kita juga telah memiliki 2.229 start up, kita memiliki 1 decacorn dan 8 unicorn, dan sudah ada 8,4 juta UMKM kita yang dalam lima tahun ini sudah masuk platform digital untuk menjual produknya, dan dipastikan data ini akan terus bertambah,†ungkapnya.
Pemerintah juga terus berupaya mewujudkan transformasi ke energi hijau. Jokowi mengungkapkan, Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan (EBT) sebesar 418 gigawatt, baik itu berupa geotermal, angin, solar panel, biofuel, arus bawah laut, dan tenaga hidro.
“Dekarbonisasi sektor transportasi juga dimulai dengan pembangunan mass urban transport, pembangunan green industrial park yang terbesar di dunia di Kalimantan Utara juga sudah kita mulai,†tambahnya.
Bukan Sekadar Pindah
Presiden Joko Widodo juga menegaskan, program Ibu Kota Negara (IKN) bukan hanya memindahkan gedung pemerintahan namun sebagai bentuk transformasi struktural.
"Program pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur adalah bagian penting dari transformasi itu. Progam IKN bukan sekadar pindah gedung pemerintahan, bukan itu," kata Presiden Jokowi.
"Pindah ibu kota adalah pindah cara kerja, pindah 'mind set' dengan berbasis pada ekonomi modern dan membangun kehidupan sosial yang lebih adil dan inklusif," tambah presiden.
Pemerintah sejak 2019 mempersiapkan Ibu Kota Negara (IKN) baru di kawasan Sepaku, perbatasan kabupaten Penajam Paser Utara dan kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
"IKN akan kita jadikan 'show case' transformasi baik di bidang lingkungan, cara kerja, basis ekonomi, teknologi dan lain-lain, termasuk di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih berkualitas," ungkap presiden.
Tinjau
Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung perkembangan proses pembangunan IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Dia ingin memastikan perkembangan pembangunan IKN berjalan sesuai tahapan yang direncanakan.
"Tentunya kita ingin tahu secara langsung kondisi di lapangan terkait dengan penjadwalan yang ada, apakah di dalam pelaksanaannya masih ada kendala atau tidak," kata Sigit, Sabtu (29/1). Dia datang didampingi kementerian terkait, Forkopimda Kaltim serta sejumlah pejabat utama Mabes Polri.
Sigit menjelaskan, selain melihat proses pembangunan, kunjungan juga dilakukan untuk mendengar dan memberi arahan langsung. Ini diperlukan untuk mengantisipasi segala bentuk gangguan ataupun permasalahan yang dapat mengganggu progres dari pembangunan tersebut.
"Kita ingin tahu kondisi di lapangan dan kemudian kita bisa ikut membantu progres pembangunan bisa berjalan sesuai tahapan," ujar Sigit.
Lebih lanjut, mantan Kapolda Banten ini mengatakan, IKN ke depan bukan hanya sekadar membangun ibu kota baru Indonesia, tapi bagaimana ke depan pemerintah menyiapkan kebutuhan untuk seluruh masyarakat.
Sigit pun menjelaskan, adanya pembangunan ibu kota baru dengan nama Nusantara ini, maka pemerataan pembangunan dan ekonomi akan terjadi. Selain itu beban yang selama ini terjadi di ibu kota Jakarta juga bisa terbagi.
"Kita lihat konsepnya ibu kota yang dibangun memiliki konsep smart forest dan itu sejalan dengan apa yang menjadi kesepakatan internasional dimana yang menjadi rencana pembangunan ibu kota nanti memiliki visi yang ramah lingkungan dan menjadi harapan, bisa menjadi kebanggaan kita semua," papar Sigit.
Belajar dari keberhasilan negara lain yang memindahkan ibu kota negara, mantan Kadiv Propam Polri ini berharap ibu kota negara yang baru ini nantinya bisa menjadi ibu kota negara terbaik di dunia.
"Kita lihat di beberapa negara dengan memindahkan ibu kotanya sehingga menjadi ibu kota terbaik di dunia dan kita harap IKN menjawab tantangan itu. Selain itu terjadi pemerataan pembangunan, ekonomi, menjadi kota ramah lingkungan dan dikenal dunia," ujar Sigit. (Kps/Antaranews/Detikcom/a)
