Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Selasa, 17 Februari 2026

Minyak Goreng Langka Dipicu Nihilnya Lembaga Auditor Sembako

Redaksi - Rabu, 23 Februari 2022 10:06 WIB
447 view
Minyak Goreng Langka Dipicu Nihilnya Lembaga Auditor Sembako
Foto: Kolase/harianSIB.com
Sanggam Bakkara dan Khairul Mahalli
Medan (SIB)
Kalangan praktisi bisnis di Kamar Dagang dan Insdustri (Kadin) Provinsi Sumatera Utara menengarai terjadinya kelangkaan produk minyak goreng yang berdampak kenaikan harga di pasaran, dipicu nihilnya lembaga atau semacam sub-institusi yang berperan dalam inspeksi dan audit barang-barang Sembako di daerah-daerah.

Wakil Ketua Umum Kadin Sumut, Sanggam SH Bakkara, menyebutkan instansi OPD seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan instansi terkait di daerah-daerah, harusnya punya divisi yang bersifat struktural dan reguler sebagai monitor dan kontrol produksi dan distribusi barang-barang kebutuhan pokok masyarakat, mulai dari unit produsen, distributor, hingga pasar konsumen di tingkat grosir maupun depot-depot eceran.

"Ada tiga hal ironis yang terasa bila kita cermati kelangkaan minyak goreng yang acap kali terjadi secara nasional ini.

Pertama, Indonesia produsen dan eksportir minyak sawit (crude palm oil-CPO), kok bisa kekurangan stok minyak goreng.

Kedua, terjadinya kelangkaan minyak goreng ternyata tidak merata di semua daerah atau pasar (di Indonesia). Ketiga, kenapa kondisi kelangkaan minyak goreng atau barang sembako lainnya selalu terjadi pada saat tertentu yang bernuansa politis," papar Sanggam Bakkara di Medan, Senin (23/2).

Dia mengutarakan hal itu kepada pers di kantor Partai Golkar Provinsi Sumut di Jalan Sudirman Medan, ketika menyikapi maraknya keluhan konsumen di daerah ini akibat langka dan mahalnya minyak goreng di pasaran dalam sebulan belakangan ini.

Sembari mengutip data dari Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (GAPKI) Sumut, bahwa dari total 47 juta ton produksi CPO (2021) yang diekspor hanya berkisar 367.000 ton. Sanggam tegaskan, dengan asumsi kasar ekspornya sebesar 400.000 ton, berarti masih ada minyak sawit sebanyak 46,6 juta ton yang tersisa untuk diproduksi menjadi minyak goreng secara reguler untuk memenuhi konsumsi masyarakat di Indonesia.

Sanggam menyebutkan kelangkaan barang minyak goreng di pasaran selama ini tidak terlepas dari ulah pengusaha tertentu yang main spekulatif. Aksi spekulasi ini memanfaatkan atau berlindung di balik isu kenaikan harga CPO, sehingga kenaikan harga CPO jadi kambing hitam. Ironi lainnya adalah minimnya tabulasi atau publikasi tentang kebutuhan minyak goreng selama ini, termasuk di Sumut.

"Ke depan, setiap daerah perlu membentuk institusi permanen sebagai lembaga inspeksi untuk kendali harga dan monitor barang di pasaran, mulai dari tahap produksi, distribusi bahkan hingga ke tahap konsumsinya. Pemda pada instansi terkait sudah saatnya melibatkan asosiasi perusahaan seperti KADIN, distributor seperti Koperasi Distribusi (KDI), produsen (minyak goreng) dan lainnya untuk monitor dan kendali di pasaran. Kalau cuma bentuk Satgas (Satgas Pangan) atau Tim Operasi Pasar dan sebagainya, faktanya, itu tak efektif. Buktinya, terjadi pula penimbunan yang terungkap beberapa hari lalu," katanya.

Hal senada juga dicetuskan Ketua Umum Kadin Sumut Khairul Mahalli, bahwa upaya pemerintah agar stok minyak goreng tetap stabil dengan harga yang terjangkau di pasaran, masih perlu ditata ulang dengan kebijakan dan sistem yang menjamin adanya pasokan rutin di pasaran. Selain Operasi Pasar dan Satgas Pangan, dia tegaskan pentingnya divisi permanen berupa pembentukan Lembaga Auditor Sembako, atau Badan Audit Pangan.

"Masyarakat umumnya tak peduli dengan isu atau dampak kenaikan harga CPO di pasar niaga internasional atau domestik.

Lalu, pemerintah juga tidak harus menuding masyarakat terlibat aksi 'borong barang' (panic buying) untuk menutupi adanya sinyalemen kecurangan distributor. Banyak aspek konsekuensilogis yang membuat volume konsumsi minyak goreng dan sembako lainnya terus meningkat di tengah masyarakat. Itu berarti produksi di tingkat produsen harus tetap diantisipasi karena bahan baku di negeri ini terbilang cukup," paparnya kepada SIB. (A5/f)


Sumber
: Koran SIB
SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru