Jakarta (SIB)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan agar aparat TNI-Polri tak terlibat dalam urusan demokrasi. Jokowi juga mengingatkan kepada jajaran TNI-Polri soal kedisiplinan mereka yang berbeda dengan warga sipil.
"Saya minta kepada jajaran TNI dan Polri untuk bisa memberikan contoh kepada masyarakat soal kedisiplinan nasional," tegas Jokowi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur (Jaktim), Selasa (1/3).
Hal itu ditegaskan Jokowi saat memberi sambutan di acara pembukaan rapat pimpinan (rapim) TNI-Polri 2022. Tahun ini, rapim TNI-Polri mengusung tema 'TNI-Polri Siap Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dan Reformasi Struktural'.
Jokowi mengatakan TNI harus membenahi soal disiplin tentara. Begitu juga kepolisian.
"TNI harus membenahi disiplin tentara, demikian juga disiplin di kepolisian, itu berbeda dengan masyarakat sipil. Sangat beda sekali," imbuh Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menekankan, bahwa TNI-Polri dilarang ikut urusan demokrasi. Dia memberi contoh semisal anggota di level bawah berbicara semaunya dengan mengatasnamakan demokrasi.
"Tidak bisa yang namanya tentara, yang namanya polisi itu, ikut dalam urusan demokrasi. Nggak ada yang namanya bawahan itu merasa bebas berbicara demokrasi, nggak boleh," tekan Jokowi.
Jokowi meminta TNI-Polri mengencangkan kedisiplinan di institusinya masing-masing agar masyarakat dapat mencontoh sikap disiplin yang baik demi terwujudnya disiplin nasional.
Rapim tersebut dihadiri 394 peserta. Kehadiran secara fisik di lokasi dibatasi sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19.
Peserta rapim yang hadir di lokasi sebanyak 168 orang, yang terdiri atas 110 personel TNI dan 58 personel Polri. Secara online dihadiri 226 peserta dari 43 lokasi di seluruh Indonesia. Terdiri dari 210 personel TNI dan 16 personel Polri.
Selain Jokowi, sejumlah pejabat turut hadir, yakni Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MA Muhammad Syarifuddin dan Ketua MK Anwar Usman.
Penceramah Radikal
Selain soal disiplin dan demokrasi, Jokowi juga mewanti-wanti istri anggota TNI-Polri agar tidak asal memanggil penceramah. Menurut Jokowi, kegiatan itu harus dikoordinasi oleh kesatuan masing-masing.
"Ini bukan hanya bapak-bapak atau ibu-ibu yang bekerja, tetapi yang di rumah juga sama. Hati-hati, ibu-ibu kita juga sama, kedisiplinannya harus sama. Menurut saya, nggak bisa ibu-ibu itu ngumpulin ibu-ibu yang lain memanggil penceramah semaunya atas nama demokrasi. Sekali lagi, di tentara, di polisi, nggak bisa seperti itu. Harus dikoordinir oleh kesatuan," imbuh Jokowi.
Jokowi meminta hal-hal seperti itu diperhatikan oleh kesatuan di TNI-Polri. Jokowi tidak ingin ada anggota TNI-Polri atau keluarganya mengundang penceramah yang radikal.
"Kesatuan harus koordinir hal-hal yang saya sampaikan tadi, makro dan mikro. Ini mikronya harus kita urus juga. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal, nah kan nggak bisa begitu," ujar Jokowi.
WAG TNI-Polri
Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga meminta agar grup WhatsApp (WAG) di kalangan TNI-Polri didisiplinkan. Jokowi mengungkapkan bahwa dia membaca percakapan dalam WAG TNI-Polri.
Jokowi mewanti-wanti jangan sampai ada percakapan di WAG yang tak seturut disiplin TNI-Polri dibiarkan terus-menerus. Dia mencontohkan, salah satu percakapan yang dimaksud adalah soal penolakan IKN.
"Kalau seperti itu diperbolehkan dan diteruskan, hati-hati. Misalnya berbicara mengenai IKN (ibu kota negara), 'nggak setuju, IKN apa'. Kepindahan IKN itu sudah diputuskan pemerintah dan sudah disetujui DPR," jelas Jokowi.
Jokowi berkali-kali menekankan soal disiplin pada jajaran TNI-Polri yang tak bisa diperdebatkan lagi.
"Kalau soal disiplin TNI dan Polri, sudah tidak bisa diperdebatkan. Kalau di sipil, silakan. Apalagi WA group dibaca gampang, saya baca itu," ungkap Jokowi.
Jokowi mengingatkan penyimpangan kecil jika dibiarkan berpotensi menjadi penyimpangan besar. Menurut Jokowi, hal itu mengakibatkan TNI-Polri kehilangan kedisiplinannya.
"Hati-hati dengan ini. Dimulai dari hal yang kecil, nanti membesar, dan akhirnya kita akan kehilangan kedisiplinan TNI maupun Polri. Karena disiplin tentara dan disiplin polisi itu berbeda dengan sipil dan dibatasi oleh aturan oleh pimpinan, itu saya ingatkan," tegas dia.
Jokowi menyampaikan kepolisian dan militer di seluruh dunia memiliki aturan disiplin sendiri. Aturan yang dimaksud, semisal di kalangan militer, harus setia pada negara atau istilah yang dipakai Jokowi 'tegak lurus'.
"Di seluruh dunia, yang namanya tentara itu harus punya yang namanya aturan sendiri. Kitab undang-undang hukum disiplin tentara, yang intinya, adalah kesetiaan tegak lurus," pungkas Jokowi.
Introspeksi
Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono yang mewakili Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, menyebut pernyataan Presiden Jokowi ini sebagai teguran.
"Itu menjadi teguran maupun introspeksi bagi kami TNI-Polri, khususnya TNI AL, AD, AU," kata Yudo dalam jumpa pers.
Yudo menuturkan TNI akan melakukan introspeksi dan evaluasi. Selain itu, dia akan berusaha mengevaluasi percakapan di WAG internal TNI.
"Nanti akan kita tekankan lagi supaya tidak terjadi seperti itu. Menurut kami itu adalah teguran Presiden untuk introspeksi dan evaluasi ke dalam," ujarnya. (detikcom/d)
