Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Sabtu, 27 September 2025
LIVE
DPRD SU Desak Produsen Atasi Kelangkaan Migor di 33 Kabupaten/Kota

Produksi Migor 280.000 Ton/Tahun, Kebutuhan Sumut Hanya 150.000 Ton/Tahun

Redaksi - Rabu, 02 Maret 2022 10:33 WIB
265 view
Produksi Migor 280.000 Ton/Tahun, Kebutuhan Sumut Hanya 150.000 Ton/Tahun
Foto SIB/Firdaus Peranginangin
BAHAS MIGOR : Komisi B DPRD Sumut yang dipimpin Ketuanya Dhody Thaher didampingi anggota Sugianto Makmur menggelar rapat dengar pendapat dengan Dirkrimsus Poldasu Kombes Pol John CE Nababan, mewakili Kejatisu, mewakili Dinas Per
Medan (SIB)
Komisi B DPRD Sumut mendesak seluruh produsen komit mengatasi kelangkaan minyak goreng (Migor) di 33 kabupaten/kota di Sumut, sesuai dengan kebutuhan yang jumlahnya berkisar 150.000 ton/tahun, guna menghindari kelangkaan dan keresahan di tengah-tengah masyarakat.

Desakan itu terungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi B DPRD Sumut yang dipimpin Ketua Komisi B Dhody Thaher didampingi anggota Sugianto Makmur yang dihadiri Dirkrimsus Poldasu Kombes Pol John CE Nababan, mewakili Kejatisu, mewakili Dinas Perindag Sumut, Biro Perekonomian Pemprov Sumut, Satgas Pangan Sumut dan sejumlah produsen Migor PT Salim Ivomas, PT Wilmar Rudi Rianto, PT Indomarco Prismatama Eriko Sianturi dan PT DAT Sahat Sinaga, Selasa (1/3) di DPRD Sumut.

Dhody menyampaikan apresiasi atas komitmen yang disampaikan PT Salim Ivomas, PT Wilmar dan PT Indomarco Primatama untuk mengatasi kekurangan Migor di sejumlah kabupaten/kota di Sumut yang dalam sebulan terakhir ini terus mengalami kelangkaan.

"Untuk produksi Migor di Sumut sesuai data yang kita terima diperkirakan mencapai 280.000 ton/tahun. Sedangkan kebutuhan di Sumut berkisar 150.000 ton/tahun. Melihat jumlah tersebut, Sumut sebenarnya surplus Migor," kata Dhody.

Dalam pertemuan tersebut terungkap, selaku perusahaan besar PT Ivomas dan PT Wilmar Indomarco sejak awal terus menjaga keberlangsungan Migor di 33 kabupaten/kota, dengan memproduksi Migor sesuai rencana perusahaan.

"Untuk perusahaan besar ini, mereka diizinkan ekpsor CPO 80 persen, sedangkan 20 persen untuk kebutuhan lokal. Jadi perusahaan ini tidak rugi walau harga eceran tertinggi (HET) Migor ditetapkan Rp14.000/Kg untuk jenis premium, karena mereka melakukan subsidi silang," tambah Dhody yang juga politisi Partai Golkar Sumut ini.

Tapi bagi produsen lokal yang tidak melakukan ekspor, menurut Dhody, mengalami kerugian dengan HET Rp14.000/kg yang ditetapkan pemerintah terhitung sejak 1 Februari 2022 sesuai Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO).

Menyikapi kelangkaan Migor tersebut, Dhody menyebutkan, salah satu faktor yang dicurigai jadi masalah utama, yakni penyaluran di tingkat distribusi, karena seluruh produsen Migor secara tegas menyatakan sudah mencukupi kebutuhan, tapi di lapangan terjadi kekurangan, sehingga penyalur perlu dikejar oleh tim Satgas Pangan Sumut.

"Kita berharap kepada Satgas Pangan Sumut dan asosiasi yang ada untuk proaktif mengawasi penyaluran hingga ke tingkat distribusi. Hal ini penting dilakukan, mengingat dalam waktu dekat kita akan menyambut bulan suci Ramadhan," ujar Dhody sembari mengungkapkan keheranannya atas terjadinya kelangkaan Migor, padahal Sumut sebenarnya surplus.(A4/d)

Sumber
: KORAN SIB
SHARE:
Tags
dprd sukebutuhan sumut hanya 150 000 ton tahunkelangkaan migor di 33 kabupaten kotaproduksi migor 280 000 ton tahun
komentar
beritaTerbaru
Pemkab Karo Wujudkan UHC Prioritas

Pemkab Karo Wujudkan UHC Prioritas

Karo(harianSIB.com)adsensePemerintah Kabupaten Karo secara resmi mengumumkan pencapaian Universal Health Coverage (UHC) Prioritas, dengan