Jakarta (SIB)
Tim Sinergisitas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang personelnya berasal dari 46 kementerian dan BNPT, mencanangkan beberapa program deradikalisasi mantan narapidana teroris (napiter).
Salah satunya memberikan pembangunan fisik dan non fisik kepada mantan napiter dan keluarganya.
Kehadiran program Sinergisitas BNPT ini diharapkan dapat menggandeng kelompok radikal juga eks napiter untuk kembali cinta NKRI dan mendukung pemerintah.
"Konsep sinergitasitas di kalangan eks napiter, keluarga, penyintas, dan kelompok radikal, karena kita tahu radikal terorisme diawali dengan munculnya sikap intoleransi, dan kita berharap adanya pembangunan fisik dan non fisik ini menjadi sebuah solusi untuk menyentuh kalangan kelompok radikal tersebut dan sebaliknya dengan kehadiran kita, mereka dapat lambat laun akan menjadi masyarakat yang bangga dengan pemerintahan dan negaranya," papar Kepala BNPT, Komjen Boy Rafli Amar dalam keterangan tertulis, Minggu (10/4).
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI (Menko Polhukam), Mahfud Md menilai, sinergi Kementerian/Lembaga, yang telah berjalan selama ini menciptakan program-program yang membawa dampak cukup positif.
Karena itu, Mahfud menyakini kehadiran Tim Sinergitas mampun menanggulangi terorisme di lima wilayah yang menjadi fokus saat ini. Adapun wilayah itu adalah Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.
"Program yang sudah berjalan 7 tahun telah membawa dampak yang cukup positif. Tidak hanya sebagai pelibatan aktif, para K/L bahu membahu mendorong partisipasi dalam menanggulangi terorisme dengan pendekatan kesejahteraan dengan kebutuhan yang tepat sasaran. Saya yakin kita dapat mewujudkan penanggulangan terorisme di 5 wilayah provinsi yang akan dilaksanakan," ujar terang dia.
Tim Sinergitas
Kepala BNPT, Komjen Boy Rafli Amar menandatangani Rencana Aksi Sinergisitas antar Kementerian/Lembaga Program Penanggulangan Terorisme Tahun 2022 di Jakarta, pada Jumat (8/4).
Tahun ini, kegiatan Sinergisitas antar Kementerian/Lembaga pada tahun 2022 adalah 46 Kementerian/Lembaga ditambah Dewan Pers.
Adapun jumlah Rencana Aksi yang telah disampaikan Kementerian/Lembaga sebanyak 663, yang terdiri dari 209 kegiatan fisik, dan 454 kegiatan non-fisik. Penandatanganan dilakukan oleh masing masing Kementerian/Lembaga yang disaksikan langsung oleh Kepala BNPT dan Menteri Koordinator Bidang Polhukam serta perwakilan pejabat tinggi dari 46 Kementerian/Lembaga tim Sinergisitas BNPT 2022.
Dia berpendapat, sikap intoleran merupakan awal dari munculnya paham ekstrem yang berujung pada kekerasan dan teror.
Oleh karena itu, berbagai rencana aksi dirancang untuk mempromosikan paham toleransi dan meredam paham dan perilaku intoleran di masyarakat.
Kena Dampak
BNPT mengungkapkan propaganda radikalisme dan terorisme bersifat lintas negara sehingga masyarakat di Tanah Air diminta selalu mewaspadai hal tersebut.
"Saat ini lebih dari 80 negara sudah terkena dampak terorisme," kata Kepala BNPT, Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Boy Rafli Amar, melalui keterangan tertulis, seperti dilansir Antara.
Oleh sebab itu, lanjut dia, masyarakat harus selalu mewaspadai dan tidak terpengaruh paham radikal serta aksi terorisme.
Dalam menjalankan aksinya, pelaku kejahatan kerap kali menunggangi narasi-narasi keagamaan untuk melakukan propaganda terorisme.
"Propaganda yang dilakukan lewat media sosial tersebut harus dilawan bersama," tegas Boy.
Boy Rafli menambahkan, untuk melawan propaganda kelompok radikal terorisme, peran pemuka agama dibutuhkan. Hal itu telah terbukti jika merujuk pada perjalanan bangsa.
Menurut dia, para pemuka agama telah banyak berkorban demi merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari segala bentuk ancaman yang berupaya memecah belah bangsa.
"Indonesia dikawal oleh ulama-ulama besar. Alhamdulillah melahirkan Indonesia di tahun 1945 dengan semangat hubbul wathan minal iman, bahwa cinta Tanah Air adalah sebagian dari iman," kata Mantan Kadiv Humas Polri tersebut.
Gandeng PBNU
Sebelumnya, BNPT bersama dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terus memperkuat dan memperkokoh sinergisitas dalam upaya penanggulangan terorisme di Tanah Air.
"Terima kasih kami bisa bekerja sama dengan PBNU. Hasil dari pertemuan ini akan ada kerja sama yang lebih konkret antara BNPT dan PBNU," kata Kepala BNPT Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Boy Rafli Amar melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa 29 Maret 2022.
Hal tersebut disampaikan Kepala BNPT usai menyambangi Kantor PBNU Jakarta. Kedatangan Komjen Polisi Boy Rafli Amar disambut langsung oleh Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf.
Pertemuan kedua pimpinan instansi tersebut membahas rencana kerja sama ke depan terutama dalam bingkai membangun peradaban Indonesia yang baik dan maju serta harmoni.
Boy menegaskan BNPT dan PBNU memiliki semangat yang sama dalam membangun peradaban Indonesia yang bebas dari paham radikal dan tindakan terorisme.
"Atas dasar itulah BNPT bersama PBNU sepakat saling bekerja sama untuk memperkokoh sinergisitas upaya penanggulangan terorisme maupun radikalisme di Indonesia," ujarnya yang dikutip dari Antara.
Sementara itu, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf mengatakan salah satu prasyarat membangun peradaban Indonesia yang maju yaitu bebas dari paham radikal dan terorisme.
99 Transaksi
Sementara itu terpisah, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengatakan, mencium 99 transaksi dana terkait terorisme pada Januari dan Februari 2022. Dalam setahun ke belakang, laporan paling banyak pada November 2021 sebanyak 399 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LKTM) terkait transaksi pendanaan terorisme.
"Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LKTM) terkait transaksi pendanaan terorisme Januari 2022 sebanyak 55 dan Februari 2022 sebanyak 36," kata Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana dalam laporan PPATK periode Februari 2022 yang dikutip, Minggu (10/4).
Adapun LKTM terkait aktivitas pendanaan terorisme masing-masing 1 laporan pada Januari 2022 dan Februari 2022. Dari 99 laporan itu telah dilakukan analisis dan menghasilkan 11 hasil analisis.
"Sepanjang tahun 2022 sampai dengan Februari 2022 terdapat 11 hasil analisa yang terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme dan/atau pendanaan terorisme," ujar Ivan Yustiavandana.
Secara umum, jumlah keseluruhan laporan yang telah diterima PPATK selama tahun 2022 sampai dengan Februari 2022 telah mencapai 4.007.746 laporan.
"Bila diamati perkembangan bulanannya penerimaan keseluruhan laporan di Februari 2022 sebanyak 1.962.821 dan mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 4,0%. Penurunan tertinggi terutama terjadi pada penerimaan Laporan Penundaan Transaksi (LPT) sebesar 41,4% dan LTKM sebesar 40,8%," ujar Ivan Yustiavandana. (Liputan6/Detikcom/a)
