Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Rabu, 29 Oktober 2025

Pancasila Sudah Ada Sejak Era Kerajaan Nusantara dan Jadi Landasan Hidup Bangsa

Redaksi - Sabtu, 04 Juni 2022 11:10 WIB
821 view
Pancasila Sudah Ada Sejak Era Kerajaan Nusantara dan Jadi Landasan Hidup Bangsa
(Foto: Dok/DPD)
LaNyalla disambut dengan kalungan kain setempat di Alor, NTT. 
Alor, NTT (SIB)
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan bahwa Pancasila telah ada sejak era kerajaan nusantara.

Bahkan Presiden Soekarno mengakui bahwa nilai-nilai luhur yang digali para pendiri bangsa dan menjadi falsafah dan landasan hidup bangsa, yaitu Pancasila.

Hal ini dikemukakan LaNyalla saat mengunjungi Kerajaan Kui di Kompleks Istana II Kerajaan Kui, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, Kamis (2/6), yang siaran persnya disampaikan kepada wartawan.

Senator asal Jawa Timur itu menjelaskan, denyut nadi kehidupan bangsa seharusnya tidak bisa dilepaskan dari sejarah peradaban yang sudah ada di era Kerajaan dan Kesultanan Nusantara.

Dengan demikian, kita sebagai bangsa sudah selayaknya bangga dengan negara Indonesia, karena berdiri dari sebuah peradaban besar yang sudah ada jauh sebelum negara ini lahir.[br]

Menurut LaNyalla, dari Kerajaan dan Kesultanan Nusantara inilah lahir tradisi pemerintahan, tradisi penulisan, pendidikan, pengobatan, hingga tradisi kemiliteran, baik di darat maupun laut.

LaNyalla selalu meyakini bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai sejarah peradabannya dan bangsa yang besar adalah bangsa yang menempatkan secara tepat nilai-nilai luhur serta menjaga kelestarian sejarah peradabannya.

“Itulah salah satu alasan mengapa saya berkeliling dan mengunjungi Kerajaan dan Kesultanan Nusantara.

Saya ingin memantik kesadaran bangsa ini, bahwa Kerajaan dan Kesultanan Nusantara masih ada, dan harus tetap ada di negara ini, sebagai bagian dari mozaik nusantara yang utuh, sekaligus pengingat bagi kita dan generasi mendatang, bahwa Indonesia adalah negara yang besar,” ujar LaNyalla.

Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu menegaskan, tidak lelah melakukan koreksi dan mengingatkan seluruh stakeholder bangsa.

Sebab, sistem tata negara kita sejak amandemen konstitusi tahun 1999 hingga tahun 2002 telah meninggalkan elemen-elemen golongan untuk ikut menentukan arah perjalanan bangsa.

Sejak amandemen tersebut, unsur-unsur non-partisan sudah tidak mendapat tempat secara aktif menentukan arah perjalanan bangsa.

Menurutnya, sudah tidak ada lagi wadah yang utuh sebagai representasi kedaulatan rakyat di dalam lembaga tertinggi negara, seperti sebelum amandemen.[br]

Saat itu ada MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang di dalamnya terdapat DPR dari unsur Partai Politik, dan Utusan Daerah serta Utusan Golongan dan Fraksi ABRI (TNI-Polri).

Tetapi setelah amandemen, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Utusan Daerah dan Utusan Golongan dihapus, sedangkan TNI dikembalikan ke barak.

Sehingga yang ada hanya DPR RI sebagai representasi Partai Politik dan DPD RI sebagai representasi daerah. Namun, DPD tidak memiliki kewenangan seperti DPR.

“Inilah situasi dimana unsur non-partai kehilangan peran untuk ikut menentukan arah perjalanan bangsa,” ujar LaNyalla seraya mengajak semua pihak untuk bangkit dan berani melakukan koreksi atas arah dan perjalanan bangsa.

Dikatakan, semua warga negara harus bangkit demi Indonesia yang lebih berdaulat, berdikari dan mandiri, demi Indonesia yang adil dan sejahtera sehingga dapat mewujudkan cita-cita hakiki bangsa ini, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam kunjungannya ke Kerajaan Kui, LaNyalla disambut di Bandara dan diantar ke Kerajaan Kui oleh Bupati Alor Amon Djobo, Kajari Alor Abdul Muis, mewakili Dandim 1622 Alor Danramil Kota I Gusti Made Dharma, Wakapolres Alor Kompol Pieter M. Johannis dan Kasat Pol PP Kab. Alor Zainal Nampira.[br]
Dalam kunjungan kerjanya LaNyalla didampingi anggota DPD RI asal NTT Angelius Wake Kako, Abraham Liyanto, Senator Sulsel Andi Muh Ihsan, Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin, Kabiro Setpim DPD RI Sanherif Hutagaol dan Staf Ahli Ketua DPD RI Baso Juherman.

Dari pihak kerajaan, Ketua DPD RI LaNyalla disambut dua raja muda Kerajaan Kui, yakni Raja ke-III Muchtar Kinanggi dan Raja ke-II Nasarudin Kinanggi serta Wakil Bupati Alor Imran Duru.

“Kami sangat bangga menyambut kehadiran Ketua DPD, karena baru kali ini ada petinggi negara sekelas pak Nyalla dengan label RI 7 mau datang ke Kerajaan," kata Raja ke-II Kerajaan Kui, Nasarudin Kinanggi. (J1/a)

Sumber
: Koran SIB
SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru