Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Senin, 29 September 2025

Usulan Penambahan Anggaran TNI Rp 32 Triliun Disetujui DPR

* Mensos Risma Usul Tambah Anggaran Rp 17 T
Redaksi - Selasa, 07 Juni 2022 09:38 WIB
531 view
Usulan Penambahan Anggaran TNI Rp 32 Triliun Disetujui DPR
Foto: Nahda Rizki/detikcom
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di Kompleks DPR, Senin (6/6/2022). 
Jakarta (SIB)
TNI mengusulkan penambahan anggaran 2023 sebesar Rp 32 triliun. Menurut Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Komisi I DPR RI sudah menyetujui usul penambahan sebesar Rp 32 triliun itu.

Usulan penambahan anggaran 2023 itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi I DPR dengan Panglima TNI dan jajarannya yang digelar secara tertutup Senin (6/6). Jenderal Andika awalnya menjelaskan dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR pihaknya menjelaskan soal penurunan pagu anggaran TNI untuk 2023.

"Kemudian pagu indikatif 2023 kebetulan kita ada penurunan, sehingga hanya Rp 103 triliun," kata Andika kepada wartawan.

Selain melaporkan soal penurunan pagu anggaran, dalam rapat Komisi I DPR Andika mengusulkan penambahan anggaran TNI untuk 2023. Mantan KSAD itu menyebut Komisi I DPR sudah menyetujui usulan tersebut.[br]

"Di luar itu kita juga mengusulkan kebutuhan tambahan anggaran 2023. Untuk TNI itu kita usulannya sejumlah Rp 32 triliun. Itu kira-kira yang dibahas," tutur Andika.

"Sudah, tadi disetujui," imbuhnya.

Andika menuturkan TNI memiliki rencana kebutuhan untuk 2023 yang tentu membutuhkan anggaran. Terkait realisasi anggaran 2022, Andika menargetkan bisa 100%.

"Ya karena emang kita juga punya rencana kebutuhan, dari rencana kebutuhan sebetulnya bisa dialokasikan pagu indikatif itu sekitar 30%. Oleh karena itu, kita juga, ya namanya usaha siapa tahu masih ada ruang penambahan anggaran," katanya.

"Iya kita akan semaksimal mungkin, kalau bisa (realisasi 2022) 100%, kan gitu," imbuh Andika.

Usul Tambah Anggaran
Sementara itu, Kementerian Sosial (Kemensos) juga mengajukan usulan tambahan anggaran senilai Rp 17.457.969.150.000 (Rp 17 triliunan). Anggaran itu diperuntukkan untuk beberapa program, seperti anak yatim hingga program keluarga harapan (PKH).

Usulan anggaran itu disampaikan Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/6). Adapun program pertama adalah anggaran untuk bantuan PKH sebesar Rp 945.109.850.000.

"Kami mengusulkan biaya tambahan Rp 17 T sekian itu untuk PKH. Kekurangan PKH karena ada penambahan dari 70 menjadi 60 tahun kemudian ada penambahan anggota," kata Risma.[br]

Anggaran kedua yakni untuk bantuan penanganan korban bencana alam sebesar Rp 350.496.500.000. Sementara untuk bantuan penanganan korban bencana sosial dan non alam sebesar Rp 50.290.000.000.

"Kemudian ada untuk bencana alam kami mengusulkan Rp 350 M kemudian bantuan bencana sosial dan non alam kemarin ini kita bisa tangani cepat kejadian di Bima, padahal saat itu kami gak dapat kendaraan untuk angkutan, jadi kita tertolong," ujar Risma.

Selanjutnya, anggaran untuk anak yatim sebesar Rp 9.656.692.800.000. Bantuan itu untuk 4.023.622 anak dengan indeks bantuan Rp 200 ribu per anak selama 12 bulan.

Ada juga anggaran untuk biaya belanja bantuan sosial BLT minyak goreng sebesar Rp 6.195.000.000.000. Kemudian anggaran untuk biaya penyaluran dengan menggunakan PT Pos Indonesia untuk program Kartu Sembako sebesar Rp 260.380.000.000.

"Kemudian bantuan atensi untuk anak yatim Rp 9,6 triliun, kemudian biaya belanja bantuan sosial BLT minyak goreng ini kami diminta langsung mencairkan ini yang nanti kami akan usulkan, kemudian biaya salur bansos untuk PT Pos yang untuk bulan Mei dan BLT minyak goreng yaitu Rp 260 miliar sekian," jelas Risma.

Usulan tambahan itu belum diputuskan oleh Komisi VIII DPR.

"Kita belum ada kesimpulan. Rapat ini kita skors sampai kita mulai lagi di ruang Komisi VIII DPR RI," ucap Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto. (detikcom/c)

Sumber
: KORAN SIB
SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru