Jakarta (SIB)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengapresiasi upaya Kementerian Kesehatan dalam melakukan transformasi digital. Langkah ini dinilai dapat memperkuat peran-peran unit kerja dalam mengawal upaya digitalisasi pemerintah.
"Upaya transformasi digital di Kemenkes luar biasa. CEO Commitment-nya harus diacungi jempol, dalam hal ini kepemimpinan digital yang diterapkan Menkes Pak Budi Gunadi Sadikin," ujar Anas dalam keterangan tertulis, Jumat (20/1).
"Saya yakin Kemenkes mampu mengolaborasikan seluruh ekosistem data kesehatan secara digital. Ini akan menjadi lompatan signifikan bagi sektor kesehatan di Tanah Air," lanjutnya.
Hal itu disampaikannya pada peresmian Digital Transformation Office (DTO) Space di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta.
Anas menerangkan transformasi digital sektor kesehatan akan berdampak pada setidaknya lima hal. Pertama, meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Kedua, memudahkan akses layanan kesehatan. Ketiga, menaikkan nilai tambah perekonomian sektor kesehatan dengan orientasi pada produk dalam negeri.
Keempat, mengakselerasi pencapaian program prioritas pemerintah di bidang kesehatan, seperti penurunan prevalensi stunting. Terakhir, meningkatkan kompetensi SDM kesehatan sekaligus memastikan distribusinya merata ke seluruh Tanah Air.
"Ini yang sering kami sebut bahwa transformasi digital itu bukan soal gaya, tapi kebutuhan. Kebutuhan untuk apa? Untuk memberi dampak ke masyarakat. Inilah filosofi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai arahan Presiden Jokowi," jelasnya.
"Misalnya dengan integrasi data, lalu monitoring treatment sampai evaluasinya semua digerakkan secara digital. Kita bisa memastikan suatu masalah kesehatan teratasi. Kita bisa belajar dari pandemi Covid-19, di mana teknologi kesehatan sangat membantu untuk pengendalian pandemi," tambahnya.
Kemudian, Anas menjelaskan upaya percepatan penerapan SPBE yang dilakukan saat ini adalah perwujudan dari penerapan reformasi birokrasi. Kini, sedang diupayakan penerapan reformasi birokrasi tematik yang berdampak pada masyarakat.[br]
Reformasi birokrasi tidak hanya berfokus pada pembenahan di aspek tata Kelola pemerintahan/administrasi atau problem hulu saja, tapi harus berorientasi pada penyelesaian problem hilir rakyat.
Beberapa hal yang akan digarap lewat reformasi birokrasi tematik, di antaranya pengentasan kemiskinan, penuntasan stunting, pengendalian inflasi, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan peningkatan investasi untuk membuka lapangan kerja.
Selain itu, Anas juga berharap instansi pemerintah lain dapat terinspirasi untuk berani mengambil breakthrough yang out of the box dengan peresmian DTO Space Kementerian Kesehatan. Terutama dalam hal penerapan Arsitektur SPBE untuk mewujudkan keterpaduan layanan digital dan penerapan digitalisasi pada sektor layanan publik.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan target kementerian Kesehatan adalah membangun satu data kesehatan Indonesia yang interchangeable.
"Kalau konsepnya interchangeable, nanti informasi kesehatan bisa dimanfaatkan di mana saja. Semua RS, baik pemerintah maupun swasta, apotek, klinik, puskesmas, lab seluruh Indonesia akan punya format data yang sama dan bisa ditukar," ujar Budi.
Ia pun menargetkan seluruh digitalisasi data kesehatan dapat rampung pada Januari 2024. Hal ini sejalan dengan semangat birokrasi berdampak. Untuk itu, Menkes optimistis digitalisasi ini bisa berjalan, sehingga dampaknya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat di Indonesia.
Sebagai informasi, DTO Kementerian Kesehatan merupakan unit kerja Kementerian Kesehatan yang fokus mewujudkan program Indonesia Sehat melalui pengembangan kebijakan berbasis data yang efisien dan produk teknologi digital.
Terdapat empat pilar digital transformasi yang dikerjakan DTO Kementerian Kesehatan, yakni Pengembangan Teknologi Berbasis Pengguna, Integrasi Data Kesehatan Nasional, Pembangunan Kapasitas Teknologi, serta Pembuatan Kebijakan Berbasis Data. (detikcom/a)
