Jokowi Akui Bahas Cawapres Ganjar

Jakarta (SIB)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan seluruh ketum parpol pendukung pemerintah di Istana, Selasa (2/5). Hanya NasDem yang tak hadir dalam pertemuan tersebut.

Jokowi mengakui banyak yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut. Termasuk capres dan cawapres yang akan bertarung di Pemilu 2024.

"Yang dibicarakan banyak sekali, 3 jam lho. Banyak sekali. Semuanya dibicarakan," ujar Jokowi di Jakarta.

Meski tak merinci, Jokowi hanya mengakui membahas Cawapres untuk Ganjar Pranowo. Termasuk perjodohan antara Prabowo Subianto dan Ganjar.

"Semua dibicarakan, tidak hanya itu saja. Utamanya yang berkaitan dengan politik negara ke depan akan seperti apa," jelas Jokowi.

Akui

Jokowi mengakui dirinya memang tidak mengundang Partai Nasdem dalam pertemuan silaturahim partai-partai politik koalisi pengusung Pemerintah pada Selasa (2/5).

Menurut Jokowi hal itu dilakukannya karena Nasdem saat ini sudah memiliki gabungan koalisi sendiri untuk Pemilu 2024 yang berbeda dengan parpol-parpol yang kemarin hadir.

"Nasdem itu, ya kita harus bicara apa adanya, kan sudah memiliki koalisi sendiri dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul itu kan juga ingin membangun kerja sama politik yang lain," katanya kepada awak media di Mal Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis (4/5).

Jokowi merujuk kepada Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang dideklarasikan oleh Nasdem, PKS, bersama Partai Demokrat pada 25 Maret 2023.

Atas pertimbangan tersebut, Jokowi tidak mengundang Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam pertemuan tersebut, demi memberi kesempatan petinggi parpol yang hadir untuk membicarakan strategi besar lebih terbuka.

"Mestinya ini (parpol yang berkumpul) kan memiliki strategi besarnya apa. Ya masak yang di sini tahu strateginya, kan mestinya ndak seperti itu," ujarnya.

Sebelumnya, pada Selasa (2/5) malam. Presiden Jokowi mengundang jajaran petinggi parpol koalisi melakukan pertemuan di Istana Merdeka.

Hadir dalam pertemuan tersebut adalah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Plt. Ketua Umum PPP Mardiono, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Pertemuan tersebut dilakukan di tengah situasi politik yang kian menghangat jelang Pemilu 2024 setelah PDI Perjuangan mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. PPP kemudian menyusul memutuskan mengusung Ganjar.

Ganjar Pranowo merupakan salah satu figur politik yang memiliki elektabilitas tinggi dari berbagai survei. Selain Ganjar, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga telah dideklarasikan sebagai bakal calon presiden oleh Koalisi Perubahan yang beranggotakan Partai Demokat, PKS dan Partai Nasdem.

Figur lainnya yang memiliki tingkat elektabilitas tinggi adalah Ketum Gerindra Prabowo Subianto, yang partai-nya menjalin koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dengan PKB.

Sementara, Golkar, PAN dan PPP membentuk Koalisi Indonesia Bersatu.

Komitmen

Sementara itu, Sekjen NasDem Johnny G Plate menjawab soal Partai NasDem atas ketidakhadirannya dalam silaturahmi Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama koalisi pemerintahan di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa (2/5) malam. Dia mengatakan, pada saat itu, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tengah berada di luar negeri.

"Pak Surya Paloh di luar negeri. Baru sampai kemarin siang, baru balik," kata Plate, kepada wartawan, di Istana, Kamis (4/5).

Kendati demikian, dia tak bisa memastikan apakah Surya Paloh mendapat undangan silaturahmi tersebut atau tidak. Sebab, dirinya mengaku tengah fokus persiapan KTT Asean.

"Saya tidak cek, saya kemarin juga ada di Labuan Bajo cek persiapan KTT Asean," jelasnya.

Meski tak hadir dalam pertemuan Selasa lalu, Plate menegaskan NasDem tetap kompak bersama Jokowi sampai 2024.

"Komitmen NasDem yang tidak tergoyahkan dari awal itu adalah komitmen kami bersama-sama Pak Jokowi dari tahun 2014, tahun 2019, dan komitmennya bersama Pak Jokowi sampai selesai masa tugasnya dengan baik. Itu komitmen NasDem, kita tidak akan geser dari sana. Setelah 2024 ke sana itu, kan, lain soal," tegas dia.

Plate mengaku tak masalah jika ada yang menganggap NasDem tidak kompak karena keputusannya mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024.

"Kalau soal anggap menganggap itu namanya dinamika politik. Yang penting komitmennya," imbuhnya.

Sepakat

Terpisah, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Faisol Riza mengklaim bahwa Golkar sepakat bergabung untuk menambah anggota koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang digagas oleh PKB dan Gerindra. Hal itu dikatakan Faisol mengungkap hasil dari pertemuan antara Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dengan Ketum Golkar Airlangga Hartanto yang berlangsung di Resto Pelataran Senayan, Jakarta, Rabu (3/5).

"Golkar memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan, Gerindra dan PKB membutuhkan itu untuk membuat Indonesia semakin maju," kata Faisol dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis (4/5).

Adapun skema kerja sama PKB dan Golkar, kata Faisol, adalah untuk mempersiapkan pemenangan pemilihan presiden (pilpres), dengan memperkuat usungan terhadap Prabowo dan Cak Imin sebagai bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

"Skema kerja sama PKB dan Golkar untuk mempersiapkan skema pemenangan Pilpres adalah memperbesar KIR dan memperkuat Mas Bowo-Cak Imin,” ucap Faisol.

Faisol juga menjelaskan bahwa masing-masing PKB dan Golkar telah menunjuk tim teknis pembentukan koalisi besar setelah Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) ditinggalkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Lebih lanjut, Faisol mengatakan pertemuan Golkar dan PKB dalam acara halalbihalal pada Rabu (3/5) merupakan bagian dari upaya pembentukan koalisi besar tersebut. Kedua partai itu menyatakan sepakat menjadi bagian tim inti dari koalisi besar.

Diketahui, Partai Golkar bersama PKB telah menunjuk tim pemenangan dari masing-masing perwakilan partai, di mana dari Partai Golkar adalah Ketua DPP Partai Golkar Nusron Wahid dan dari PKB adalah Ketua DPP PKB Faisol Reza.[br]

Tak Abaikan Tugas

Dilaporkan terpisah, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengimbau agar para ketua umum partai politik yang menjabat sebagai menteri dalam Kabinet Indonesia Maju tidak mengabaikan tugas masing-masing.

"Tentu yang kita harapkan karena dia (para ketua umum partai) adalah pejabat, sebaiknya jangan sampai kemudian tugasnya terabaikan, jangan sampai mengabaikan tugasnya," kata Wapres Ma'ruf Amin di Bengkulu, Kamis (4/5).

Diketahui ada tiga orang ketua umum partai yang menjabat sebagai menteri di Kabinet Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin saat ini.

"Ya memang kalau pejabat yang kebetulan dia pimpinan parpol karena memang sekarang sudah tahun politik pasti akan sibuk, maka akan terlibat persoalan politik dalam menghadapi pemilu, pilpres, dan pileg," ungkap Wapres.

Saat ini sudah dimulai masa untuk pendaftaran nama-nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sedangkan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden baru akan dimulai pada 19 Oktober 2023.

"Harus bisa menempatkan diri. Saya kira itu imbauan saya karena tugas dia ganda, karena memang pimpinan parpol," tegas Wapres.

Tiga orang pimpinan parpol dalam kabinet saat ini adalah pertama adalah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas resmi dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri Perdagangan menggantikan M Lutfi. Zulhas sejak 2015 menjabat sebagai Ketua Umum PAN.

Kedua, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Pada periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi, Airlangga menjabat sebagai Menteri Perindustrian menggantikan Saleh Husin dalam perombakan kabinet pada Juli 2016. Selanjutnya ia ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam periode pemerintahan 2019-2024.

Ketiga, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang pada masa Pilpres 2014 dan 2019 adalah rival Presiden Jokowi. Prabowo ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Maju untuk masa jabatan 2019-2024.

Sedangkan Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (Plt Ketum PPP) Muhammad Mardiono ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan. Mardiono sebelumnya adalah anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). (Merdeka/Antaranews/a)