KPU-LKPP Teken Kontrak Payung Pengadaan Logistik Pemilu 2024 Tahap I

Jakarta (SIB)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI meneken kontrak payung konsolidasi pengadaan logistik Pemilu 2024 tahap I di Kantor LKPP, Jakarta, Senin (18/9).

"Pada hari ini, Senin, 18 September 2023 bertempat di Kantor LKPP, baru saja kita sama-sama menyaksikan penandatanganan kontrak payung pengadaan logistik konsolidasi logistik pemilu tahap I," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari saat konferensi pers usai penandatanganan kontrak payung tersebut.

Hasyim menjelaskan, KPU bekerja sama dengan LKPP untuk mempersiapkan logistik Pemilu 2024. Penandatanganan kontrak payung logistik tersebut, kata dia, membuktikan bahwa proses penyelenggaraan pemilu tahun depan terus berjalan.

"Setidak-tidaknya ini menunjukkan pemilu jalan terus karena logistik sudah tersedia sebagian dan nanti kita lanjutkan dengan tahap II. Itu ada surat suara untuk semua dapil (daerah pemilihan), termasuk di luar negeri, demikian juga formulir untuk semua jenis pemilu," paparnya.

Hasyim mengatakan konsolidasi pengadaan logistik pemilu bukanlah proses singkat. KPU dan LKPP telah melakukan pembicaraan dalam dua tahun terakhir untuk mengidentifikasi keperluan logistik Pemilu 2024.

"Dari identifikasi tersebut, apakah itu identifikasi jumlah, volume, waktu, dan ketersediaan anggaran, itu menjadi dasar untuk membuat berbagai macam perhitungan dalam konteks pengadaan logistik pemilu," katanya.

Adapun kebutuhan logistik yang dipersiapkan pada tahap I adalah kotak suara sebanyak 4.164.552 unit, bilik suara (3.280.644 unit), segel plastik (24.364.423 buah), tinta (1.640.322 botol per 40 mililiter) dan segel (93.850.362 keping).

Sementara itu, Kepala LKPP RI Hendrar Prihadi menjelaskan bahwa konsolidasi pengadaan logistik Pemilu 2024 tahap I ini menghasilkan efisiensi sebesar 42,76 persen dari Rp527,8 miliar harga perkiraan sendiri (HPS).

"Artinya, ada sekitar 225 miliar yang berhasil kita efisiensi dari rencana pengadaan ke depan," kata Hendrar.

Dia menjelaskan efisiensi tersebut dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, transparan, dan pro produk dalam negeri melalui pelibatan usaha kecil mikro dan koperasi (UMKK).

"KPU ini kan sudah menentukan namanya HPS (harga perkiraan sendiri), lalu dari situ teman-teman tim gabungan ini memanggil calon-calon penyedia. Dari situ, kemudian kita lakukan konsolidasi. Alhamdulillah masing-masing bisa menurunkan harga untuk pengajuan penawaran, sehingga setelah kita total, ya, ada efisiensi sampai 42,7 persen tadi," ujar Hendrar.

Hendrar menyatakan pihaknya siap untuk bekerja sama dengan KPU untuk konsolidasi pengadaan logistik Pemilu 2024 tahap II.

"Kami akan selalu siap mana kala nanti KPU juga memerintahkan kepada kita untuk bisa mendampingi pada proses pengadaan tahap kedua," katanya. (Antaranews/c)

Baca Juga:

• PDIP Ajukan Penangguhan Penahanan Mantan Bupati Batubara
• 35 Anggota DPRD Tapanuli Selatan Dilantik