Kadin Sumut dan Kepala Balai Sepakat Berpihak pada Kontraktor Lokal

Medan (SIB)

Upaya Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatera Utara (Sumut) memersatukan pengusaha yang terkotak-kotak pasca pemarjinalan kontraktor lokal, menemui titik terang. Pada pertemuan kesembilan, Kamis (5/10), Ketua Umum Kadin Sumut, Firsal Ferial Mutyara, menghadirkan kepala-kepala balai yang ada di Sumatera.

“Jadi, Kadin ingin pelaku jasa konstruksi di Sumut tidak lagi ‘cokol-cokolan’ demi memperebutkan ‘kue’ yang justru dilahap kontraktor luar. Kadin minta, berdayakan kontraktor lokal,” ujar Firsal. “Penegasan ini demi pemerataan pembangunan. Sebab, dengan bekerjanya kontraktor lokal, bukan semata untuk kebutuhan kelompok atau golongan tapi wujud komitmen ikut membangun Sumut,” tambahnya.

Maksudnya, dengan pemberdayaan kontraktor lokal, otomatis tenaga kerja di Sumut terserap, sebab bekerjanya kontraktor lokal membuka lapangan kerja. Padat karya. “Perputaran uang yang nyata itu berdampak positif dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Bukan pula uang dari Sumut dibawa ke luar,” tegas Ketum Kadin Sumut.

Pertemuan yang dimoderatori Wakil Ketum Kadin Sumut Bidang Infrastruktur dan PUPR, Syamsudin Waruwu, didampingi Josua Fereira Pangaribuan tersebut diwarnai suara meninggi.

MIRIS

Sementara itu, Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Sumut yang juga kontraktor senior, Sanggam SH Bakkara, menegaskan, jika pemangku kebijakan yang hadir tidak berkomitmen memberdayakan kontraktor lokal maka pihaknya akan reaktif. “Selain melaporkan ‘pemarjinalan’ ini ke Dirjen bahkan ke Menteri, Gapensi Sumut sudah memikirkan opsi pemboikotan secara terukur. Miris proyek yang dibiayai pajak warga Sumut kok dinikmati warga luar? Kontraktor lokal hanya menonton. Inilah asal-muasal kondisi prihatin kontraktor lokal,” ujarnya.

Ia membuka data. Sebelum pandemi Covid-19 ada 6.000-an kontraktor. Kemudian datang kebijakan pemarjinalan seperti proyek pembangunan jalan dan jembatan dengan sistem multiyears Rp2,7 triliun. “Sekarang, jumlah kontraktor kisaran 300 orang. Kalkulasilah berapa banyak pengangguran di Sumut. Satu kontraktor minimal memberi pekerjaan pada 20 orang,” tambah Sanggam SH Bakkara.

Ia menuding kelompok kerja (pokja) yang ada seperti di atas segala-galanya. “Dalam catatan saya, kebijakan Pokja ini melebihi kepala-kepala balai. Mereka tidak survei, tidak mendesain, tidak ke lapangan tapi dapat menentukan pemenang proyek. Artinya terjemahkan sendiri,” tutupnya.

Kontraktor senior Tombang Mulia Pardede juga bicara dengan nada tinggi. “Jangan potensi Sumut ini dieksploitasi untuk kesejahteraan orang luar. Ini bukan subyektif tapi obyektif bahwa pemarjinalan telah menimbulkan sejumlah hal negatif,” ujarnya.

Mulai dari terkotak-kotaknya kontraktor hingga memunculkan pengangguran serta penyakit sosial lain. “Ingat ya. Sumut itu barometer Indonesia. Hal negatif di sini dapat menyulut ke nasional,” sebutnya.

Pendi Sebayang dari Inkindo Sumut lebih bernada tinggi lagi. “Sudah cukup pemarjinalan itu. Sesaat lagi mungkin hal-hal di luar prakiraan dapat terjadi,” tegasnya.

Josua Fereira Pangaribuan dari Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapeksindo) Sumut memaparkan hal yang sama.

Ia minta kepala-kepala badai berkomitmen memihak kontraktor lokal.

“Kami justru mengapresiasi langkah Kadin yang memersatukan kontraktor. Agar kami juga tahu, siapa-siapa saja kontraktor yang kompetensi sesuai standar Kadin,” ujar Kepala Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) M Firman.

Didampingi stafnya Yuda Valentino, M Firman mengurai rinci proyek-proyek yang ada. “Pastinya BWS akan menindaklanjuti keluhan kontraktor yang mitra kami. Kehadiran kami sebagai bukti komitmen tersebut,” tegasnya.

Hal serupa diutarakan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Junaidi. “Kami sudah paham. Pasti kami berpihak pada kontraktor lokal. Apalagi ada jaminan dari Kadin,” tegasnya didampingi Nuruddin Pujoartanto dari BBPJN Sumut.

Junaidi minta Kadin dan para kontraktor terus membangun komunikasi. “Semua sudah klar kan,” tambahnya.

Staf Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Fini Harna Dita dan Rizqi Amalia minta maaf sebab pimpinannya tidak hadir karena pertemuan dengan Menteridi Surabaya. Namun semua diskusi akan disampaikan.

“Kami tetap berpikir positif. Anggaplah pemarjinalan yang sudah terjadi sebagai kealpaan. Kami berharap itikad baik dari pertemuan, direalisasikan sebagai solusi win-win,” timpal Syamsudin Waruwu.

Pria yang disapa Ucok Cardon itu sedang menyusun formula. “Ketum Kadin Sumut, Firsal Ferial Mutyara, sedang menyusun permasalahan dan sesegeranya dibawa ke Pj Gubernur Hassanudin. Kadin pun ingin seluruh pemangku kebijakan di Sumut dan kabupaten kota Se-Sumut, ‘memroteksi’ kontraktor lokal,” tutupnya.

Pertemuan maraton tersebut dihadiri sejumlah kontraktor muda dari blok yang ada. Mulai dari Era Kadin Muda hingga Era Gepeksindo Muda. Seperti Michael Huber dan Boni Lumbangaol dari Era Gapeksindo Muda, Yudha Johansyah SH MSP serta kontraktor dari asosiasi hingga ruangan penuh. (R10/d)