Washington DC (SIB)
Pemerintah Amerika Serikat (AS) meminta Israel lebih berhati-hati dalam melindungi warga sipil dan membatasi kerusakan pada infrastruktur dalam setiap serangannya di wilayah Jalur Gaza. Permintaan Washington ini mencerminkan perubahan nyata dalam kebijakan pemerintahan Presiden Joe Biden.
Seperti dilansir Reuters, Rabu (29/11), permintaan tersebut dinilai sebagai pendekatan yang lebih terbuka dalam melindungi warga Palestina di Jalur Gaza. Hal ini juga mencerminkan pergeseran dalam kebijakan pemerintahan Biden setelah mendapatkan kritikan keras dari dalam maupun luar negeri.
Langkah tersebut diambil sebulan setelah Gedung Putih mengatakan tidak menetapkan 'garis merah' untuk respons Israel atas serangan Hamas pada 7 Oktober lalu, yang menewaskan sekira 1.200 orang.
Rentetan serangan Israel terhadap Jalur Gaza memicu kehancuran besar, dengan lebih dari 15.000 orang, termasuk ribuan anak, dilaporkan tewas. Tidak hanya itu, penyakit merajalela dan sejumlah besar orang kehilangan tempat tinggal sampai harus mengungsi ke zona selatan akibat pengeboman tiada henti. Kebutuhan pokok, seperti makanan, air dan pasokan listrik, juga terbatas akibat serangan besar-besaran Israel.
Saat Israel mulai melirik ke arah Jalur Gaza bagian selatan untuk terus memerangi Hamas setelah jeda pertempuran demi pembebasan sandera, para pejabat AS mengatakan mereka telah berbicara dengan Israel agar lebih berhati-hati di wilayah selatan, yang kini berpenduduk sekira 2 juta orang. Dituturkan sejumlah pejabat AS kepada wartawan dalam conference call bahwa pesan telah disampaikan dari Biden kepada jajaran pejabat di bawahnya.
"Kami telah menegaskan hal ini dalam bahasa yang sangat jelas dengan pemerintah Israel -- sangat penting bahwa pelaksanaan operasi Israel saat bergerak ke wilayah selatan harus dilakukan dengan cara yang tidak dirancang untuk memicu pengungsian orang-orang secara signifikan," sebut pejabat AS itu. "Anda tidak bisa melihat skala pengungsian seperti yang terjadi di wilayah utara, terulang di wilayah selatan. Hal ini akan sangat mengganggu, dan akan berada di luar kapasitas jaringan dukungan kemanusiaan apa pun. Hal ini tidak bisa terjadi," tukas pejabat tersebut.
Ditambahkan pejabat AS itu bahwa militer Israel perlu menghindari melancarkan serangan terhadap infrastruktur listrik dan air, serta situs-situs kemanusiaan dan rumah sakit di Jalur Gaza bagian selatan dan tengah.
Gencatan senjata sedang berlangsung di Jalur Gaza, yang dimulai sejak Jumat (24/11) lalu selama empat hari dan diperpanjang pada Senin (27/11) selama dua hari. Militer Israel sebelumnya menegaskan bahwa pasukannya akan kembali bertempur dengan Hamas begitu gencatan senjata berakhir.
Kirim Bantuan
Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat (AS) mengirimkan tiga pesawat militernya ke Mesir untuk membawa bantuan kemanusiaan penting bagi Jalur Gaza saat gencatan senjata antara Israel dan Hamas diperpanjang. Seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Rabu (29/11), bantuan kemanusiaan yang disalurkan Washington untuk Jalur Gaza ini mencakup makanan, pasokan medis, dan perlengkapan musim dingin.
Ini merupakan bantuan kemanusiaan pertama yang dikirimkan AS ke Jalur Gaza sejak perang berkecamuk awal Oktober lalu. Pengiriman tersebut diungkapkan oleh sejumlah pejabat senior AS, yang enggan disebut namanya.
Pesawat-pesawat yang membawa bantuan kemanusiaan itu berangkat ke Mesir sehari setelah Presiden Joe Biden mengatakan akan menggunakan perpanjangan gencatan senjata untuk menyalurkan lebih banyak bantuan ke Jalur Gaza, dan saat upaya internasional untuk terus dilakukan untuk memperpanjang jeda pertempuran.
"Kami sangat senang untuk mengumumkan bahwa kami akan melakukan tiga penerbangan bantuan pertama yang difasilitasi oleh kemampuan unit militer AS yang akan tiba di Sinai Utara di Mesir," ucap salah satu pejabat AS itu.
Diperkirakan pesawat pengangkut bantuan kemanusiaan AS itu tiba di Mesir pada Selasa (28/11) waktu setempat. "Penerbangan ini akan membawa serangkaian barang -- barang-barang medis, bantuan makanan, barang musim dingin, mengingat musim dingin akan datang di Gaza -- untuk para penduduk sipil," ungkap pejabat AS tersebut.
Menurut para pejabat AS itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) nantinya akan menyalurkan bantuan kemanusiaan itu dari Sinai Utara ke wilayah Jalur Gaza, yang dikuasai Hamas. Ditambahkan juga bahwa dua pesawat pengangkut bantuan kemanusiaan lainnya akan tiba dalam beberapa hari mendatang.
Pada Senin (27/11) waktu setempat, Qatar -- yang menjadi mediator dalam kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas -- mengumumkan perpanjangan gencatan senjata selama dua hari atau 48 jam, setelah gencatan senjata awal selama empat hari seharusnya berakhir pada hari itu juga.
Perpanjangan itu membuka jalan bagi pembebasan lebih banyak sandera yang ditangkap oleh Hamas saat serangan 7 Oktober lalu, dan memungkinkan masuknya lebih banyak bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Dituturkan para pejabat AS itu bahwa sekira 800 truk pengangkut bantuan kemanusiaan telah mencapai wilayah Jalur Gaza bagian selatan dari Mesir dalam empat hari pertama gencatan senjata.
Beberapa bantuan kemanusiaan juga mencapai wilayah Jalur Gaza bagian utara yang terkena dampak perang paling parah. Meskipun telah mengerahkan dua kapal induk ke perairan dekat Timur Tengah untuk mencegah Iran dan sekutu-sekutunya ikut terlibat perang dan memasok bantuan militer ke Israel, AS belum pernah menggunakan aset militernya selama konflik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan.
Diperpanjang
Sekretaris Jenderal Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) Jens Stoltenberg berharap gencatan senjata Israel dan kelompok perlawanan di Palestina, Hamas, diperpanjang. Pernyataan itu terungkap saat Stoltenberg menggelar konferensi pers usai menghadiri rapat informal Menteri Luar Negeri di Brussel, Selasa (28/11).
Stoltenberg menyambut baik perpanjangan gencatan senjata, tetapi dia juga berharap langkah ini akan diperpanjang lagi. Jeda itu, kata dia, memungkinkan bantuan yang sangat dibutuhkan masuk ke Gaza, pembebasan lebih banyak sandera, dan penyediaan lebih banyak bantuan kemanusiaan.
Stoltenberg juga mengatakan para Menlu dari negara anggota NATO cemas terkait konflik Israel dan Hamas. "Para menteri juga menyampaikan kekhawatiran mereka soal perang di Timur Tengah," kata Stoltenberg, seperti diberitakan Anadolu Agency, Rabu (29/11).
Di kesempatan itu, dia juga menjelaskan NATO tidak berperan aktif dalam konflik Israel dan Palestina. Namun, beberapa sekutu aktif dengan cara yang berbeda. "Organisasi NATO tak terlibat langsung. Salah satu pesan dari NATO adalah konflik ini tak meningkat menjadi konflik regional yang lebih besar," ungkap dia. Sejumlah anggota NATO,seperti Amerika Serikat dan Inggris, mengerahkan kapal perang ke Laut Mediterania yang dinilai pengamat untuk mencegah perang meluas.
Israel di konflik ini harus mengatasi serangan dari milisi di Lebanon Selatan Hizbullah hingga kelompok di Yaman Houthi. Stoltenberg juga mengatakan NATO telah membahas tantangan yang muncul dari Timur Tengah. Ia menunjuk sekelompok ahli independen untuk mengatasi hal ini secara rinci. "Mereka akan menyerahkan rekomendasi pada musim semi mendatang," ungkap dia.
Namun, Stoltenberg tidak memberikan rincian lebih lanjut apa saja yang akan dikerjakan para ahli dan target yang didapat. Ia berkata, "Masih terlalu dini untuk mengatakan dengan tepat apa yang akan mereka simpulkan."
Namun, dia menegaskan ketidakstabilan yang ada di negara-negara selatan NATO terkait dengan ketidakstabilan dan konflik yang terjadi selama beberapa dekade di Timur Tengah. Di kesempatan itu, Stoltenberg juga meminta semua pihak untuk mematuhi dan menjunjung tinggi hukum internasional dan hukum humaniter. "Ini penting, apa pun jenis konfliknya," ungkap Stoltenberg.
Israel dan Hamas sepakat gencatan senjata empat hari mulai 24-27 November. Kesepakatan ini lantas diperpanjang dua hari berikutnya. Perjanjian gencatan senjata ini mencakup jeda pertempuran, lebih banyak bantuan kemanusiaan yang masuk, dan pertukaran sandera. (Reuters/AFP/detiknews)
