New York (SIB)
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan resolusi yang menuntut gencatan senjata di Jalur Gaza dalam voting pada Selasa (12/12) waktu setempat. Diloloskannya resolusi ini semakin menambah tekanan terhadap Israel dan sekutunya, Amerika Serikat (AS).
Seperti dilansir AFP, Rabu (13/12), hasil voting menunjukkan 153 suara mendukung resolusi tersebut, dari total 193 negara anggota Majelis Umum PBB. Angka ini melebihi jumlah negara yang secara rutin mendukung resolusi yang mengecam Rusia atas invasinya ke Ukraina - sebelumnya didukung 140 negara atau lebih. Sebanyak 10 suara lainnya, termasuk dari AS dan Israel, menolak resolusi tersebut. Sementara 23 suara lainnya memilih abstain.
Voting yang digelar Majelis Umum PBB ini dilakukan setelah pekan lalu, Dewan Keamanan PBB gagal mengadopsi resolusi gencatan senjata di Jalur Gaza karena AS menggunakan hak vetonya untuk menolak resolusi tersebut. Kendati demikian, resolusi yang dihasilkan oleh Majelis Umum PBB ini bersifat tidak mengikat. Negara-negara Arab sebelumnya mencetuskan digelarnya sidang khusus terbaru Majelis Umum PBB, yang bertujuan membangun tekanan terhadap Israel.
Draf resolusi Majelis Umum PBB yang disetujui pada Selasa (12/12) waktu setempat ini sebagian besar mereproduksi resolusi yang gagal diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB pada Jumat (8/12) pekan lalu. Disebutkan bahwa resolusi Majelis Umum PBB itu menyatakan kekhawatiran atas situasi kemanusiaan yang sangat buruk di Jalur Gaza kemudian menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera, dan menyerukan perlindungan warga sipil, akses kemanusiaan dan pembebasan semua sandera segera dan tanpa syarat.
Utusan Palestina untuk PBB Riyad Mansour menyebut hasil voting Majelis Umum PBB ini menandai “hari bersejarah terkait adanya pesan kuat yang dikirimkan dari Majelis Umum”. Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield, sebelum voting digelar, sempat menyerukan agar negara-negara mengamandemen draft resolusi dengan menyertakan kecaman terhadap Hamas. Namun usulan itu ditolak.
Sementara menjelang voting digelar, perwakilan Israel untuk PBB Gilad Erdan mengecam apa yang disebutnya sebagai “resolusi munafik”. “Mereka tidak hanya gagal mengecam Hamas atas kejahataannya terhadap kemanusiaan - mereka juga tidak menyebut nama Hamas sama sekali,” kritiknya.
Mulai Kehilangan Dukungan
Sementara itu, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden memperingatkan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu bahwa negaranya mulai kehilangan dukungan dunia atas perangnya melawan Hamas, karena adanya pengeboman “tanpa pandang bulu” oleh Tel Aviv terhadap Jalur Gaza.
Seperti dilansir Reuters dan AFP, Rabu (13/12), peringatan untuk Netanyahu itu disampaikan Biden saat berpidato dalam acara kampanye di Washington DC pada Selasa (12/12) waktu setempat. Dia awalnya menyebut bahwa “sebagian besar dunia mendukung” Israel usai serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Serangan itu, menurut para pejabat Tel Aviv, menewaskan sekira 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, dan membuat lebih dari 240 orang lainnya disandera. “Tapi mereka mulai kehilangan dukungan itu karena pengeboman tanpa pandang bulu yang terjadi,” sebut Biden dalam pidatonya.
Rentetan serangan Israel terhadap Jalur Gaza untuk membalas serangan Hamas dilaporkan telah menewaskan lebih dari 18.400 orang, sebagian besar warga sipil.
Pernyataan tersebut menjadi pernyataan Biden yang paling blak-blakan sejak serangan Hamas mengejutkan Israel pada 7 Oktober lalu, yang memicu perang berkelanjutan di Jalur Gaza. Biden sebelumnya menahan diri untuk tidak menggambarkan pengeboman Israel atas Jalur Gaza sebagai serangan “tanpa pandang bulu”.
Lebih lanjut, saat berbicara kepada para donatur kampanye yang hadir dalam acara tersebut, Biden menyebut bahwa Netanyahu perlu mengubah pendiriannya soal solusi dua negara untuk Palestina.
Biden menilai Netanyahu harus mengambil keputusan sulit terkait pemerintahan garis keras yang dipimpinnya, dan menyatakan Israel tidak bisa menolak masa depan negara Palestina. “Dia seorang teman yang baik, tapi saya pikir dia harus berubah, dan dengan pemerintahan ini, pemerintahan di Israel membuatnya sangat sulit baginya untuk berubah,” sebut Biden merujuk pada Netanyahu.
Biden secara spesifik menyebut soal Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, yang merupakan politisi sayap kanan yang sangat konservatif. “Mereka tidak menginginkan solusi dua negara,” ucapnya. “Ini adalah pemerintahan paling konservatif dalam sejarah Israel,” sebut Biden merujuk pada pemerintahan Netanyahu. “Dia (Netanyahu-red) harus mengubah pemerintahan ini. Pemerintahan ini di Israel menjadikannya sangat sulit,” tukasnya.
Dalam pernyataannya, Biden juga menegaskan bahwa Israel pada akhirnya tidak bisa mengatakan tidak terhadap terbentuknya negara Palestina - posisi yang ditentang oleh kelompok garis keras Israel.
“Kita mempunyai kesempatan untuk mulai menyatukan kawasan ini... dan mereka masih ingin melakukannya. Tapi kita harus memastikan bahwa Bibi (panggilan akrab Netanyahu-red) memahami bahwa dia harus mengambil beberapa langkah untuk memperkuatnya. Anda tidak bisa mengatakan tidak ada negara Palestina. Itu akan menjadi bagian yang sulit,” tutur Biden.
Komentar terbaru Biden ini mencerminkan perpecahan yang semakin besar mengenai apa yang terjadi di Jalur Gaza setelah perang berakhir. AS menyerukan agar Jalur Gaza diserahkan kepada Otoritas Palestina yang diperkuat, namun seruan itu disambut dingin oleh Israel.
Israel Mulai Banjiri
Sementara itu, militer Israel dilaporkan mulai memompa air laut ke dalam terowongan bawah tanah di Jalur Gaza yang diduga kuat digunakan oleh Hamas dalam operasinya. Tel Aviv sebelumnya dilaporkan mempertimbangkan untuk membanjiri jaringan terowongan bawah tanah di Jalur Gaza.
Seperti dilansir kantor berita Anadolu Agency, Rabu (13/12), informasi itu dilaporkan oleh media terkemuka Wall Street Journal (WSJ), yang mengutip sejumlah pejabat Amerika Serikat (AS) yang mendapatkan informasi soal operasi militer Israel di Jalur Gaza, dalam laporannya pada Selasa (12/12) waktu setempat.
Laporan WSJ menyebut bahwa upaya membanjiri terowongan dengan air dari Laut Mediterania merupakan bagian dari strategi lebih luas yang digunakan oleh Israel untuk menghancurkan jaringan terowongan bawah tanah di Jalur Gaza. Upaya ini dilaporkan masih dalam tahap awal. Langkah membanjiri terowongan bawah tanah di Jalur Gaza itu diperkirakan akan memakan waktu selama berminggu-minggu.
Menurut para pejabat AS yang dikutip WSJ dalam laporannya, jaringan terowongan bawah tanah itu membentang sepanjang 300 mil atau 482 kilometer di wilayah Jalur Gaza dan penggunaan pintu anti ledakan yang tebal sedang dikaji oleh Israel.
Proses untuk mulai membanjiri terowongan bawah tanah itu dimulai bersamaan dengan pemasangan dua pompa tambahan oleh Israel, untuk melengkapi lima pompa yang telah dipasang sebulan sebelumnya. Tes pendahuluan, menurut para sumber pejabat AS, telah dilakukan bulan lalu.
Langkah tersebut, yang pertama kali dilaporkan oleh WSJ awal bulan ini, telah menuai kritikan. Beberapa pihak menyebut langkah semacam itu akan menciptakan bencana lingkungan dan memperburuk situasi air bersih di Jalur Gaza.
Beberapa pejabat dari pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah menyatakan kekhawatiran mereka, dan menilai penggunaan air laut mungkin tidak efektif dan bisa membahayakan pasokan air tawar di Jalur Gaza. Israel meyakini sistem terowongan bawah tanah menjadi kunci operasi Hamas di medan pertempuran.
Lebih dari 240 orang lainnya disandera Hamas dan ditahan di Jalur Gaza, dengan beberapa diduga ditahan di dalam terowongan bawah tanah tersebut. Data terbaru otoritas Israel menyebut sedikitnya 139 sandera masih ditahan di Jalur Gaza.
Kata Biden
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden enggan memberikan jawaban ketika ditanya soal laporan media yang menyebut militer Israel telah mulai memompa air laut ke dalam jaringan terowongan bawah tanah di Jalur Gaza, yang diyakini digunakan oleh Hamas.
Media terkemuka ABC News, dalam laporan terpisah, menyebut langkah Israel membanjiri terowongan Hamas itu tampaknya dilakukan secara terbatas, sembari Tel Aviv mengevaluasi efektivitas dari strategi tersebut.
Ditanya wartawan soal laporan-laporan tersebut, Biden tidak memberikan jawaban secara gamblang, namun menyinggung soal pernyataan bahwa tidak ada sandera di dalam terowongan-terowongan tersebut. “Terkait langkah (Israel) membanjiri terowongan, saya tidak bisa... Ada pernyataan yang dibuat bahwa ... tidak ada sandera di terowongan-terowongan ini. Tapi saya tidak mengetahui faktanya,” jawab Biden kepada wartawan.
“Namun saya mengetahui bahwa setiap kematian warga sipil adalah tragedi, dan Israel telah menyatakan niatnya, seperti yang saya katakan, untuk menepati kata-katanya ... dengan tindakan,” tukasnya.
Sementara itu, menanggapi laporan media, militer Israel menyatakan masih melakukan penyelidikan. Sedangkan juru bicara Kementerian Pertahanan Israel menolak berkomentar lebih lanjut. (AFP/Anadolu Agency/WSJ/detiknews/d)
