Anggota DPRD SU Kaget 15 Kabupaten “Kantong” Kristen di Sumut Paling Tinggi Angka Kemiskinannya

Medan (SIB)

Anggota Komisi D DPRD Sumut Viktor Silaen SE MM kaget, ternyata ada 15 kabupaten atau merupakan daerah “kantong-kantong” kristen di Sumut paling tinggi angka kemiskinannya, sebesar 11,82 - 18 persen, sehingga perlu perhatian serius Pemprov Sumut, guna menghindari kesenjangan sosial, tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan daerah lain.

“Perlu menjadi perhatian kita semua, baik eksekutif dan legislatif, karena persentase kemiskinan di kantong-kantong Kristen di 15 kabupaten masih sangat tinggi atau lebih tinggi dari kabupaten lainnya di Sumut, yakni 11, 82 -18 persen,” ujar Viktor Silaen kepada wartawan, Senin (19/2) melalui telepon dari Medan.

Dari paparan Ketua DPD Persatuan Inteligensi Kristen Indonesia (PIKI) Sumut, Dr Naslindo Sirait SE MM dalam Refleksi Awal Tahun dan Focus Group Discussion (FGD) Tahun 2024, adapun ke 15 kabupaten tersebut, yakni Nias Barat, Nias Utara, Nias Selatan, Nias dan Gunungsitoli.

Selain itu, tambah anggota dewan Dapil wilayah Tapanuli ini, masing-masing, Kabupaten Tapanuli Tengah, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Toba, Samosir Simalungun, Dairi, Karo, Pakpak Bharat dan Kota Pematang Siantar.

“Seharusnya, persentase kemiskinan di daerah kantong-kantong Kristen ini tidak terjadi, karena wilayah itu memiliki sumber daya alam yang luar biasa, sehingga sangat ironis, kalau masuk dalam kategori 15 kabupaten yang belum mampu memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya,” tegas Viktor Silaen.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tambah Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini, pada tahun 2023 masih terdapat penduduk miskin sekitar 8,15 persen atau sekira 1,2 juta di Sumut, yakni golongan individu yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti makan, bersekolah, dan berobat ke rumah sakit.

Untuk menyikapinya, tambah Viktor Silaen, semua pihak harus ikut berperan aktif, baik Pemprov Sumut, DPRD Sumut maupun lembaga keumatan dan juga gereja, agar kemiskinan tersebut bisa segera dientaskan, agar ke 15 kabupaten tersebut tidak merasa diabaikan atau “dianaktirikan” dalam hal pembagian “kue” anggaran.

“Kita berulang kali ingatkan Pemprov Sumut dalam setiap rapat-rapat Badan Anggaran (Banggar) eksekutif dan legislatif, bahwa daerah yang masih besar angka kemiskinannya, agar diprioritaskan atau lebih diperbesar anggarannya melalui dana Bantuan Daerah Bawahan (DBH) dari APBD Sumut, agar tidak terjadi kepincangan dalam memakmurkan rakyatnya,” kata Viktor.

Namun kenyataannya, tambah politisi vokal ini, hingga kini usul sebagian anggota lembaga legislatif tersebut, belum terealisasi di lapangan, sehingga 15 kabupaten itu sepertinya tertinggal dengan kabupaten lainnya, yang angka kemiskinannya di bawah 8,15 persen.(**)